Hanya 39 Kades Lulusan Perguruan Tinggi, Sisanya Baru Tamat SMA

BINTUHAN – Dari 192 Kepala Desa di Kabupaten Kaur, hanya 39 Kades (21,54 persen) yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Sisanya, sebanyak 153 Kepala Desa (78,46 persen) masih berpendidikan SMA sederajat.

Kondisi serupa juga terlihat pada jabatan Sekretaris Desa. Sebanyak 125 Sekretaris Desa (64,10 persen) merupakan lulusan SMA, sedangkan 69 orang (35,38 persen) lulusan perguruan tinggi, dan masih ada 1 orang (0,51 persen) yang hanya berpendidikan SMP.

Ketimpangan pendidikan ini tampak jelas ketika data dipilah berdasarkan kecamatan. Di Kecamatan Maje, terdapat 15 Kepala Desa lulusan SMA, sedangkan hanya 4 Kades yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Kecamatan Nasal juga menunjukkan pola serupa sebanyak 14 Kepala Desa lulusan SMA dan hanya 3 lulusan perguruan tinggi. Jumlah ini memperlihatkan, mayoritas pemimpin desa di dua kecamatan ini masih bertumpu pada latar pendidikan menengah.

Pada jabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Maje masih memiliki 1 orang lulusan SMP, disertai 15 lulusan SMA dan 3 lulusan perguruan tinggi. Sementara di Kecamatan Nasal, meski tidak ada Sekdes lulusan SMP, komposisi lulusan SMA tetap mendominasi, yakni 9 orang sedangkan lulusan perguruan tinggi mencapai 8 orang. Data tersebut merefleksikan kemampuan administratif aparatur desa masih perlu diperkuat melalui pelatihan dan pendidikan berjenjang.

Menanggapi kondisi itu, Kepala BPS Kaur Dr. Antoni Pestaria, SE, M.Si menegaskan,  komposisi pendidikan ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia aparatur desa merupakan penentu utama efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik kepada masyarakat.

"Data itu merupakan hasil kegiatan pendataan BPS Kaur. Semua yang disampaikan ini sudah kami upload di website kami, data ini bersifat publik," ujarnya.

Dia menjelaskan, tantangan pembangunan desa saat ini semakin kompleks dan menuntut aparatur yang memiliki kompetensi teknis, kemampuan digital, pemahaman regulasi, serta kemampuan analisis yang baik. Karena itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.

Pemerintah desa, lanjutnya, tidak hanya membutuhkan aparatur yang mampu menjalankan administrasi, tetapi juga figur yang memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan program, serta pembinaan masyarakat. 

"Dengan penguatan SDM, desa-desa di Kabupaten Kaur diharapkan mampu lebih berkembang, mandiri, dan berdaya saing," ujarnya.