11 Kada Gugat UU Pilkada ke MK, Berikut Permintaan Mereka

Reporter: Etika |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 30 Jan 2024 - 20:04

Kantor Mahkamah Konstitusi RI.--

"Sekalipun pasal yang diuji oleh para kepala daerah tersebut telah pernah diuji sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon memiliki argumentasi yang berbeda dengan permohonan sebelumnya," ujar Rasamala Aritonang Visi Law Office selaku kuasa hukum.

Visi Law Office menilai pembentuk UU tidak memperhitungkan secara cermat seluruh implikasi teknisnya. Sehingga dirasa berpotensi menghambat Pilkada yang berkualitas.

"Dalam pandangan pemohon bersama Visi Law Office sebagai kuasa hukum. Pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan Pilkada serentak nasional tahun 2024, sehingga berpotensi menghambat Pilkada yang berkualitas," ucapnya.

Para pemohon meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dibagi menjadi dua gelombang. Pelaksanaan dua gelombang dinilai jadi solusi atas problem teknis pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mulai dari keamanan hingga masa jabatan kepala daerah.

"Atas seluruh argumentasi yang dijelaskan secara detail dalam permohonan, para pemohon meminta MK untuk membagi keserentakan Pilkada nasional pada 546 daerah otonomi menjadi dua gelombang. Pelaksanaan gelombang pertama pada bulan November 2024 sebanyak 276 daerah dan selanjutnya gelombang kedua sebanyak 270 daerah dilaksanakan pada bulan Desember 2025," ujarnya.

11 kada gugat uu pilkada ke mk, berikut permintaan mereka                             radar kaur bacakoran.co – sebanyak 11 kepala daerah (kada) meminta judicial review atau hak uji materi terhadap undang-undang (uu) pemilihan kepala daerah (pilkada) ke mahkamah konstitusi (mk). mereka menggugat karena menilai pilkada serentak 2024 bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi.
diwakili oleh donal fariz, febri diansyah dan rasamala aritonang dari visi law office selaku kuasa hukum, mereka mengajukan judicial review terhadap ketentuan pasal 201 ayat (7) (8) dan (9) dalam uu nomor 10 tahun 2016 yang mengatur perihal pilkada serentak pada november 2024. karena berpotensi memangkas masa jabatan para kepala daerah.
secara persentase, dikutip detik.com, jumlah kepala daerah yang dirugikan tersebut mencapai setengah dari jumlah total 546 kepala daerah di seluruh indonesia 49,5% dari 546 kada.
baca juga:satu-satunya di kaur! smpit ik mulai rutin belajar pakai chromebook
11 kepala daerah yang bertindak sebagai pemohon yakni, gubernur jambi, gubernur sumatera barat, bupati kabupaten pesisir barat, bupati malaka, bupati kebumen, bupati malang, bupati nunukan, bupati rokan hulu, walikota makassar, walikota bontang, walikota bukittinggi.
"para kepala daerah tersebut mewakili kepentingan dari 270 kepala daerah yang terdampak dan mengungkapkan setidaknya terdapat 7 persoalan dari desain keserentakan," ujarnya.
adapun pasal-pasal di uu pilkada 2024 yang diuji oleh pemohon. berikut ketentuan dari pasal-pasal yang diuji berbunyi: 
- pasal 201 ayat (7) uu no. 10 tahun 2016: 
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
- pasal 201 ayat (8) uu no. 10 tahun 2016
pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan pada bulan november 2024.
- pasal 201 ayat (9) uu no. 10 tahun 2016
untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
pasal tersebut sebelumnya pernah diuji di mk. namun, para pemohon kali ini disebut memiliki argumentasi yang berbeda dari sebelumnya.
"sekalipun pasal yang diuji oleh para kepala daerah tersebut telah pernah diuji sebelumnya ke mahkamah konstitusi. para pemohon memiliki argumentasi yang berbeda dengan permohonan sebelumnya," ujar  rasamala aritonang visi law office selaku kuasa hukum.
visi law office menilai pembentuk uu tidak memperhitungkan secara cermat seluruh implikasi teknisnya. sehingga dirasa berpotensi menghambat pilkada yang berkualitas.
"dalam pandangan pemohon bersama visi law office sebagai kuasa hukum. pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan pilkada serentak nasional tahun 2024, sehingga berpotensi menghambat pilkada yang berkualitas," ucapnya.
para pemohon meminta agar pelaksanaan pilkada serentak 2024 dibagi menjadi dua gelombang. pelaksanaan dua gelombang dinilai jadi solusi atas problem teknis pelaksanaan pilkada serentak 2024 mulai dari keamanan hingga masa jabatan kepala daerah.
"atas seluruh argumentasi yang dijelaskan secara detail dalam permohonan, para pemohon meminta mk untuk membagi keserentakan pilkada nasional pada 546 daerah otonomi menjadi dua gelombang. pelaksanaan gelombang pertama pada bulan november 2024 sebanyak 276 daerah dan selanjutnya gelombang kedua sebanyak 270 daerah dilaksanakan pada bulan desember 2025," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan