Bapperida Bengkulu Ambil Sampel 32 Desa untuk Program Bantuan Sanitasi, Ini Nama Desanya

BINTUHAN - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu melakukan pengambilan sampel program bantuan sanitasi di 192 desa di Kabupaten Kaur, Kamis 19 Juni 2025.

Tahap pertama pengambilan sampel dilakukan di 32 desa tersebar di 15 kecamatan. Masing-masing desa mendapatkan 40 rumah sebagai sampel program sanitasi.

Pengambilan sampel meliputi foto tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), jenis bangunan rumah, luas bangunan rumah, pengasihan rumah tangga dan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 hari atau 2 minggu. 

BACA JUGA:Akhir Tahun, Program Bantuan Bibit Sawit Diluncurkan

BACA JUGA:Peduli Pendidikan, Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Kaur Mulai Dilaksanakan, Ini Penerimanya!

Sementara, di Kecamatan Nasal dalam pengambilan sampel tahap pertama itu ada tiga desa yakni Desa Muara, Ulak Pandan dan Merpas. Tiga desa ini ditargetkan selesai dalam dua hari kerja. 

Enumerator Study Ehra (petugas lapangan) Baperinda Provinsi Bengkulu, Rizki Akbar Nuryana, ST mengatakan, untuk Kecamatan Nasal pengambilan sampel program sanitasi pertama dilakukan di Desa Muara Dua, selanjutnya Desa Ulak Pandan dan Desa Merpas.

Dikatakannya, hasil dari pengambilan sampel ini akan dibawa dan dikirim ke kantor Baperinda untuk dilakukan verifikasi, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 

"Program ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kami dalam program ini lebih tepatnya hanya sebagai perencanaan saja. Hasil dari pengambilan sampel inilah nanti yang menentukan masyarakat mendapatkan bantuan sanitasi ini," ujarnya.

Lanjutnya, program sanitasi ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) sembarangan.

Sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Dengan begitu, maka tidak ada lagi persoalan atau keluhan mengenai gizi buruk atau stunting. Sebab gizi burung atau stunting salah satunya karena tidak memiliki MCK atau BAB dan BAK sembarang. 

"Dalam program sanitasi ini, tidak ada syarat mutlak bagi penerima. Jika dari hasil pengambilan sampel ini ditemukan masyarakat tidak memiliki MCK, atau memiliki MCK tapi kondisinya sudah rusak maka akan diupayakan mendapatkan bantuan. Sekalipun MCK tersebut hasil bantuan dari pemerintah. Karena melalui program sanitasi ini, masyarakat akan diberikan kemudahan dalam mendapatkan bantuan MCK dan gratis," ujarnya.*