Jabatan Eselon II Banyak Kosong, Bupati Bengkulu Selatan Bakal Lebih Selektif Pilih Calon Pejabat
Sejak beberapa waktu lalu jabatan eselon II banyak kosong di lingkungan Pemkab BS. Sumber foto : ROHIDI/RKa--
BENGKULU SELATAN (BS) - Sejak beberapa waktu lalu jabatan eselon II banyak kosong di lingkungan Pemkab BS.
Sementara itu, sejauh ini belum ada tanda-tanda akan dilakukan mutasi jabatan ataupun pengisian jabatan yang kosong tersebut.
Menyikapi jabatan eselon II atau setara kepala OPD di lingkungan Pemkab BS yang kosong. Bupati BS H Rifai Tajudin, S.Sos mengaku, pengisian kekosongan jabatan itu tidak bisa dilakukan sembarangan.
Harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang.
“Untuk pengisian kekosongan (jabatan eselon II dan eselon III) membutuhkan kajian, bukan asal mau tarik," kata bupati.
Dalam waktu dekat, Bupati BS memastikan akan segera berkoordinasi dengan BKN untuk pengisian pejabat yang kosong.
BACA JUGA:5 Jabatan Eselon II di Bengkulu Selatan Kosong Akan Dilelang, Pemkab Koordinasi ke KemenPAN-RB
Sebab, kekosongan jabatan di OPD tentunya akan berpengaruh dengan kinerja dan realisasi program Bupati dan Wakil Bupati.
Kendati demikian, mengenai pengisian jabatan yang kosong maupun rotasi, mutasi dan promosi jabatan, Bupati BS memastikan akan lebih selektif memilih pejabat.
Rekam jejak menjadi pertimbangan utama. Bupati BS tidak ingin menempatkan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.
Bupati Rifai belum memastikan waktu untuk mutasi pejabat. Menurutnya mutasi pejabat perlu dilakukan pertimbangan yang matang. Sehingga, ia belum mau menyebutkan kapan akan dilaksanakan mutasi jabatan tersebut.
BACA JUGA:7 Jabatan Eselon II Pemkab Bengkulu Selatan Kosong, Lelang JPTP Terganjal Izin Mendagri RI
"Itu (mutasi pejabat, red) betul-betul harus mendapatkan pelajaran utuh bagi kami untuk lebih selektif. Bagaimana jejak rekam (para pejabat) yang lalu," jelasnya.
Bupati menyampaikan, salah satu indikatornya bisa dilihat dari laporan akuntabilitas yang dibuat BPK sebelumnya. Dinas yang banyak temuan, dinas mana yang fungsinya tidak berjalan dengan baik akan diketahui dari laporan BPK tersebut.