Penyerahan LKPD Secara Virtual, Kaur Optimis WTP

BINTUHAN - Untuk menghemat waktu dan mengurangi kegiatan seremonial, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur secara virtual. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, MAP dan Wabup Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I didampingi Sekda Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Harles Feferman, SE, MM, Inspektur Daerah Harika, SE menyampaikan LKPD 2024 untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Sebagai langkah dalam menentukan suatu daerah melakukan pengelolaan keuangan secara benar. Dan daerah akan menerima piagam penghargaan setelah BPK rampung melakukan pemeriksaan.

“Untuk penyerahan dokumen LKPD tahun 2024 sudah dilakukan, walaupun penyerahan LKPD dilakukan secara virtual. Dengan telah diserahkan tentunya Kabupaten Kaur optimis bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nantinya,” kata Bupati Kaur Gusril Pausi S.Sos, MAP setelah kegiatan penyerahan LKPD, Kamis 27 Maret 2025.

Dikatakan Bupati, untuk LPPD tahun 2024 sudah disampaikan ke BPK RI perwakilan Bengkulu. Dengan laporan yang disampaikan ke BPK RI, harapan laporan tersebut sudah sempurna dan pengelolaan keuangan tahun 2024 sudah benar dan jelas.

Memang tahun 2024 pengelolaan keuangan belum dilakukan oleh dirinya, melainkan Bupati sebelumnya atau Bupati masa bakti 2020-2024.

BACA JUGA:Penyerahan LKPD Provinsi Bengkulu dan Catatan dari BPK RI

BACA JUGA:BPK RI Bakal Ikut Periksa Aset Milik Pemkab Bengkulu Selatan, Termasuk Kendaraan Dinas

Sedangkan untuk Bupati masa bakti 2025-2030 baru dilantik Bulan Februari 2025. Walaupun begitu tentunya laporan keuangan yang diterima BPK RI harus selaras dan berkesinambungan.  

Lanjutnya, saat ini langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan laporan yang ada. Dengan begitu maka Kabupaten Kaur sangat optimis untuk mendapatkan WTP, karena selama Bupati sebelumnya Kabupaten Kaur belum sekalipun mendapatkan penghargaan WTP sekalipun.

Terkait dengan pengelolaan keuangan sangat banyak yang harus dibenahi sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai nantinya. 

Terpisah Wabup Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I mengatakan, apa yang disampaikan Bupati Kaur tentunya harus didukung dengan baik dan harus diterapkan dengan sebaik mungkin.

Dengan melakukan pembenahan di segala bidang maka akan mudah mencapai apa yang diinginkan, dan masyarakat Kaur akan sejahtera dan pembangunan akan merata. 

“Untuk penyerahan LKPD bersama BPK RI sudah dilaksanakan secara virtual. Memang virtual ada perbedaan tempat, Bupati Kaur mengikuti di Provinsi Bengkulu, sedangkan saya, Sekda, Kepala BPKAD dan Inspektur Daerah mengikuti di Kabupaten Kaur, walau ada perbedaan tempat tidak mengurangi arti kegiatan,” tutup Wabup.*