Kepala Dinas Dilarang DL, BPK Mulai Audit Keuangan Pemkab Bengkulu Selatan

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 18 Feb 2025 - 19:19

BPK Mulai Audit Keuangan. Sumber foto : koranradarkaur.id --

"Larangan ini bagi perjalanan dinas yang memang bukan urgent. Tapi kalau memang sifatnya penting atau pinta bupati langsung, maka silahkan saja," jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) BS Nuzmanto M. Adil, ST mengaku, jadwal BPK di Kabupaten BS telah berlangsung sejak pertengahan Februari 2025 ini.

Pemeriksaan atau audit BPK akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan.

Tentunya, sampai seluruh audit yang akan dilakukan BPK rampung.

Nuzmanto juga meminta, selama proses audit BPK, para pejabat BS baik eselon II, II, dan IV tidak mempersulit prosesnya.

Mengingat, eegala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen yang diminta BPK harus dipersiapkan, makanya, pejabat harus tetap berada di daerah.

"Kita berharap tahun ini quatrick WTP, ini target utama kita di akhir pemerintahan Bupati Gusnan Mulyadi-Rifai," pungkasnya.

kepala dinas dilarang dl,  bpk mulai audit keuangan pemkab bengkulu selatan                            bengkulu selatan (bs) - badan pemeriksa keuangan (bpk) mulai audit keuangan pemkab bs.
oleh karena itu, saat ini seluruh kepala dinas (kadis) dilarang lakukan dinas luar (dl).
seperti diketahui, perolehan predikat wajar tanpa pengecualian (wtp) merupakan salah satu target utama yang dinginkan oleh pemkab bs di tahun 2025.
apalagi, selaam tiga tahun lalu pemkab bs selalu meraih opini wtp.
baca juga:pns kaur dilaporkan diduga lakukan penipuan, ini modus pelakukan menjalan aksinya
untuk itu, awal tahun ini pemkab bs kembali menargetkan untuk meraih wtp yang keempat kalinnya. 
untuk mencapai hal itu, selama pemeriksaan maupun audit keuangan dan kelengkapan adminstrasi aset, seluruh kadis di lingkungan pemkab bs untuk tetap berada di daerah.
inspektur inspektorat daerah (ipda) bs hamdan syarbaini, s.sos mengatakan, agar seluruh pejabat esselon ii, iii dan iv di lingkungan pemkab bs untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas dulu.
"ya, selama pemeriksaan (bpk, red) para pejabat untuk tidak keluar daerah. karena, ada beberapa dokumen dihadirkan dan perlu dilakukan penjelasan," katanya.
baca juga:menjelang ramadan, majelis taklim dibina, inilah yang dilakukan
baca juga:bupati dan wabup kaur terpilih ikut gladi kotor pelantikan, ini rangkaian kegiatannya
menurut hamdan, larangan bepergian dalam rangka perjalanan dinas ini bertujuan untuk mempermudah audit, sekaligus pemeriksaan kelengkapan administrasi lainnya oleh auditor.
namun, pemerintah tetap memberikan izin jika memang ada keperluan mendesak.
seperti contohnya, ada kabar duka yang menimpa keluarga.
"larangan ini bagi perjalanan dinas yang memang bukan urgent. tapi kalau memang sifatnya penting atau pinta bupati langsung, maka silahkan saja," jelasnya.
baca juga:warga bengkulu bisa sampaikan keluhan ke gubernur bengkulu terpilih, ini caranya
baca juga:waspada penipuan program penipuan program mbg di provinsi bengkulu, ini modus yang dilakukan
terpisah, kepala badan keuangan daerah (bkd) bs nuzmanto m. adil, st mengaku, jadwal bpk di kabupaten bs telah berlangsung sejak pertengahan februari 2025 ini.
pemeriksaan atau audit bpk akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan.
tentunya, sampai seluruh audit yang akan dilakukan bpk rampung.
nuzmanto juga meminta, selama proses audit bpk, para pejabat bs baik eselon ii, ii, dan iv tidak mempersulit prosesnya.
baca juga:kur bank sinarmas solusi dapatkan modal usaha! simak keuntungan dan tata cara pengajuannya di sini!
mengingat, eegala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen yang diminta bpk harus dipersiapkan, makanya, pejabat harus tetap berada di daerah.
"kita berharap tahun ini quatrick wtp, ini target utama kita di akhir pemerintahan bupati gusnan mulyadi-rifai," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 19 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan