Vonis Terdakwa Korupsi Pasar Inpres Kaur Dijadwal 25 Februari, Simak 6 Fakta Menariknya!

Selain hukuman penjara dan denda, para terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sesuai dengan peran masing-masing dalam kasus tersebut.

Terdakwa Agusman Efendi dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp 280 juta. Terdakwa Pandariadmo, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dituntut untuk membayar Rp 581 juta lebih.

Terdakwa Melden Efendi, Direktur CV. SYB, dituntut membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp 444 juta. 

Terdakwa Soudarmadi Agus, peminjam perusahaan CV. SYB, dituntut membayar Rp 556 juta lebih. Terdakwa Thavib Setiawan, anggota Pokja UKPBJ Kaur, dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 41 juta lebih. 

Sementara itu, terdakwa Indrayoto, peminjam perusahaan CV. TJK, dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp 138 juta, dengan ancaman hukuman subsider 1 tahun penjara.

Sementara itu, terdakwa Rustam Effendi, Wakil Direktur CV. TP yang juga bertindak sebagai Konsultan Perencana, dijatuhi tuntutan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara, serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 22 juta lebih.

5. Pembantahan Mantan Kadis

Sementara itu, ada kegiatan menarik dalam pledoi yang dilakukan beberapa hari lalu. Dalam persidangan, mantan Kepala Disperindagkop Kaur alias Agusman Effendi membantah keras telah menerima uang dalam proyek raksasa ini. 

Dalam nota pembelaan dia menyampaikan, bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum a quo. Dia secara tegas tidak sependapat.

Menurutnya, setelah dibaca, dicermati dan dipelajari secara seksama dalam Surat Dakwaan terkait kerugian negara maupun Surat Tuntutan.

Lalu selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari bukti saksi-saksi, keterangan dan keterangan dia sebagai terdakwa. 

Dia berpendapat, kesimpulan terkait nilai kerugian negara yang dibebankan kepadanya tidak berdasar. Serta sangat bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurutnya, selama persidangan berlangsung, JPU tidak dapat menghadirkan bukti apapun terkait aliran dana kepadanya. 

"Walaupun merasa bahwa saya sedikitpun tidak pernah melakukan korupsi dalam perkara ini. Saya telah melakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp181 juta atas permintaan JPU Kejari Kaur.  Pengembalian tersebut saya lakukan atas dasar rasa tanggung jawab saya sebagai Kepala Dinas serta bentuk itikad baik saya dan bukan karena saya melakukan korupsi," kata Agusman dalam pembelaannya, beberapa waktu lalu. 

Dia lalu mencontohkan, pada putusan tipikor yang lain yakni putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg (halaman :132).

Didalamnya menyatakan, karena terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 100 juta. Maka hal tersebut menjadi itikad baik terdakwa dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan diri terdakwa. 

6. KN Diselamatkan