SEDIH! Ribuan Tenaga Honorer Bengkulu Selatan Resmi Dirumahkan, Ini Dampaknya

BENGKULU SELATAN (BS) - Pascakebijakan pemerintah pusat melarang pemerintah daerah mengakat tenaga honorer baru dan penataan non ASN.

Akan brimbas buruk, sekitar ribuan orang tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab BS, dan belum terdata di data base BKN RI resmi dirumahkan.

Saat ini, Pemkab akan fokus merubah nasib 1.400 tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Terhitung sejak 2 hingga 6 Januari 2025, Pemkab Abs secara berkala sudah memberhentikan tenaga honorer yang tak masuk ke dalam data BKN.

BACA JUGA:8 Dokumen Wajib Siapkan Tenaga Honorer Agar Mendapatkan NIP PPPK 2024

Tak tanggung-tanggung, ada 1.000 lebih honorer yang sudah dirumahkan akibat keputusan pemerintah pusat, melalui KemenPAN-RB RI.

Dengan demikian, secara otomatis jika ribuan tenaga honorer yang selama ini dipekerjakan di pemerintahan, dan diberhentikan.

Maka jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten BS akan semakin bertambah.

Sementara, Inspektorat BS berharap jangan lagi ada OP yang mempertahankan honorer tanpa ada dasar dari ketentuan syarat PPPK paruh waktu.

Adapun jumlah honorer yang tercatat di BKN diperkirakan mencapai 1.400 orang. Jumlah tersebut merupakan honorer yang masuk klasifikasi untuk diangkat sebagai honoer paruh waktu.

BACA JUGA:Diangkat Menjadi PPPK, Rini Widyantini: Ada 3 Kemampuan Harus Dimiliki Tenaga Honorer

Inspektur Inspektorat Daerah (Ipda) BS Hamdan Syarbaini. S.Sos mengaku, dengan dirumahkannya ribuan honorer yang tak terafiliasi ke data BKN.

Tentu menjadi keresahan pemerintah, karena secara tidak langsung hal tersebut bisa menambah angka pengangguran dan beban kerja OPD semakin tinggi.

Oleh sebab itu, Hamdan meminta agar para honorer yang sudah dirumahkan untuk bersabar, dan untuk 1.400 honorer yang disiapkan sebagai PPPK juga harus tetap bekerja maksimal.