Cegah Konflik Pilkada Serentak, Ini 5 Strategi Jitu Bawaslu
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu ungkapan 5 strategi untuk pencegahan konflik Pilkada Serentak tahun 2024. -Sumber foto: koranradarkaur.id-
BENGKULU - Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerapkan 5 strategi jitu, dalam mencegah terjadinya konflik Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
Kelima strategi ini akan diterapkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah mengatakan, lima strategi jitu dalam mencegah terjadinya konflik Pilkada Serentak 2024 ini. Diantaranya dengan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait.
"Terhadap data TPS rawan. Sebagai upaya mencegah adanya konflik Pilkada Serentak ini. Khusus TPS yang masuk kategori rawan akan ditingkatkan pengawasan. Kemudian juga koordinasi dengan pihak terkait mulai dari pemerintah, KPU juga TNI-Polri dan pemamgku kepentingan lain," jelas Faham Syah, Sabtu 23 November 2024.
BACA JUGA:28 TPS Sulit Pilkada Kaur 2024, Cek di Sini Lokasinya
Selain dua strategi yang disebutkan, dia juga menyebutkan strategi lain. Strategi ketiga, yakni melalukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
Selanjutnya dengan melakukan kolaborasi dalam pemantau pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif. Terakhir, membuka posko pengaduan.
"Jadi selain melakukan monitoring dan sinergi dengan pemangku kepengen. Memberi sosialisasi, kolaborasi dalam pemantauan hingga membuka posko pengaduan. Merupakan 5 strategi yang kami lakukan dalam mencegah terjadinya konflik dalam Pilkada Serentak tahun 2024," ungkapnya.
Lanjutnya, Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS. Ini pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan. Serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.
BACA JUGA:Jelang Pencoblosan, Polsek Maje Hujan- Hujanan Cek TPS Rawan
Bawaslu juga telah memetakan TPS rawan yang menjadi acuan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan.
Ini untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis.
"Hasilnya, terdapat tiga indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, empat indikator yang banyak terjadi dan 19 indikator yang tidak banyak terjadi. Namun tetap perlu diantisipasi," kata dia.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap delapan variabel dan 26 indikator. Itu diambil dari 1.513 kelurahan desa di 129 Kecamatan se-Provinsi Bengkulu yang melaporkan kerawanan TPS di wilayah masing-masing.