Masa Depan Tenaga Honorer di Tangan MenPAN – RB, Perhatikan Ketentuanya

Reporter: Etika Larasati |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 01 Nov 2024 - 07:04

Masa depan honorer ditangan MenPAN – RB Rini Widyantini. -sumber foto: Koranradarkaur.id-

Seperti yang telah diketahui, bahwa rekrutmen PPPK dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama untuk eks tenaga honorer Kategori II (THK-II) dan non-ASN yang terdaftar dalam database BKN.

Tahap kedua dibuka untuk tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah, sehingga memberikan peluang luas bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintah.

Rini menyatakan harapannya agar Komisi II DPR RI mendukung program kerja KemenPAN - RB agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

Dengan adanya dukungan legislatif dianggap penting untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan hingga 2029.

Lebih lanjut Rini menekankan bahwa departemennya sedang aktifpada transisi kepemimpinan, ini juga menjaga kualitas pelayanan public.

Hal ini diwujudkan melalui kerjasama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda), agar semua pihak dapat mencapai tujuan pembangunan nasional secara bersama-sama.

Dengan demikian, nasib tenaga honorer diperjuangkan melalui seleksi PPPK tahun 2024 guna menghindari pemutusan kerja massal. Nah itulah dengan adanya rekrtutmen PPPK ini, supaya honorer dapat mendaftaran PPPK 2024.*

masa depan tenaga honorer di tangan menpan – rb, perhatikan ketentuanya                            koranradrkaur.id – nasip tenaga honorer kini menjadi perhatian utama bagi pemerintah, mengingat status honorer direncanakan akan dihapus pada tahun 2025 mendatang. karena itulah masa depan tenaga honorer di tangan menpan – rb yang baru, bagaimana mana naseib mereka nantinya. karena banyak kabupaten yang perekrutan pppk belum bisa menuntaskan semua jumlah honor di daerahnya.
dengan demikian ini menjadi salah satu fokus menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb), rini widyantini. oleh karena itu, status honorer juga dimasukkan dalam program prioritas juga termasuk kerja 100 jam sehari .
rini menjelaskan, program 100 hari ini mengutamakan pengembangan organisasi, pelatihan asn, serta penataan tenaga honorer.
oleh sebab itu, hal ini merupakan persiapan untuk mendukung pemerintahan kabinet merah putih di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto.
ia menargetkan, bahwa pada desember 2024, struktur organisasi di seluruh lembaga akan tersusun secara lengkap.
baca juga:begini ketegasan terbaru menpan – rb mengejutkan, ini langkahnya dalam penuntasan nasip tenaga honorer 
baca juga:pengumuman: berikut ketetapan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pppk 2024
dalam mengantisipasi proses transisi, pemerintah telah mempersiapkan perangkat hukum berupa keputusan presiden serta dua peraturan presiden (perpres) terkait tata kelola tugas dan organisasi kementerian.
peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh bagi kementerian dalam menjalankan berbagai tugasnya.
terkait pengisian jabatan asn, rini menekankan pentingnya prinsip utama yang memastikan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan hak-hak pegawai tetap terlindungi.
dengan pemindahan jabatan ini diharapkan jabatan ini tidak mempengaruhi asn yang ada , baik dari segi jabatan maupun pendapatan.
penataan tenaga honorer dilakukan dengan mengedepankan prinsip menghindari pemutusan hubungan kerja (phk) massal, menjaga pendapatan pegawai, serta mempertahankan efisiensi anggaran.
sebagaiman diketahui, bahwa penataan honorer ini dilakukan melalui mekanisme seleksi (pppk).
rini menjelaskan bahwa formasi pppk tahun 2024 difokuskan untuk tenaga honorer melalui seleksi berbasis tes dengan hasil didasarkan pada peringkat terbaik.
seperti yang telah diketahui, bahwa rekrutmen pppk dibagi menjadi dua tahap. pada tahap pertama untuk eks tenaga honorer kategori ii (thk-ii) dan non-asn yang terdaftar dalam database bkn.
tahap kedua dibuka untuk tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah, sehingga memberikan peluang luas bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintah.
rini menyatakan harapannya agar komisi ii dpr ri mendukung program kerja kemenpan - rb agar dapat mencapai target yang ditetapkan.
dengan adanya dukungan legislatif dianggap penting untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan hingga 2029.
lebih lanjut rini menekankan bahwa departemennya sedang aktifpada transisi kepemimpinan, ini juga menjaga kualitas pelayanan public.
hal ini diwujudkan melalui kerjasama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda), agar semua pihak dapat mencapai tujuan pembangunan nasional secara bersama-sama.
dengan demikian, nasib tenaga honorer diperjuangkan melalui seleksi pppk tahun 2024 guna menghindari pemutusan kerja massal. nah itulah dengan adanya rekrtutmen pppk ini, supaya honorer dapat mendaftaran pppk 2024.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Jumat 1 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan