3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, Yuk Kenal Lebih Dekat

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 21 Oct 2024 - 15:32

3 sistem pemungutan pajak di Indonesia.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

3 sistem pemungutan pajak di indonesia, yuk kenal lebih dekat                            koranradarkaur.id – pemungutan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan negara, termasuk di indonesia.
kini ada 3 sistem pemungutan pajak di indonesia yang diberlakukan pemerintah.
apa saja ketiga sistem tersebut? yuk simak penjelasannya di sini!
pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
baca juga:ingin tahu 10 kasus pajak di indonesia, yuk simak di sini
baca juga:siapakah yang tidak wajib membayar pajak? temukan jawabannya di sini!
di indonesia, pemungutan pajak telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan perekonomian, serta memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor.
pentingnya pemungutan pajak terletak pada perannya dalam menciptakan pemerataan ekonomi.
melalui pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya.
dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
dikutip dari pajakku.com, terdapat 3 sistem pemungutan pajak di indonesia, yaitu:
1. self-assessment system
self-assessment system adalah sistem pajak yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
dengan kata lain, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor pelayanan pajak (kpp) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah.
dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab dalam mengawasi wajib pajak.
untuk contohnya adalah pajak penghasilan (pph) dan pajak pertambahan nilai (ppn).
baca juga:besaran pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya berbeda, alasannya apa ya? simak di sini yuk!
baca juga:apa saja permasalahan terkait pajak di indonesia? yuk simak penjelasannya di sini!
setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 self assessment system sudah mulai masuk ke indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.
namun, sistem perpajakan ini memiliki konsekuensi karena wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar, biasanya wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin.
2. official assessment system
sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pihak berwenang untuk bebas menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak.
wajib pajak biasanya bersifat pasif dalam sistem ini dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak.
secara umum, sistem pemungutan pajak ini dapat diterapkan pada pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) atau jenis pajak daerah lainnya.
selama proses pembayaran pbb, kantor pelayanan pajak (kpp) biasanya bertindak sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang menunjukkan jumlah pbb yang terutang setiap tahunnya.
sehingga tidak perlu lagi menghitung pajak yang terutangnya, namun cukup dengan membayar pbb berdasarkan surat pernyataan terutang pajak (sppt) yang diterbitkan oleh kpp yang terdaftar sebagai subjek pajak.
baca juga:negara dengan pajak tertinggi di dunia, apakah indonesia termasuk?
baca juga:ingin bayar pajak kendaraan tapi pemilik sudah meninggal dunia dan belum balik nama? yuk simak caranya di sini
3. withholding assessment system
dalam sistem pemungutan pajak ini, besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak.
contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya.
adapun jenis-jenis pajak yang termasuk dalam sistem pemungutan pajak ini adalah pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 23, dan pph final pasal 4 ayat (2) dan ppn.
sebagai bukti bahwa pajak telah dibayar lunas dengan menggunakan withholding assessment system pada umumnya berupa bukti potong atau bukti pungut.
namun, terkadang juga menggunakan sertifikat pajak (ssp) yang kemudian dilampirkan pada pph/spt ppn tahunan wajib pajak yang bersangkutan. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Selasa 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan