Kampanye Pilkada 2024 Telah Dilakukan Paslon, Ini Larangan Dalam Berkampanye

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 13 Oct 2024 - 11:36

KPU telah memfasilitasi Paslon untuk kampanye Pilkada 2024.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

KORANRADARKAUR.ID- Saat ini seluruh Paslon telah melakukan kampanye Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia.

Bahkan masa kampanye Pilkada 2024 yang diberikan oleh KPU telah memasuki pekan kedua. Masa kampanye mulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024.

Sebelum dilaksankan kampanye, KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia telah memberikan sosialisasi larangan dan aturan dalam kampanye.

Kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih atau masyarakat dengan menawarkan visi, misi, dan program Paslon baik gubernur, wali kota dan bupati peserta Pilkada 2024.

Sedangkan aturan kampanye sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan PKPU nomor 13 tahun 2024.

Selain kampanye bagi Paslon, KPU menyediakan wadah debat bagi Paslon. Debat bertujuan untuk memberikan ruang ke Paslon dalam menyampaikan visi-misi dan gagasan dalam memajukan daerah .

Sedangkan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye Pilkada serentak 2024.

Tempat yang dilarang menempelkan Alat Peraga Kampanye (APK):

1. Tempat ibadah

2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

3. Gedung milik pemerintah

4. Tempat pendidikan

5. Fasilitas tertentu milik pemerintah.

kampanye pilkada 2024 telah dilakukan  paslon, ini larangan dalam berkampanye                             koranradarkaur.id- saat ini seluruh paslon telah melakukan kampanye pilkada serentak 2024 di seluruh indonesia.
bahkan masa kampanye pilkada 2024 yang diberikan oleh kpu telah memasuki pekan kedua. masa kampanye mulai dari tanggal 25 september hingga 23 november 2024.
sebelum dilaksankan kampanye, kpu dan bawaslu seluruh indonesia telah memberikan sosialisasi larangan dan aturan dalam kampanye.
kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih atau masyarakat dengan menawarkan visi, misi, dan program paslon baik gubernur, wali kota dan bupati peserta pilkada 2024.
sedangkan aturan kampanye sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan pkpu nomor 13 tahun 2024.
selain kampanye bagi paslon, kpu menyediakan wadah debat bagi paslon. debat bertujuan untuk memberikan ruang ke paslon dalam menyampaikan visi-misi dan gagasan dalam memajukan daerah .
baca juga:masa kampanye, bawaslu jatim terima 69 laporan pelanggaran pilkada 2024
sedangkan  apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye pilkada serentak 2024. 
tempat yang dilarang menempelkan alat peraga kampanye (apk):
1. tempat ibadah
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
3. gedung milik pemerintah
4. tempat pendidikan
5. fasilitas tertentu milik pemerintah.
tempat yang dilarang menempelkan bahan kampanye.
1.tempat ibadah.
2.rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
3. tempat pendidikan.
4.gedung atau fasilitas milik pemerintah.
baca juga:dpr ri minta bawaslu untuk mengawasi penggunaan sirekap di pilkada 2024
5.jalan protokol dan atau jalan bebas hambatan
6.prasarana dan sarana publik
7. taman dan pepohonan
larangan dalam muatan kampanye, dalam aturan pkpu nomor 13 tahun 2024.yang turut mengatur materi kampanye paslon.
paslon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau kabupaten.
materi kampanye wajib menjunjung tinggi pelaksanaan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
baca juga: panwaslu boleh sombong dalam mengakan aturan pilkada 2024, ini pesan komisioner bawaslu ri
kampanye harus meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, serta menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
materi kampanye disampaikan dengan menggunakan bahasa indonesia dengan bahasa dan kata yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan atau ditampilkan kepada umum, tidak mengganggu ketertiban umum, dan memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat. 
baca juga:sirekap akan digunakan kpu di pilkada, ini pendapat akademisi 
dalam kampanye dilarang mempersoalkan ideologi negara, menghina seseorang dengan sara, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.
kampanye juga tidak boleh  pawai baik itu jalan kaki maupun dengan kendaraan di jalan raya serta  tidak boleh dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu.
sedangkan larangan kampanye menggunakan tempat pendidikan. terkecuali bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi, dan hadir tanpa atribut kampanye dan laksanakan di akhir pekan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan