Bawaslu Minta Panwas Harus Tegas dan Berani Tegakkan Aturan Pilkada 2024

bawaslu minta panwas harus tegas dan berani tegakkan aturan pilkada 2024 koranradrkaur.id - dengan saat ini tahapan pilkada 2024 sudah memasuki masa kampanye. maka badan pengawas pemilu (bawaslu) ri, totok hariyono, menegaskan pengawas pemilihan umum (panwaslu) pilkada 2024 di setiap tingkatan harus bersikap tegas dan berani dalam menegakkan aturan. panwas bekerja sebab berdasarkan perintah undang-undang. tentu ini kesempatan memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moral. baca juga:antisipasi kecurangan, wilayah pilkada kotak kosong jadi prioritas pengawas bawaslu baca juga:ada beberapa oknum anggota dewan ikut kampanye calon pilkada 2024, begini langkah bawaslu apabila ada pelanggaran pilkada maka panwas jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan. panwas yang ada di bawah naungan bawaslu mulai dari desa, kelurahan, distrik, kecamatan, hingga pengawas tempat pemungutan suara (ptps) tampil gagah dan tidak ragu dalam menegakkan aturan selama proses pilkada. keberanian dalam bertindak akan menjadi sebuah prestasi tersendiri yang bisa dibanggakan. walauoun begitu, ia mengingatkan penegakan aturan harus tetap memperhatikan kearifan lokal di setiap wilayah. dalam menjalankan tugas pengawas ad hoc selalu berkoordinasi dengan bawaslu jika menghadapi sesuai jenjang yang berlaku. selain itu, dia juga mendorong pengawas ad hoc untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti kepolisian atau instansi terkait, terutama jika menemui pelanggaran seperti alat peraga kampanye yang melanggar aturan. selain itu juga, dalam pengawasan pihaknya memproritaskan di wilayah yang memiliki paslon tunggal. baca juga:pelanggaran pilkada 2024 diperkirakan bakal meningkat, ini jumlah kasus ditangani bawaslu baca juga:pendaftar ptps 2024 di bengkulu selatan sepi, ada nihil pelamar, bawaslu lakukan perpanjangan dilakukan hal ini tidak lain agar tidak ada pelanggan yang dilakukan. seperti pelanggaran money politics, sara dan lainnya. selain itu juga bawaslu membolehkan kolom atau kotak kosong di berkampanye dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. pengawas pilkada harus mensosialisasikan aturan kampanye sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pilkada 2024. jika ada kolom kosong, itu ada pilihan tentunya masyarakat bisa pilih paslon  atau juga bisa memilih kolom kosong. mari kita sukseskan pilkada 2024 baik itu wilayah yang memilki kotak kosong maupun wilayah yang memilki pasangan calon. karena tujuan dari pilkada serentak agar bisa mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dan bisa membangun daerah masing-masing. dikutip dari kompas.com sesuai dengan bunyi pasal 22a ayat 1 perpres nomor 80 tahun 2024,  pelantikan gubernur terpilih akan dilaksanakan serentak pada tanggal 7 februari 2025. baca juga:bawaslu bengkulu selatan ingatkan, kampanye cabup dan cawabup tidak saling jatuhkan baca juga:bawaslu kaur ingatkan paslon : ikuti aturan selama kampanye selain itu juga mengatur pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pilkada 2024 digelar serentak pada 10 februari 2025. perpres mengatur jadwal pelantikan boleh dilaksanakan melewati tanggal yang telah ditetapkan jika ada beberapa hal seperti perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di mahkamah konstitusi (mk).  terpisah, komisioner kpu ri divisi teknis idham holik mengatakan di pilkada 2024 ada 1.518 paslon terdiri dari 100 paslon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar di 37 provinsi yang menggelar pilkada 2024. untuk kabupaten dari 415 daerah total terdapat 1.095 paslon. sedangkan untuk tingkat kota ada 93 kota yang menggelar pilkada dengan jumlah peserta 272 pasangan calon. ***

Tag

• # kedisiplinan panwas
• # tanggung jawab bawaslu
• # panwas
• # penegakan aturan
• # pengawasan pilkada
• # pilkada 2024
• # bawaslu

Share

• 
• 
• 
• 
•