Menunggak BPJS Kesehatan Ada Sanksinya Lho, Ini Hukuman yang Bakal Didapatkan Pemiliknya!

Reporter: Riska Ayu Kurniati |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 20 Sep 2024 - 09:12

Sanski menunggak BPJS Kesehatan-sumber foto: Koranradarkaur.id-

Dikutip dari www.banksinarmas.com, berikut adalah beberapa sanksi yang didapatkan jika menunggak iuran BPJS Kesehatan:

1. Teguran tertulis

Sanksi teguran tertulis akan diberikan paling banyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja.

2. Denda

Jika telat membayar tunggakan BPJS Kesehatan, kartu atau jaminan akan dihentikan sementara waktu. Untuk setiap bulan tertunggak, dendanya sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan, dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi Rp30 juta

3. Tidak dapat pelayanan publik

Jika pemberi kerja atau peserta menunggak BPJS Kesehatan, pelayanan publik seperti pembuatan paspor atau Surat Izin Mengemudi (SIM) akan distop. Sanksi ini akan dilakukan oleh unit pelayanan publik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. *

menunggak bpjs kesehatan ada sanksinya lho, ini hukuman yang bakal didapatkan pemiliknya!                            koranradarkaur.id – siapa di sini yang menunggak bpjs kesehatan, hati-hati!  karean akan ada sanksi yang bakal didapatkan pemilknya. yuk simak hukuman apa saja yang akan didapatkan.
bpjs kesehatan merupakan program jaminan kesehatan yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) di indonesia. 
program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga setiap individu dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus khawatir dengan biaya yang tinggi. 
namun, dalam pelaksanaannya, ada kalanya peserta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran bulanan. 
hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan iuran bpjs kesehatan, yang membawa dampak serius tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi sistem kesehatan secara keseluruhan.
menunggak bpjs kesehatan adalah kondisi di mana peserta tidak membayar iuran bulanan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. 
penyebab tunggakan ini bervariasi, mulai dari masalah finansial, kurangnya pemahaman tentang pentingnya jaminan kesehatan, hingga ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. 
baca juga:wajib tahu! ini jenis kecelakaan yang tidak ditanggung bpjs kesehatan
baca juga:bpjs kesehatan menanggung pasien gawat darurat, berikut 4 kriterianya
dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, banyak orang yang lebih memilih untuk mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan sehari-hari daripada membayar iuran bpjs kesehatan. 
hal ini menjadi dilema, karena kesehatan adalah aspek yang sangat penting namun sering kali terabaikan ketika masalah keuangan muncul.
pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi angka tunggakan bpjs kesehatan. salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran iuran, seperti melalui aplikasi mobile atau layanan perbankan online. 
selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya jaminan kesehatan juga terus digencarkan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan kewajiban mereka sebagai peserta. 
namun, upaya tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh kesadaran individu untuk menjaga kesehatan finansial mereka dan memastikan iuran bpjs kesehatan tetap terbayar.
dikutip dari www.banksinarmas.com, berikut adalah beberapa sanksi yang didapatkan jika menunggak iuran bpjs kesehatan:
1. teguran tertulis
sanksi teguran tertulis akan diberikan paling banyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja.
2. denda
jika telat membayar tunggakan bpjs kesehatan, kartu atau jaminan akan dihentikan sementara waktu. untuk setiap bulan tertunggak, dendanya sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan, dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi rp30 juta
3. tidak dapat pelayanan publik
jika pemberi kerja atau peserta menunggak bpjs kesehatan, pelayanan publik seperti pembuatan paspor atau surat izin mengemudi (sim) akan distop. sanksi ini akan dilakukan oleh unit pelayanan publik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan