Buntut Dinyatakan TMS, Reskan Efendi Resmi Gugat KPU Bengkulu Selatan

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 16 Sep 2024 - 20:02

Kuasa Hukum Reskan Efendi gugat KPU Bengkulu Selatan ke Bawaslu-Sumber Foto: ROHIDI/RKa-

Karena, menurut Sasriponi, Reskan dinyatakan telah bebas dari hukuman sebagai narapidana. Sehingga, boleh mencalonkan diri sebagai bupati.

Namun, KPU BS justru menilai Reskan belum bebas secara murni. Sehingga, dirinya yakin jika para Anggota KPU BS masih belum paham aturan.

Padahal, aturan tentang pencalonan tersebut dibuat oleh KPU. Menurutnya, sungguh tidak masuk akal jika para Anggota KPU BS tidak paham.

"Dalam laporan, kami menutut agar Bawaslu memerintahkan KPU menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan pemohon (Reskan, red) sebagai peserta calon Bupati Bengkulu Selatan," tegasnya.

Terpisah, Ketua KPU BS Sahran, SE melalui Koordinator Devisi (Kordiv) Hukum Pencegahan Parmas dan Humas (HPPH) M. Arif Hidayat membenarkan hal itu.

Arif mengaku, mengenai laporan kuasa hukum salah satu bakal calon Bupati BS ke Bawaslu, memang telah masuk dan telah mereka terima.

"Benar, laporan sudah masuk dan diterima. Namun, tanda tangan penerimaan laporan akan dilakukan besok (Selasa 17 September 2024). Karena, laporan itu harus diterima hari kerja," beber Arif.

Untuk saat ini, Arif memastikan laporan terebut telah diterima oleh Bawaslu. Selanjutnya, akan pihaknya lakukan dulu kelengkapan gugatannya.

"Yang jelas kewajiban menerima laporan. Soal gugatan itu hak mereka, yang kelas kami terima, kami verifikasi," tutupnya.*

buntut dinyatakan tms, reskan efendi resmi gugat kpu bengkulu selatan                            bengkulu selatan (bs) - buntut pernyataan tidak memenuhi syarat (tms) yang dikeluarkan oleh kpu bs, tim kuasa hukum reskan efendi resmi gugat kpu ke bawaslu bs, senin 16 september 2024.
yang mana, gugatan itu dilayangkan oleh tim kuasa hukum reskan efendi itu tidak lain karena mereka tidak terima keputusan pihak kpu yang dinilai telah salah, dan mengangkangi fatwa mahkamah agung ri.
seperti diketahui, reskan effendi atau akrab disapa pak bowo merupakan salah satu bakal calon bupati bs dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.
reskan maju sebagai bakal calon bupati berpasangan dengan faizal mardianto sebagai bakal calon wabup. bakal pasangan calon ini diusung oleh partai hanura dan partai demokrat.
namun, pada pengumuman yang dikeluarkan oleh kpu pada, sabtu 14 september 2024 lalu, reskan effendi dinata tms. sedangkan, bakal calon wakilnya memenuhi syarat (ms).
dalam pengumuman tersebut, pihak kpu bs memutuskan jika reskan tsm karena merupakan mantan narapidana. tentu saja, hal tersebut tidak diterima oleh pihak reskan efendi.
oleh karena itu, reskan melalui kuasa hukumnya, sasriponi ranggolawe, sh bersama tim lainnya, akhirnya seacara resmi melayangkan gugatan  ke kantor bawaslu bs.
baca juga:terbaru! bawaslu bengkulu selatan buka lowongan, kerja sehari gaji rp 800 ribu, cek ini jadwalnya
baca juga:lakalantas sebabkan guru md berakhir damai
menurut sasriponi, dalam gugatan yang mereka layangkan, kliennya telah memenuhi semua persyaratan pencalonan sebagai kepala daerah.
baik dari syarat dukungan partai politik hingga tes kesehatan bakal calon. namun, kliennya tersebut dinyatakan tms oleh kpu dan itu tentu salah.
"ya, tadi (senin, red) kami resmi sampaikan laporan gugatan (kpu, red) ke bawaslu bengkulu selatan," kata sasriponi
“kami resmi menyampaikan laporan gugatan (kpu) kepada bawaslu bengkulu selatan,” kata sasriponi. 
sasriponi mengklaim, kpu berusaha menggagalkan upaya pencalonan reskan effendi. hal ini, dibuktikan dengan tms reskan dinilai tidak masuk akal.
karena, menurut sasriponi, reskan dinyatakan telah bebas dari hukuman sebagai narapidana. sehingga, boleh mencalonkan diri sebagai bupati. 
namun, kpu bs justru menilai reskan belum bebas secara murni. sehingga, dirinya yakin jika para anggota kpu bs masih belum paham aturan.
padahal, aturan tentang pencalonan tersebut dibuat oleh kpu. menurutnya, sungguh tidak masuk akal jika para anggota kpu bs tidak paham.
"dalam laporan, kami menutut agar bawaslu memerintahkan kpu menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan pemohon (reskan, red) sebagai peserta calon bupati bengkulu selatan," tegasnya.
terpisah, ketua kpu bs sahran, se melalui koordinator devisi (kordiv) hukum pencegahan parmas dan humas (hpph) m. arif hidayat membenarkan hal itu.
arif mengaku, mengenai laporan kuasa hukum salah satu bakal calon bupati bs ke bawaslu, memang telah masuk dan telah mereka terima.
"benar, laporan sudah masuk dan diterima. namun, tanda tangan penerimaan laporan akan dilakukan besok (selasa 17 september 2024). karena, laporan itu harus diterima hari kerja," beber arif.
untuk saat ini, arif memastikan laporan terebut telah diterima oleh bawaslu. selanjutnya, akan pihaknya lakukan dulu kelengkapan gugatannya.
"yang jelas kewajiban menerima laporan. soal gugatan itu hak mereka, yang kelas kami terima, kami verifikasi," tutupnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 17 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan