HATI-HATI! Tidak Bayar Pajak Kendaraan. Ini Konsekuensi yang Bakal Diterima

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 02 Sep 2024 - 09:00

Konsekuensi tidak bayar pajak kendaraan.-Sumber foto: Koranradarkaur.id-

Sayangnya, manfaat ini terancam tidak diberikan bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak.

Menurut Corporate Communication PT Jasa Raharja I Komang Gede Artha Negara, pemilik atau pengendara mobil yang mengalami kecelakaan dapat menerima santunan dari PT Jasa Raharja jika mereka menyertakan laporan dari kepolisian.

Untuk kasus ini, surat laporan kepolisian hanya dapat dikeluarkan setelah pembayaran pajak kendaraan telah dilakukan.

3. Data kendaraan dihapus

Sesuai dengan Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jika pemilik kendaraan sepeda motor tidak membayar pajak dan SWDKLLJ selama lebih dari 7 tahun, registrasi dan identifikasi kendaraan akan dihapus.

4. Kena tilang polisi

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident), serta UU LLAJ, pajak kendaraan yang mati juga dapat ditilang oleh polisi.

Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ menetapkan bahwa STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor berlaku selama lima tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Sementara Pasal 15 ayat (3) Perpol Nomor 7 tahun 2021, registrasi pengesahan berfungsi sebagai pengujian legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Berdasarkan dua aturan tersebut, kendaraan yang tidak membayar pajak dapat dikenakan tilang.

Pasalnya, syarat sahnya STNK dapat beroperasi adalah adanya pengesahan setiap tahun.

Salah satu bukti pengesahan tersebut adalah pembayaran pajak. ***

hati-hati! tidak bayar pajak kendaraan. ini konsekuensi yang bakal diterima                            koranradarkaur.id - siapa di sini yang malas bayar pajak? buat kamu yang malas bayar pajak lebih baik kamu berhati-hati dari sekarang, karena ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung jika telat bayar pajak.
pemilik kendaraan bermotor harus membayar pajak tahunan dan lima tahunan.
kewajiban membayar pajak ini diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor yang dimiliki, digunakan atau dimiliki seseorang. 
bergantung pada nilai jual kendaraan maka besaran pajak yang harus dibayarkan akan bervariasi.
baca juga:mobil listrik cina unik gegerkan dunia otomotif
baca juga:terbaru! berikut nama kapolres di 10 kabupaten dan kota di provinsi bengkulu tahun 2024
berkontribusi untuk pembangunan daerah, pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor akan digunakan oleh pemerintah provinsi untuk membangun jalan raya dan fasilitas umum lainnya yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
dikutip dari www.kompas.com, bagi yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, ada beberapa konsekuensi yang diterima jika tidak membayar pajak kendaraan bermotor:
1. dikenai denda
menurut peraturan menteri keuangan no. 16 tahun 2017, jika pembayaran pajak tidak dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo yang tertulis dalam stnk, pemilik kendaraan bermotor dapat dikenakan denda.
besaran swdkllj untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor adalah rp 32.000 dan untuk kendaraan roda empat atau mobil adalah rp 100.000.
2. terancam tidak mendapat santunan kecelakaan
pemilik kendaraan juga harus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau swdkllj.
manfaat dari swdkllj adalah menjamin bahwa pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor akan menerima santunan dari pt jasa raharja jika terjadi kecelakaan.
sayangnya, manfaat ini terancam tidak diberikan bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak.
menurut corporate communication pt jasa raharja i komang gede artha negara, pemilik atau pengendara mobil yang mengalami kecelakaan dapat menerima santunan dari pt jasa raharja jika mereka menyertakan laporan dari kepolisian.
untuk kasus ini, surat laporan kepolisian hanya dapat dikeluarkan setelah pembayaran pajak kendaraan telah dilakukan.
baca juga:bekerja sama dengan media, tim pembina samsat lakukan kegiatan grebek pajak!
baca juga:sosialisasi program pemutihan pajak, lembaga pemerintah diharap taat bayar pajak!
3. data kendaraan dihapus
sesuai dengan pasal 74 uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jika pemilik kendaraan sepeda motor tidak membayar pajak dan swdkllj selama lebih dari 7 tahun, registrasi dan identifikasi kendaraan akan dihapus.
4. kena tilang polisi
menurut peraturan kepolisian negara republik indonesia (perpol) nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident), serta uu llaj, pajak kendaraan yang mati juga dapat ditilang oleh polisi.
pasal 70 ayat (2) uu llaj menetapkan bahwa stnk dan tanda nomor kendaraan bermotor (tnkb) atau pelat nomor berlaku selama lima tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
sementara pasal 15 ayat (3) perpol nomor 7 tahun 2021, registrasi pengesahan berfungsi sebagai pengujian legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. 
berdasarkan dua aturan tersebut, kendaraan yang tidak membayar pajak dapat dikenakan tilang.
pasalnya, syarat sahnya stnk dapat beroperasi adalah adanya pengesahan setiap tahun.
salah satu bukti pengesahan tersebut adalah pembayaran pajak. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Senin 2 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan