Mengenai Konsep Pemekaran Wilayah dan Syarat yang Harus Dipenuhi, Cari Tahu di Sini!

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 26 Aug 2024 - 07:00

Konsep pemekaran wilayah.-Sumber foto: www.kompasiana.com-

Berikut adalah syarat administratif pembentukan kabupaten atau kota:

Keputusan yang dibuat oleh DPRD kabupaten/kota induk mengenai persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
Keputusan yang dibuat oleh Bupati atau Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
Keputusan yang dibuat oleh DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
Keputusan yang dibuat oleh Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
Mendapatkan rekomendasi dari Menteri

Syarat teknis dan fisik pemekaran:

Syarat teknis

Ini mencakup faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas, keamanan dan kemampuan keuangan serta tingkat kesejahteraan Masyarakat.

Selain itu juga mencakup ruang kontrol atas pemerintahan daerah.

Syarat fisik

Terdiri dari cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, serta sarana dan prasarana pemerintahan. ***

mengenai konsep pemekaran wilayah dan syarat yang harus dipenuhi, cari tahu di sini!                            koranradarkaur.id - saat ini topik tentang pemekaran wilayah menjadi perbincangan yang hangat.
ada banyak wilayah di indonesia yang sedang mengusulkan wacana pemekaran, seperti di provinsi sumatera selatan, bengkulu, lampung papua dan masih banyak lagi.
sebenarnya seperti apa sih konsep dari pemekaran wilayah ini? yuk simak penjelasannya di sini!
tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2007.
baca juga:4 benda pusaka penglaris yang masih dipercaya masyarakat, inilah jenisnya
baca juga:kisah komaruddin pejuang 1 maret kebal peluru, simak di sini kisahnya
pembentukan daerah dapat berupa penggabungan lebih dari satu daerah atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih daerah.
tetapi pp ini menyatakan bahwa itu pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 
pemekaran daerah biasanya terjadi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota,
untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah. dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. 
pasal 3 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
suatu wilayah dapat dimekarkan setelah mencapai usia minimal penyelenggaraan pemerintahan. itu berarti sepuluh tahun untuk provinsi dan tujuh tahun untuk kabupaten dan kota.
dalam pp ini juga disebutkan bahwa dalam pembentukan daerah, baik berupa pemekaran atau penggabungan daerah di tingkat provinsi, kabupaten atau kota harus memenuhi persyaratan fisik, administratif dan teknis kewilayahan.
dikutip dari www.timenews.co.id, berikut adalah syarat administratif pembentukan provinsi:

keputusan dprd masing-masing kabupaten/kota tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna
keputusan bupati atau walikota yang ditetapkan bersamaan dengan keputusan bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi
keputusan dprd provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang berdasarkan hasil rapat paripurna
keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi
mendapatkan rekomendasi dari menteri

baca juga:dikabarkan bakal rujuk dengan prabowo, ini 5 fakta unik titiek soharto
baca juga:pppk dipastikan tidak bisa pindah tugas, bkpsdm: belum ada aturan tentang itu
berikut adalah syarat administratif pembentukan kabupaten atau kota:

keputusan yang dibuat oleh dprd kabupaten/kota induk mengenai persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
keputusan yang dibuat oleh bupati atau walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
keputusan yang dibuat oleh dprd provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
keputusan yang dibuat oleh gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
mendapatkan rekomendasi dari menteri

syarat teknis dan fisik pemekaran:

syarat teknis

ini mencakup faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas, keamanan dan kemampuan keuangan serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
selain itu juga mencakup ruang kontrol atas pemerintahan daerah.

syarat fisik

terdiri dari cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, serta sarana dan prasarana pemerintahan. ***