Advertisement Google

Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dituntut 8 Tahun

Reporter: Saprian |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 30 Jul 2025 - 19:52

Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan tuntutan pada sidang lanjutan eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Rabu, 30 Juli 2025-Sumber foto: koranradarkaur.id-

Terkait dengan uang Rp 6,5 miliar dikumpulkan sejak tahun 2016. Dari gaji sebagai gubernur, insentif, tunjangan dan upah lainnya, Rohidin menyetor Rp 100 sampai Rp 150 juta setiap bulan.

"Gaji pokok Rp 10 juta, tunjangan, insentif, upah dan lainnya ada yang dibayarkan pertriwulan Rp 300 sampai Rp 400 juta. Saya juga ada penghasilan lain diluar jadi Gubernur, saya setor ke Anca itu Rp 100 sampai Rp 150 juta setiap bulan," jelas Rohidin.

Sementara itu, Jaksa menanyakan Isnan Fajri kenapa mau membantu Rohidin. Isnan kemudian menjawab, saat pertama kali diminta membantu Rohidin dalam pemenangan Pilgub, sebenarnya pilihan yang sangat sulit. Isnan yang menjabat sebagai Sekda harus mengawal netralitas ASN di Pilkada, tetapi dia juga terlibat langsung jadi tim pemenangan.

Karena tidak bisa menolak permintaan Rohidin, akhirnya Isnan Fajri menjalani keduanya. Ada titik dimana, Isnan mengaku akan pensiun dan berhenti mendukung, agar tidak menyinggung perasaan Rohidin. Tapi karena situasi sudah sangat mepet dengan pemilihan umum, niat tersebut diurungkan. Hingga akhirnya KPK masuk melakukan penangkapan.

"Sebenarnya ini dilema bagi saya, disatu sisi saya sadar jabatan saya itu harus mengawal netralitas ASN, di sisi lain saya tidak menolak permintaan pak Rohidin, akhirnya saya jalani keduanya. Saya sosialisasi agar ASN netral, saya juga jadi tim pemenangan Rohidin. Ada di satu titik, saya ngomong ke Anca, saya mau pensiun dini saja dan berhenti jadi tim pemenangan, tapi tidak jadi karena waktunya sudah mepet," pungkas Isnan.*

eks gubernur bengkulu rohidin mersyah dituntut 8 tahun                             bengkulu - jaksa penuntut umum kpk menuntut eks gubernur bengkulu rohidin mersyah, 8 tahun penjara dan pencabutan hak politik karena dianggap terbukti melakukan korupsi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam persiapan pilkada 2024. jaksa menyatakan rohidin mersyah melakukan menerima gratifikasi karena sesuai dengan pengertian gratifikasi dan dianggap mengetahui pemberian uang dari pihak sebelah terpenuhi.
selain rohidin adapun terdakwa lainnya yaitu, mantan sekda provinsi bengkulu, isnan fajri dan mantan ajudan gubernur bengkulu, evriansyah alias anca.
sidang yang dipimpin langsung oleh hakim ketua paisol sh ini memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia. 
baca juga:setelah jadi saksi eks gubernur bengkulu, pengusaha tambang bh ditetapkan tersangka korupsi rp 500 miliar
baca juga:sidang lanjutan eks gubernur rohidin cs, pejabat eselon iii dan iv mengaku diminta kadis bantu pencalonan rohi
dalam tuntutannya, jpu menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf b dan e undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
"bahwa fakta yang ada di persidangan, dimana telah dihadirkan 99 saksi menunjukkan ketiga terdakwa telah terbukti melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang di dalam dakwaan," ungkap jpu kpk di persidangan. 
berdasarkan pasal diatas, terdakwa rohidin mersyahh dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun denda rp 700 juta subsider 6 bulan penjara, uang pengganti sebesar rp 39 miliar jika tidak membayar maka aset akan disita jika tidak cukup maka akan diganti hukuman penjara selama 3 tahun. 
baca juga:sidang lanjutan eks gubernur bengkulu, hadirkan saksi pemenangan wilayah rejang lebong
baca juga:sidang eks gubernur bengkulu, hakim minta kpk dalami keterlibatan kadis tphp
kemudian, terdakwa isnan fajri dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun, denda rp 500 juta subsider 6 bulan penjara dan bebas dari pidana uang pengganti. 
terakhir, terdakwa evriansyah dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun denda 250 juta subsider 3 bulan penjara. 
dalam persidangan sebelumnya, rabu 16 juli 2025 lalu, rohidin mersyahh memberikan keterangan, bahwa ia mengakui semua perbuatannya saat proses pilkada kemarin, ia meminta pihak penegak hukum memperoses secara adil sepertimana hukum yang berlaku dan ia siap menjalani hukuman yang akan ia terima nanti. 
selain itu, rohidin juga meminta maaf kepada masyarakat di provinsi bengkulu, serta kepala isnan fajri dan evriansyah atas perintahnya mereka juga terjerat dalam permasalahan ini.
"saya mengakui semua kesalahan saya, saya minta kepada pihak penegak hukum untuk memperoeses ini secara hukum yang berlaku. sekali lagi saya minta maaf kepada isnan fajri dan ajudan saya evriansyah, karena mengikuti perintah saya mereka terlibat dalam perkara ini," jelas rohidin di dalam persidangan pada 16 juli 2025.
dipersidangan juga, jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) menanyakan pada rohidin awal mula dirinya mencalonkan diri sebagai gubernur.
kemudian, rohidin mengaku jika awalnya dia ragu mencalonkan diri kembali menjadi gubernur, hal dikarenakan biaya belum cukup dan belum ada putusan dari mahkamah konstitusi (mk) terkait regulasi kepala daerah yang bisa mencalonkan diri kembali. hingga akhirnya, keluar putusan mk yang menyebut kepala daerah bisa maju kembali jadi calon pada pilkada 2024.
rohidin kemudian mengajak isnan, anca dan alfian martedy untuk menyusun rencana pemenangan. alasan mengajak tiga orang itu, karena rohidin merasa punya kedekatan emosional, mereka juga bisa dipercaya dalam bermacam hal. 
"dari pertemuan itu kemudian muncul rencana saya akan bertanggung jawab 70 persen dan pasangan saya bertanggung jawab 30 persen," jelas rohidin rabu 16 juli 2025.
setelah itu, rohidin mulai bergerilya mencari dana, menghubungi para pengusaha batu bara dan kelapa sawit serta beberapa kepala daerah di provinsi bengkulu. hingga meminta bantuan para kepala opd dan asn di lingkungan pemprov bengkulu. hingga uang yang terkumpul sebanyak rp 32 miliar. 
rohidin kemudian memerintahkan anca mengelola uang tersebut, anca bertanggung jawab menerima dan menyerahkan uang pada tim pemenangan rohidin. 
"penyerahan uang pada anca atas perintah saya, kenapa uang sebanyak itu saya disimpan pada anca, biar lebih mudah saja mengelolanya. saat penangkapan, uang yang disita dari saya itu sekitar rp 330 juta, itu uang untuk keperluan kampanye. uang rp 25 juta uang pribadi saya," imbuh rohidin. 
anca yang sudah diperintah rohidin, berinisiatif membuat catatan keuangan yang disimpan didalam laptop merek hp. catatan keuangan dibuat agar jelas siapa yang memberi dan berapa jumlahnya.
selain itu, agar tidak disalahkan oleh rohidin jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan. semua uang rp 32 miliar disimpan di rumah anca, di dalam kamar lantai 2 rumahnya. 
awal november 2024, uang mulai didistribusikan ke tim pemenangan kabupaten. uang didistribusikan dalam 3 tahap, dengan total rp 21 miliar lebih.
"sisanya itu sekitar rp 6,5 miliar, itu uang pribadi pak rohidin, dititipkan pada saya sejak 2016. saat penangkapan oleh kpk, ada uang didalam mobil rp 500 juta, itu uang untuk tim pemenangan kabupaten lebong," ujar anca.
keterangan dari rohidin dan anca terkait uang rp 32 miliar yang disimpan cash membuat jpu kpk curiga. jaksa mengorek keterangan dari rohidin dan anca, alasan menyimpan uang puluhan miliar cash. transaksinya selalu dilakukan cash, tidak pernah melalui transfer. bahkan, rohidin juga tidak melaporkan penerimaan gratifikasi ke kpk. 
"alasan saudara apa menyimpan uang sebanyak itu cash, kenapa tidak pilih transfer atau disimpan ke bank. itu kan lebih mudah dan praktis," jelas jpu kpk, agus subagya sh.
mendapat pertanyaan itu, rohidin hanya menjawab, agar lebih mudah saja mengelolanya. terlebih lagi sudah kenal dengan anca sejak tahun 2016, tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga rohidin sudah sangat percaya. 
terkait dengan uang rp 6,5 miliar dikumpulkan sejak tahun 2016. dari gaji sebagai gubernur, insentif, tunjangan dan upah lainnya, rohidin menyetor rp 100 sampai rp 150 juta setiap bulan. 
"gaji pokok rp 10 juta, tunjangan, insentif, upah dan lainnya ada yang dibayarkan pertriwulan rp 300 sampai rp 400 juta. saya juga ada penghasilan lain diluar jadi gubernur, saya setor ke anca itu rp 100 sampai rp 150 juta setiap bulan," jelas rohidin.
sementara itu, jaksa menanyakan isnan fajri kenapa mau membantu rohidin. isnan kemudian menjawab, saat pertama kali diminta membantu rohidin dalam pemenangan pilgub, sebenarnya pilihan yang sangat sulit. isnan yang menjabat sebagai sekda harus mengawal netralitas asn di pilkada, tetapi dia juga terlibat langsung jadi tim pemenangan. 
karena tidak bisa menolak permintaan rohidin, akhirnya isnan fajri menjalani keduanya. ada titik dimana, isnan mengaku akan pensiun dan berhenti mendukung, agar tidak menyinggung perasaan rohidin. tapi karena situasi sudah sangat mepet dengan pemilihan umum, niat tersebut diurungkan. hingga akhirnya kpk masuk melakukan penangkapan.
"sebenarnya ini dilema bagi saya, disatu sisi saya sadar jabatan saya itu harus mengawal netralitas asn, di sisi lain saya tidak menolak permintaan pak rohidin, akhirnya saya jalani keduanya. saya sosialisasi agar asn netral, saya juga jadi tim pemenangan rohidin. ada di satu titik, saya ngomong ke anca, saya mau pensiun dini saja dan berhenti jadi tim pemenangan, tapi tidak jadi karena waktunya sudah mepet," pungkas isnan.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 31 Juli 2025

Berita Terkini

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE

Berita Terpopuler

Berita Pilihan