Guru PPPK Provinsi Bengkulu Pertanyakan Kejelasan Status, Ini Tindakan Gubernur

guru pppk provinsi bengkulu pertanyakan kejelasan status, ini tindakan gubernur bengkulu - sejumlah perwakilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di provinsi bengkulu mendatangi kantor gubernur bengkulu untuk melakukan audiensi, senin 24 maret 2025. mereka menuntut kejelasan terkait status dan kesejahteraannya. mulai dari percepatan penerbitan surat keputusan (sk), perubahan masa kontrak, hingga kejelasan insentif dan tunjangan sertifikasi. selain itu, poin utama yang mereka sampaikan adalah permohonan percepatan penerbitan sk pengangkatan. baca juga:jadwal penerimaan tbs terakhir di pt cbs 28 maret? ini penjelasan lengkapnya mengingat ada guru yang sudah mendekati usia pensiun tetapi belum menerima sk. lebih lanjut, mereka juga meminta agar masa kontrak yang sebelumnya hanya lima tahun dapat diperpanjang hingga batas usia pensiun. perwakilan guru pppk, ellya oktarina dalam kesempatan tersebut menyoroti masalah relokasi bagi guru yang belum memenuhi standar jam mengajar. banyak guru pppk yang kesulitan mencapai ketentuan minimal 24 jam mengajar per minggu. baca juga:pemda kaur rencana usulkan perubahan status hpt desa penyandingan jadi hpl, kades: semoga bukan retorika kondisi ini akan berakibat pada tidak terpenuhinya syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. "kami berharap ada solusi terkait relokasi, karena banyak guru pppk yang kekurangan jam mengajar. jika ketentuan 24 jam per minggu tidak terpenuhi, maka kami tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi," ujar ellya. saat ini, sebanyak 518 guru tergabung dalam forum guru prioritas pertama negeri dan swasta (fgppns). dengan 300 orang diantaranya telah lulus seleksi pppk tahap pertama pada 2024. baca juga:korupsi makan minum pasien, mantan direktur rsud hd manna dituntut berat, dua rekanan lebih ringan mereka merupakan guru sma, smk, dan slb yang berada di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu. menanggapi aspirasi tersebut, gubernur bengkulu h helmi hasan langsung mendisposisikan permasalahan ini kepada kepala dinas dikbud, saidirman. saidirman menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti skema relokasi guru sesuai arahan gubernur, untuk memastikan pemerataan tenaga pengajar. "relokasi akan segera kami lakukan sesuai instruksi gubernur. guru pppk yang sudah lolos seleksi memiliki status setara dengan asn, sehingga relokasi dapat dilakukan setelah regulasinya memungkinkan," jelas saidirman. baca juga:tp-pkk desa muara dua nasal bagikan takjil ke 90 warga baca juga:142 desa di bengkulu selatan terima dana tambahan bhpr, total capai rp 3,5 miliar, berikut penjelasannya selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji wacana penyetaraan hak antara guru pppk dan pns, termasuk kemungkinan pemberian uang pensiun dan gaji pensiun bagi pppk. hal ini menjadi salah satu poin yang terus diperjuangkan dalam kebijakan kepegawaian di tingkat pusat. 

Tag

• # kejelasan status pppk
• # audiensi
• # provinsi bengkulu
• # pensiun
• # kontrak
• # gubernur bengkulu
• # pppk
• # guru

Share

• 
• 
• 
• 
•