Terpisah, Kepala Bappeda-Litbang BS Fikri Aljauhari, S.STP, MM menambahkan, terkait penilaian perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi beberapa item.
Yang pertama yakni, kesesuaian antara program perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
"Artinya Bengkulu Selatan mampu menselarasakan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," jelas Fikri.
Selanjutnya, penilaian kedua adalah capaian atas perencanaan pembangunan tersebut. Capaian itu diukur melalui indikator yang sudah ditetapkan.
Sedangkan, penilaian ketiga adalah inovasi daerah. Inovasi daerah di Kabupaten BS tahun 2023 lalu adalah program sinergi penanganan kemiskinan terintegras (Senang Kasih).
Meskipun Kabupaten BS masuk tiga besar daerah miskin di Provinsi Bengkulu, namun melalui sinkronisasi program di seluruh OPD dapat menekan angka kemiskinan.
"Bahkan Bapedda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah selesai melakukan verifikasi terhadap seluruh rumah tangga miskin di Bengkulu Selatan," tutur Fikri.
Sementara itu, beberapa item lainnya yang mendukung pembangunan di Kabupaten Bs seperti trend kemiskinan Kabupaten BS sejak tahun 2017 mengalami penurunan.
Berdasarkan data Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (P2EPD) Bapedda-Litbang BS tahun 2017 angka kemiskinan BS 21,06 persen.
Kemudian di tahun 2018 turun jadi 18,65 persen, tahun 2019 turun jadi 18,54 persen, tahun 2020 jadi 17,82 persen, tahun 2021 naik dikit 18,16 persen, tahun 2022 turun lagi 17,86 persen dan tahun 2023 turun lagi 17,51 persen.
Lalu jumlah penduduk miskin di Kabupaten BS tahun 2023 adalah sebesar 31,89 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin mencapai 17,51 persen. (roh)