BENGKULU SELATAN (BS) - Pemkab BS terus berupaya semaksimal untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di daerah tersebut.
Salah satunya, Pemkab BS terus berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten BS ini sebagai Kota Layak Anak (KLA) memenuhi standar nasional.
Terbaru, Pemkab BS menggelar rapat evaluasi di Ruang Rapat Setkab BS. Rapat itu dihadiri oleh berbagai pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.
Diantaranya, unsur Fokopimda, OPD dan Pemdes yang ada di BS yang semuanya telah berperan penting dalam memastikan keberlanjutan serta keberhasilan program perlindungan anak di daerah.
"Dalam rapat itu kita membahas dua agenda yaitu, pentingnya peraturan daerah (Perda, red) terkait perlindungan anak, dan evaluasi pelaksanaan program KLA," kata Sekda BS Sukarni Dunip, SP, M.Si.
Sukarni menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan untuk pelaksanaan evaluasi resmi yang akan menentukan sejauh mana BS telah menerapkan kebijakan yang ramah anak.
BACA JUGA:NGERI! Bengkulu Selatan Darurat Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
BACA JUGA:Beri Perhatian Khusus Terhadap Anak Stunting, Ini Langkah Dinas Kominfo Bengkulu Selatan
Mengingat, agenda rapat ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak yang ada di Bumi Sekundang Setungguan ini.
"Pemerintah memastikan anak di daerah ini dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Makanya, Perda Perlindungan Anak adalah kunci dalam melindungi hak-hak mereka," jelasnya.
Bukan itu saja, Sekda juga mengaku jika Pemkab BS berkomitmen penuh dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Sehingga BS dapat benar-benar menjadi KLA sesuai dengan harapan. Apalagi, saat ini BS berstatus sebagai KLA yang baru di tingkat Pratama.
"Status ini menunjukkan bahwa Bengkulu Selatan telah memenuhi kriteria dasar dalam menyediakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak," bebernya.
Sementata, yntuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, seperti Madya, Nindya, Utama, hingga KLA dengan predikat terbaik. BS perlu terus meningkatkan berbagai aspek.
Beberapa aspek yang dimaksudkan tersebut diantaranya, seperti kebijakan, program, dan infrastruktur yang berpihak pada hak-hak anak.