Konflik Lahan Masyarakat Vs PT ABS Memuncak, Warga Pino Raya Ngadu ke Gubernur Bengkulu

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Rabu , 14 Aug 2024 - 18:34

Masyarakat Pino Raya saat ngadu dan menyampaikan laporan soal konflik lahan masyarakat Vs PT ABS ke Gubernur Bengkulu-Sumber Foto: ROHIDI/RKa-

BENGKULU SELATAN (BS) - Konflik lahan antara masyarakat di wilayah Kecamatan Pino Raya dengan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) kian memuncak.

Terbaru, beberapa warga dari Kecamatan Pino Raya yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) ngadu ke Gubernur Bengkulu H Rohidin Mersyah.

Hal tersebut tidak lain lantaran belum ada upaya penyelesaian konflik lahan alias sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.

Belum lagi, meskipun sejak beberapa tahun silam konflik lahan ini dilaporkan ke Pemkab BS dan juga DPRD BS. Namun, hingga hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 tak kunjung selesai.

Oleh karena itu, menyikapi Pemkab BS yanh terkesan abai dengan persoalan ini, beberapa warga Pino Raya memilih melaporkan hal ini ke Gubernur Bengkulu.

Perwakilan masyarakat Pino Raya yang tergabung dari FMPR ini mendatangi Kantor Gubernur Bengkulu pada, Senin 12 Agustus 2024 lalu.

Sayangnya, kehadiran mereka tidak disambut Gubernur Bengkulu H Rohidin Mersyah yang diketahui memang sedang melakukan perjalanan dinas luar.

FMPR hanya ditemui Asisten I Setprov Bengkulu mewakili Gubernur Bengkulu yang berhalangan hadir karena sedang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pertemuan tersebut, FMPR menyampaikan beberapa poin perihal konflik berkepanjangan antara PT ABS dengan masyarakat Pino Raya.

Pada kesempatan itu, FMPR meminta Gubernur alias Pemprov Bengkulu turut andil menuntaskan konflik yang sudah terjadi sekitar tiga tahun silam ini.

Juru Bicara FMPR Rusli membenarkan, jika pihaknya memang telah menyampaikan laporan ke Gubernur Bengkulu perihal konflik lahan masyarakat dan PT ABS.

Dalam laporan tersebut, pihaknya meminta Gubernur menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor : 62 tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

konflik lahan masyarakat vs pt abs memuncak, warga pino raya ngadu ke gubernur bengkulu                            bengkulu selatan (bs) - konflik lahan antara masyarakat di wilayah kecamatan pino raya dengan pt agro bengkulu selatan (abs) kian memuncak.
terbaru, beberapa warga dari kecamatan pino raya yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya (fmpr) ngadu ke gubernur bengkulu h rohidin mersyah.
hal tersebut tidak lain lantaran belum ada upaya penyelesaian konflik lahan alias sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.
belum lagi, meskipun sejak beberapa tahun silam konflik lahan ini dilaporkan ke pemkab bs dan juga dprd bs. namun, hingga hari ini, rabu 14 agustus 2024 tak kunjung selesai.
oleh karena itu, menyikapi pemkab bs yanh terkesan abai dengan persoalan ini, beberapa warga pino raya memilih melaporkan hal ini ke gubernur bengkulu.
perwakilan masyarakat pino raya yang tergabung dari fmpr ini mendatangi kantor gubernur bengkulu pada, senin 12 agustus 2024 lalu.
baca juga:luar biasa! 100 juru parkir di bengkulu selatan diberikan jaminan kecelakaan kerja
baca juga:orang memiliki khodam pendamping bisa dilihat dari amarahnya, ini ciri utamanya
sayangnya, kehadiran mereka tidak disambut gubernur bengkulu h rohidin mersyah yang diketahui memang sedang melakukan perjalanan dinas luar.
fmpr hanya ditemui asisten i setprov bengkulu mewakili gubernur bengkulu yang berhalangan hadir karena sedang berkunjung ke ibu kota nusantara (ikn).
dalam pertemuan tersebut, fmpr menyampaikan beberapa poin perihal konflik berkepanjangan antara pt abs dengan masyarakat pino raya.
pada kesempatan itu, fmpr meminta gubernur alias pemprov bengkulu turut andil menuntaskan konflik yang sudah terjadi sekitar tiga tahun silam ini.
juru bicara fmpr rusli membenarkan, jika pihaknya memang telah menyampaikan laporan ke gubernur bengkulu perihal konflik lahan masyarakat dan pt abs.
dalam laporan tersebut, pihaknya meminta gubernur menjalankan peraturan presiden (perpres) ri nomor : 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria.
"dalam hal ini, pak gubernur kan merupakan ketua gtra (gugus tugas reforma agraria) provinsi bengkulu. sehingga, kami yakin beliau memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pt abs dengan masyarakat," tegas rusli.
bukan hanya itu, rusli juga menegaskan, fmpr juga meminta gubernur bengkulu menyurati pemkab bs dan kepala kantor bpn kabupaten bs.
terutama, sambung rusli, untuk mengevaluasi semua perizinan iup atau izin hgu pt abs yang beroperasi di wilayah kecamatan pino raya tersebut.
yang membuat dongkol, tegas rusli, pihaknya juga sudah sering melaporkan persoalan pt abs ini ke pemkab bs ataupun dprd bs. tapi belum ada respon.
oleh sebab itu, sebagai masyarakat menuntut agar konflik ini segera dicari penyelesaiannya. pihaknya juga berharap gubernur bisa melakukan tindakan.
"laporan sudah beberapa kali disampaikan ke pemda dan dprd. tapi, tidak ada penyelesaian. makanya, kami harap gubernur bisa lebih tegas dan bisa mencari titik persoalan ini," tegas rusli.
masih lanjut rusli, fmpr juga meminta pemprov bengkulu memerintahkan opd terkait yang menuntaskan polemik pt abs agar melibatkan masyarakat.
"hal itu bertujuan agar penyelesaiannya tidak merugikan masyarakat," pungkas rusli.
sekedar mengingatkan, konflik lahan pt abs dengan masyarakat di wilayah kecamatan pino raya dipicu persoalan lahan yang terjadi saling klam.
status lahan yang tidak jelas membuat terjadinya saling klaim antara perusahan dan masyarakat. jika tidak ada titik terang, hal itu rentan menimbulkan konflik yang lebih serius dan lebih besar.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan