Sambangi Polresta, Kapolda Bengkulu Baru Beri Arahan, Simak Apa Pesannya

BENGKULU - Kapolda Bengkulu baru Brigjen Pol Anwar, S.IK, M.Si sambangi Polresta Bengkulu, Kamis 1 Agustus 2024.

Ketika di Polresta, Perwira Tinggi (Pati) yang baru saja mengemban amanah sebagai Kapolda Bengkulu yang baru ini. Memberikan sejumlah arahan pada ASN Polri berpangkat setara perwira menengah (Pamen). 

Di antara pesan yang disampaikan Kapolda Bengkulu yang baru ini. Adalah menjalankan tanggung jawab secara maksimal, dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tanggal 27 November 2024.

Begitupun Kapolda Bengkulu baru ini juga meminta anggotanya untuk aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Serta juga ikut terlibat dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. 

BACA JUGA:Kapolres Kunjungi Kajari Kaur, Perhatikan Tujuan Utama Keduanya

"Harus maksimal dalam pengamanan Pilkada. Begitupun pencegahan Karhutla lewat sosialisasi harus lebih diaktifkan, sebab suasana panas dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan potensi terjadinya Karhutla. Keduanya dalam upaya menjaga Kamtibmas. Lalu mari bersama jaga ketahan pangan di daerah," ajak Anwar. 

Lanjutnya, menyambut pelaksanaan Operasi Mantap Praja Tahun 2024 yang akan segera berlangsung.

Dimintanya  Polres dan Polresta Jajaran Polda melakukan persiapan. Di antaranya melaksanakan latihan peningkatan kemampuan personel. 

Menurutnya, ini perlu dilakukan dalam rangka pengamanan. Serta melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) dan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota). Keduanya dilakukan dalam rangka antisipasi kontingensi.

BACA JUGA:Kemenkue RI Bimtek Insentif Fiskal 2024, Ini Daerah Penerima Bantuan

"Telah kami sampaikan pada pimpinan di masing-masing Polres dan Polresta, agar melakukan persiapan secara maksimal. Ini dalam rangka menyambut Operasi Mantap Praja 2024 yang akan segera dilakukan," kata Kapolda Bengkulu. 

Lanjutnya, Bantuan Kendali Operasi (BKO) personel Polda Bengkulu dalam rangka membantu Polres dan Polresta jajaran pada saat pungut suara.

Dilakukan sebagai antisipasi kontingensi dan kerawanan Kamtibmas. Akan dilakukan setidaknya selama 7 hari, dimulai pada H -2 hingga H +4  pelaksanaan pungut hitung suara. 

"Kami juga meminta jajaran untuk memetakan kerawanan. Begitupun kami instruksikan untuk memetakan kekuatan personel Polri di wilayah masing-masing. Tentunya ini dibutuhkan untuk menyusun kebutuhan personel terutama saat pungut dan pascapungut suara,” tegasnya.