WADUH! Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD BS Disorot

BENGKULU SELATAN (BS) - Besarnya jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kelebihan bayar yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten BS kian jadi sorotan banyak pihak.

Sebab, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, jumlah kelebihan bayar yang harus dikembalikan di lingkungan Sekretariat DPRD BS mencapai Rp 3,7 Milliar (M).

Temuan tersebut bersumber dari biaya perjalanan dinas 25 Anggota DPRD BS, 1 mantan Anggota DPRD BS dan biaya BBM kendaraan dinas pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD BS.

BACA JUGA:Jurus Hadapi Harimau, Pemda Lambar Terbitkan SE Pakai Topi Terbalik

Terbaru, Pemerhati Sosial Politik Kabupaten BS Oni Lutfi turut prihatin dengan angka TGR atas kelebihan bayar yang ada di Sekretariat DPRD BS tersebut.

Dirinya menilai, besarnya jumlah kelebihan bayar yang timbul tersebut tidak lain karena tidak tertatanya sistem pengelolaan keuangan yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD BS.

Sehingga, sistem pengelolaan keuangan menjadi amburadul dan berantakan. Sebab, jika sistem pengelolaan keuangan tertata dengan rapi. Tentu tidak akan sampai terjadi temuan sebesar itu.

"Ya, tentu karena sistem pengelolaan keuangan di sana (Sekretariat DPRD, red) tidak beres. Kalau tidak, mungkin temuan BPK tidak akan sebesar itu," kata Oni.

Menurut Oni, kemungkinan orang-orang yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD BS hanya mementingkan pribadinya masing-masing dan mau untung sendiri.

BACA JUGA:FAKTA BARU DI PERSIDANGAN! Ini Kronologis Lengkap Duel Maut 2 Beranak Vs 2 Beradik, Tiga Nyawa Melayang

Sehingga, terjadi banyak temuan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Seperti contoh kata Oni, biaya perjalanan dinas itu diinformasikan ada sistem fee bagi oknum.

"Intinya karena orang-orang yang ada di Sekretariat DPRD hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ada juga isu sistem fee, tapi ngga tahu juga," sebut Oni.

Bukan hanya itu, menurut Oni, para pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten BS memang banyak tidak linieritas dengan tugasnya.

Sehingga, yang seharusnya mereka bukan menguasai di bidang itu, tapi justru dipaksakan demi untuk kepentingan sesuatu hal.