WADUH! Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD BS Disorot

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 01 Mar 2024 - 17:50

ROHIDI/RKa BELUM SELESAI : Pengembalian TGR atas temuan kelebihan bayar di lingkungan Sekretariat DPRD BS belum tuntas, Jumat 1 Maret 2024.--

"Banyak, saya yakin banyak pegawai yang tidak liner antara pendidikan dan tugasnya. Jadi wajar, pengelolaan keuangan jadi amburadul dan brantakan," terangnya.

Oni menilai, jika sistem pengelolaan keuangan yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD BS ke depannya tidak segera diperbaiki. Maka, bukan tidak mungkin akan semakin rusak nantinya.

Oleh sebab itu, Oni meminta agar pihak terkait dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) harus benar-benar mengawal proses pengembalian TGR di dewan.

"Ini harus jadi perhatian semua pihak. Jangan sampai ke depannya kejadian yang sama mala semakin buruk. APH juga harus kawal proses pengambilan TGR tersebut," pungkasnya.

Sekedar mengingatkan, sebelumnya Kejari BS telah melakukan pemanggilan terhadap 35 orang yang berada di lingkungan DPRD BS.

Rinciannya, 25 orang Anggota DPRD BS masih aktif, 1 orang mantan Anggota DPRD yang sudah non aktif karena PAW dan 9 orang Pejabat Sekretariat DPRD BS.

Hanya saja, dari total keseluruhan 35 orang tersebut. Ternyata baru 27 orang yang menghadiri panggilan Kejari. Sedangkan, 8 orang lainnya tidak hadir karena alasan berhalangan.

Pemanggilan pihak DPRD oleh Kejari BS tersebut tidak lain mengenai penyelesaian TGR atas kelebihan bayar yang ada di lingkungan Sekretariat dan Anggota DPRD BS.

waduh! pengelolaan keuangan di sekretariat dprd bs disorot                            bengkulu selatan (bs) - besarnya jumlah tuntutan ganti rugi (tgr) atas kelebihan bayar yang ada di lingkungan sekretariat dprd kabupaten bs kian jadi sorotan banyak pihak.
sebab, sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri, jumlah kelebihan bayar yang harus dikembalikan di lingkungan sekretariat dprd bs mencapai rp 3,7 milliar (m).
temuan tersebut bersumber dari biaya perjalanan dinas 25 anggota dprd bs, 1 mantan anggota dprd bs dan biaya bbm kendaraan dinas pejabat di lingkungan sekretariat dprd bs.
baca juga:jurus hadapi harimau, pemda lambar terbitkan se pakai topi terbalik 
terbaru, pemerhati sosial politik kabupaten bs oni lutfi turut prihatin dengan angka tgr atas kelebihan bayar yang ada di sekretariat dprd bs tersebut.
dirinya menilai, besarnya jumlah kelebihan bayar yang timbul tersebut tidak lain karena tidak tertatanya sistem pengelolaan keuangan yang ada di lingkungan sekretariat dprd bs.
sehingga, sistem pengelolaan keuangan menjadi amburadul dan berantakan. sebab, jika sistem pengelolaan keuangan tertata dengan rapi. tentu tidak akan sampai terjadi temuan sebesar itu.
"ya, tentu karena sistem pengelolaan keuangan di sana (sekretariat dprd, red) tidak beres. kalau tidak, mungkin temuan bpk tidak akan sebesar itu," kata oni.
menurut oni, kemungkinan orang-orang yang ada di lingkungan sekretariat dprd bs hanya mementingkan pribadinya masing-masing dan mau untung sendiri.
baca juga:fakta baru di persidangan! ini kronologis lengkap duel maut 2 beranak vs 2 beradik, tiga nyawa melayang
sehingga, terjadi banyak temuan setelah dilakukan pemeriksaan oleh bpk. seperti contoh kata oni, biaya perjalanan dinas itu diinformasikan ada sistem fee bagi oknum.
"intinya karena orang-orang yang ada di sekretariat dprd hanya mementingkan kepentingan pribadi. ada juga isu sistem fee, tapi ngga tahu juga," sebut oni.
bukan hanya itu, menurut oni, para pegawai yang ada di lingkungan sekretariat dprd kabupaten bs memang banyak tidak linieritas dengan tugasnya.
sehingga, yang seharusnya mereka bukan menguasai di bidang itu, tapi justru dipaksakan demi untuk kepentingan sesuatu hal.
"banyak, saya yakin banyak pegawai yang tidak liner antara pendidikan dan tugasnya. jadi wajar, pengelolaan keuangan jadi amburadul dan brantakan," terangnya.
baca juga:partai nasdem kuasai kursi dprd bengkulu selatan, gusnan melenggang, siapa lawannya?
oni menilai, jika sistem pengelolaan keuangan yang ada di lingkungan sekretariat dprd bs ke depannya tidak segera diperbaiki. maka, bukan tidak mungkin akan semakin rusak nantinya.
oleh sebab itu, oni meminta agar pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum (aph) harus benar-benar mengawal proses pengembalian tgr di dewan.
"ini harus jadi perhatian semua pihak. jangan sampai ke depannya kejadian yang sama mala semakin buruk. aph juga harus kawal proses pengambilan tgr tersebut," pungkasnya.
baca juga:4 keluarga korban hanyut di kedurang dapat bantuan, juga jadi perhatian kemensos ri 
sekedar mengingatkan, sebelumnya kejari bs telah melakukan pemanggilan terhadap 35 orang yang berada di lingkungan dprd bs.
rinciannya, 25 orang anggota dprd bs masih aktif, 1 orang mantan anggota dprd yang sudah non aktif karena paw dan 9 orang pejabat sekretariat dprd bs.
hanya saja, dari total keseluruhan 35 orang tersebut. ternyata baru 27 orang yang menghadiri panggilan kejari. sedangkan, 8 orang lainnya tidak hadir karena alasan berhalangan.
pemanggilan pihak dprd oleh kejari bs tersebut tidak lain mengenai penyelesaian tgr atas kelebihan bayar yang ada di lingkungan sekretariat dan anggota dprd bs.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Sabtu 2 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan