Pemekaran Sumsel Selatan! Beralih ke Kabupaten Kikim Area, Lahat Bakal Kehilangan Wilayahnya!

KORANRADARKAUR.ID - Wacana pemekaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memang telah menarik banyak perhatian. Tidak hanya masyarakat namun juga pemerintahan daerah. 

Wacana tentang pemekaran kabupaten baru di Sumatera Selatan semakin hangat, usai diperkirakan bahwa Kabupaten Lahat akan kehilangan 1,499 km2.

Karena wilayahnya untuk dialihkan ke pembentukan Kabupaten Kikim Area. 

Penduduk Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pasti akan mengalami banyak konsekuensi sebagai akibat dari pemekaran ini.

BACA JUGA:Menjajah Hanya Seumur Jagung, Ternyata Ini Infrastruktur Peninggalan Jepang di Indonesia

BACA JUGA:TERNYATA! Ayah Prabowo Subianto Diidolakan Habibie, Simak Profilnya

Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah seperti kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, dan percepatan pembangunan ekonomi. 

Dengan terbentuknya Kabupaten Kikim Area, diharapkan masyarakat setempat akan memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penduduk di wilayah yang akan menjadi Kabupaten Kikim Area kemungkinan besar akan melihat investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas medis. 

Namun, pada tahap awal, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan layanan dasar seiring dengan penyesuaian administrasi dan alokasi anggaran. 

Pelayanan publik seperti pengurusan administrasi, kesehatan, dan pendidikan diharapkan lebih cepat dan efisien dengan munculnya pemerintahan baru.

Namun, transisi yang ada di kabupaten baru ini mungkin membutuhkan banyak waktu dan juga anggaran.

Dikutip dari www.timenews.co.id, pemekaran wilayah sering kali diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi, baik itu melalui pembangunan infrastruktur maupun investasi baru.

Penduduk Kabupaten Kikim Area dapat menikmati peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi mereka juga mungkin menghadapi periode adaptasi saat ekonomi lokal menyesuaikan dengan struktur pemerintahan baru.