Paskibraka Putri Dilarang Berjilbab, Gubernur Bengkulu Surati BPIP

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 17 Aug 2024 - 16:35

Gubernur Bengkulu layangkan surat untuk meminta peninjauan ulang aturan anggota Paskibraka putri dilarang berjilbab, Kamis 14 Agustus 2024. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

paskibraka putri dilarang berjilbab,   gubernur bengkulu surati bpip                            bengkulu - gubernur bengkulu prof. dr. drh. h rohidin mersyah, mma, baru-baru ini melayangkan surat kepada badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) di jakarta.
ini agar dilakukan peninjauan kembali tentang dilarangnya penggunaan jilbab oleh anggota putri pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) yang akan bertugas dalam upacara dipusatkan di ikn ibu kota nusantara (ikn) tanggal 17 agustus 2024.
"menolak tegas atas kebijakan yang melarang anggota paskibraka putri menggunakan jilbab pada saat pengukuhan dan pelaksanaan tugas pada 17 agustus 2024 di istana negara ikn," kata rohidin mersyah, kamis 15 agustus 2024.
kebijakan anggota paskibraka putri dilarang berjilbab, menurut rohidin, juga mencakup perwakilan paskibraka dari provinsi bengkulu.
yang mana diketahui, anggota paskibraka asal provinsi bengkulu amanda aprilia juga menggunakan hijab. 
"ini diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila serta semangat kebhinekaan indonesia," kata dia lagi.
 baca juga:mengenal sejarah suku samin, punya warisan budaya dan ajaran penting
baca juga:suku-suku pedalaman di indonesia, jauh dari hiruk pikuk dunia luar
gubernur bengkulu telah mengirimkan surat resmi menyatakan keprihatinan dan peninjauan ulang kembali atas kebijakan tersebut kepada bpip.
sebab menurutnya, larangan penggunaan hijab tidak hanya melanggar hak asasi individu. tetapi juga mencederai prinsip kebebasan beragama.
hal itu seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) undang-undang dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya.
larangan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan justru merusak keragaman yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai bangsa.
kebijakan tersebut adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat kami terima," kata gubernur rohidin.
 baca juga:bupati cup rampung, kaur selatan juara pertama, ini pesan moralnya 
gubernur rohidin menegaskan, komitmen pemerintah provinsi bengkulu untuk terus menjaga dan melindungi hak-hak warganya, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.
ia berharap, agar kebijakan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman dapat diterapkan pada upacara-upacara kenegaraan mendatang.
"penolakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan kebijakan yang lebih adil dan tidak diskriminatif. serta mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan yang merupakan inti dari jati diri bangsa indonesia," pungkasnya. 
baca juga:imbau cegah korupsi, kejari kaur lakukan peringatan dengan cara ini
diketahui sebelummya, pada 13 agustus 2024, sebanyak 76 anggota pasukan paskibraka jalani pengukuhan di ibu kota nusantara (ikn).
saat itu, beredar dugaan bahwa 18 anggota paskibraka putri yang berhijab harus melepas hijabnya demi keseragaman. 
ketika pengukuhan, beredar dugaan bahwa 18 anggota paskibraka putri yang berhijab harus melepas hijabnya demi keseragaman. netizen pun geram dan menyayangkan jika dugaan tersebut terbukti.
sederet anggota paskibraka yang diminta lepas hijab berasal dari aceh, maluku, hingga papua barat. perjelas soal dugaan, foto anggota berhijab sebelum dan setelah melepas hijab ramai di media sosial.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Minggu 18 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan