PT ABS Dilaporkan ke Jaksa dan DPRD, Soal Dugaan Makelar Tanah dan Perizinan, WALHI : Lapor Saja ke ATR/BPN

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 30 Jul 2024 - 21:00

LOKASI : Salah satu lokasi lahan yang konflik antara masyarakat yang berujung PT. ABS dilaporkan. Foto : ROHIDI/RKa--

BENGKULU SELATAN (BS) - Sejak beberapa waktu terakhir, konflik lahan masyarakat dengan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) di wilayah Kecamatan Pino Raya tidak pernah tuntas.

Bukan hanya itu, beberapa hari lalu PT ABS tersebut juga telah dilaporkan oleh masyarakat mengenai dugaan makelar tanah dalam pembebasan lahan dan penerbitan izin lokasi ke Kejari BS.

Bahkan, saat ini Tim Jaksa Kejari BS telah turun gunung untuk melakukan pengusutan atas laporan yang terjadi di lingkungan PT ABS tersebut.

Tentu saja, persoalan demi persoalan yang terus terjadi semenjak berdirinya perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit ini menjadi sorotan banyak pihak.

Mulai dari aparat, lembaga legislatif, hingga tidak terkecuali juga mendapatkan sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu.

Dari pantauan Radar Kaur (RKa), perusahaan ABS diduga masih memiliki masalah dengan masyarakat dan pemerintah. Namun, persoalan tersebut belum diselesaikan secara hukum.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga menegaskan, jika sejak awal pihaknya ikut memantau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten BS.

Termasuk mengenai persoalan PT ABS, menurutnya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.

Tim ini telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden (PP) tentang Reforma Agraria dalam rangka untuk mendorong resolusi penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.

Selain itu, pemerinta sesuai kewenangannya juga dapat mengevaluasi dan mencabut seluruh perizinan yang telah kadaluarsa karena ini menunjakan bahwa ketidakpatuhan perusahaan ABS.

Disisi lain, masyarakat juga berhak melaporkan permasalahan ini ke pihak berwenang. Mulai dari Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN, hingga ke Aparat Penegak Hukum (APH).

"Tentu, masyarakat bisa melaporkan ke pihak terkait, misal Ke Kanwil ATR/BPN untuk penyelesaian resolusi konflik lahannya. Kemudian masyarakat tentunya juga bisa melaporkan ke APH mengenai perizinan yang sudah kadaluwarsa," tegas Direktur.

pt abs dilaporkan ke jaksa dan dprd, soal dugaan makelar tanah dan perizinan, walhi : lapor saja ke atr/bpn                            bengkulu selatan (bs) - sejak beberapa waktu terakhir, konflik lahan masyarakat dengan pt agro bengkulu selatan (abs) di wilayah kecamatan pino raya tidak pernah tuntas.
bukan hanya itu, beberapa hari lalu pt abs tersebut juga telah dilaporkan oleh masyarakat mengenai dugaan makelar tanah dalam pembebasan lahan dan penerbitan izin lokasi ke kejari bs.
bahkan, saat ini tim jaksa kejari bs telah turun gunung untuk melakukan pengusutan atas laporan yang terjadi di lingkungan pt abs tersebut.
tentu saja, persoalan demi persoalan yang terus terjadi semenjak berdirinya perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit ini menjadi sorotan banyak pihak.
baca juga:koalisi besar 7 parpol bubar? calon penantang misteri, benarkah ada kejutan jelang pendaftaran
mulai dari aparat, lembaga legislatif,  hingga tidak terkecuali juga mendapatkan sorotan dari wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) bengkulu.
dari pantauan radar kaur (rka), perusahaan abs diduga masih memiliki masalah dengan masyarakat dan pemerintah. namun, persoalan tersebut belum diselesaikan secara hukum.
menanggapi hal itu, direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga menegaskan, jika sejak awal pihaknya ikut memantau perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten bs.
termasuk mengenai persoalan pt abs, menurutnya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk membentuk tim gugus tugas reforma agraria.
baca juga:pembangunan jembatan penghubung tahap lelang, pagu anggaran rp 900 juta 
tim ini telah dimandatkan dalam peraturan presiden (pp) tentang reforma agraria dalam rangka untuk mendorong resolusi penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
selain itu, pemerinta sesuai kewenangannya juga dapat mengevaluasi dan mencabut seluruh perizinan yang telah kadaluarsa karena ini menunjakan bahwa ketidakpatuhan perusahaan abs.
disisi lain, masyarakat juga berhak melaporkan permasalahan ini ke pihak berwenang. mulai dari kantor wilayah (kanwil) atr/bpn, hingga ke aparat penegak hukum (aph).
"tentu, masyarakat bisa melaporkan ke pihak terkait, misal ke kanwil atr/bpn untuk penyelesaian resolusi konflik lahannya. kemudian masyarakat tentunya juga bisa melaporkan ke aph mengenai perizinan yang sudah kadaluwarsa," tegas direktur.
baca juga:2 parpol sudah berikan rekomendasi untuk bacabup pilkada kaur 2024, masih ada 10 parpol lagi
abdullah melanjutkan, pada prinsipnya secara organisasi, walhi bengkulu mendukung perjuangan masyarakat untuk memastikan hak tenurialnya dapat diakui dan dilindungi oleh negara.
hal itu sesuai dengan mandat konstitusi, pasal 33 uud 1945. dalam pasal itu bernunyi bahwa bumi, air dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"persoalan ini harus segera disikapi oleh pemerintah daerah, sekarang kesannya pemerintah abai terhadap persoalan yang terjadi antara masyarakat dan pt. abs," sebut abdullah.
direktur menuturkan, seharusnya pemerintah segera memastikan kebijakan yang adil bagi masyarakat dalam penyelesaian masalahnya.
baca juga:kejati bengkulu restorasi justice 2 tersangka, salah satunya tkp di bengkulu selatan
sementara, terkait laporan masyarakat terhadap persoalan pt abs, pernah dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya (fmpr).
terpisah, sekretaris dprd nico dwipayana, s.stp, mm, mh mengaku, jika dua tahun lalu masyarakat pernah melaporkan pt abs tersebut melalui dprd bs.
bahkan, menindaklanjuti laporan tersebut hingga dibuat panitia khusus (pansus) oleh dewan. namun, saat itu persoalannya masih belum juga kelar.
 tidak berhenti di situ saja, masyarakat beberapa bulan yang lalu kembali melaporkan pt abs. laporan tersebut tetap sama yakni, soal lahan dan soal perizinan pt abs. 
baca juga:hilangkan penat! ini wisata danau tercantik di bengkulu, cocok tempat santai bareng keluarga
terbaru, salah satu pengecara yang mewakili masyarakat ulu manna telah menyampaikan laporan ke sekretariat dprd bs. namun, laporan ini belum ditindaklanjuti secara lembaga.
"harapan kami, masyarakat kembali mendatangi dewan dan kami siap memfasilitasi masyarakat untuk hearing terkait masalah itu," sampai nico.
menurut nico, secara lembaga dprd bs berhak dan punya kewajiban membantu masyarakat bertemu dengan dprd. termasuk memproses admintasi semacamnya terkait laporan tersebut. 
"silahkan sampaikan ke dewan laporan apapun itu," pungkas nico.
baca juga:update harga emas 30 juli 2024 turun rp 2000 per gram
sayangnya, terkait persoalan yang semakin hari terus saja terjadi mengenai konflik lahan dan berbagai permasalahan di pt abs. belum ada jawaban apapun dari pemkab bs.
bupati bs gusnan mulyadi, se, mm saat dikonfirmasi wartawan rka melalui whatsapp (wa) pribadinya, selasa 30 juli 2024 juga belum ada tanggapan. (roh)
sempat hearing beberapa kali, kami minta bentuk pansus baru soal konflik pt abs. karena pansus 2021 yang dibentuk sebelumnya tidak ada hasilnya.
ketua fmpr rusli (47) mengaku, sudah beberapa kali melaporkan persoalan yang terjadi di pt abs. terutama mengenai soal konflik lahan dan juga soal perizinan lahan yang dikelola oleh pt abs.
rusli berulang kali menduga, jika ada indikasi kepentingan pemerintah daerah yang terlibat untuk melindungi pt abs. sebab, meskipun beberapa kali ada konflik namun terkesan ada pembiaran.
"kami masyarakat menduga ada kepentingan pemerintah daerah. karena ini, terkesan dibiarkan oleh pemerintah. nampak diistimewakan oleh pemerintah, ada apa," cetus rusli.
masih kata rusli, pihaknya juga beberapa kali melakukan hearing dengan pihak dprd bs mengenai persoalan pt abs tersebut.
bahkan, beberapa tahun silam dprd bs memang sempat membuat pansus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentanh konflik pt abs.
namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai hasil pansus itu. untuk itu, pihaknya kembali akan mendatangi dprd untuk menanyakan persoalan ini.
"masyarakat kembali akan mendatangi dprd, menuntut dprd bentuk pansus kembali. sebab, pansus yang dulu tidak ada kejelasan hasilnya hingga saat ini," sesal rusli.
masih kata rusli, pihaknya juga mempertanyakan soal pemasangan patok yang bertuliskan bpn. sebab, informasi yang diterima, pihak bpn tidak pernah melakukan pemasangan patok itu.
"kami juga meminta kejelasan soal pemasangan patok bpn itu. sebab, dari informasi yang kami dapat, pihak bpn tidak ada mengizinkan pemasangan patok di lokasi abs," sebut rusli.
rusli membeberkan, kalau ini terkesan terus ada pembiaran, maka ia memastikan jika fmpr bukan hanya melaporkan pt abs. namun, juga akan melaporkan 
pemda bs atas dasar pembiaran.
"dalam laporan forum masyarakat pino raya ini nanti ada yang berbentuk perdata juga berbentuk pidana," pungkas rusli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 31 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan