Terkait PKPU 8/2024, Enam Poin Penting Isi Surat KNPI Bengkulu Selatan ke KPU

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 09 Jul 2024 - 18:06

ROHIDI/RKa LAYANGKAN SURAT : Minta kejelasan hukum tentang PKPU 8/2024, KNPI Bengkulu Selatan layangkan surat ke KPU.--

BENGKULU SELATAN (BS) - Pasca terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 8 Tahun 2024 tentang, Pencalonan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Walikota dan Wawali.

Ada beberapa poin penting yang tertera di dalam pasal dalam PKPU masih membuat bingung sebagian masyarakat. Terutama, mengenai pemaknaan ketentuan masa jabatan Kepala Daerah (Kada).

Oleh karena itu, untuk memastikan ketentuan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) BS melayangkan surat ke KPU Kabupaten BS.

Surat permohonan penjelasan PKPU Nomor 8 tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI BS Wahyudi Febrianto Putra, S.TP, M.Ling pada, Senin 8 Juli 2024.

Kedatangan rombongan KNPI ke Kantor KPU disambut langsung oleh Ketua KPU BS Erina Okriani didampingi Komisioner Devisi Teknis Gusman Heryadi dan Komisioner Devisi Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih (SDM dan Sosdikli) Mafahir.

Pada kesempatan itu, Ketau DPD KNPI BS Wahyudi Febrianto Putra, S.TP, M.Ling mengatakan, pihaknya meminta KPU memberikan kepastian hukum mengenai PKPU Nomor 8.

Hal tersebut dilakukan tidak lain bertujuan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya multitafsir yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial dikemudian hari.

Sebab, dalam beberapa poin yang ada di PKPU terbaru itu pemaknaan ketentuan masa jabatan yang telah dijalani oleh Kada sebagai syarat pencalonan masih belum jelas.

"Untuk itu, kami meminta KPU Bengkulu Selatan memberikan penjelasan yang utuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Jangan sampai opini-opini liar bermunculan ditengah masyarakat," tegas Wahyudi.

Belum lagi, sambung Ketua, tafsir-tafsir sembarangan yang terus bermunculan bisa saja menimbulkan kisruh dan perpecahan ditengah masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dari lembaga yang betul-betul memiliki kapasitas yaitu, KPU BS selaku penyelenggara Pemilu dan bawahan langsung KPU RI.

terkait pkpu 8/2024, enam poin penting isi surat knpi bengkulu selatan ke kpu                            bengkulu selatan (bs) - pasca terbitnya peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor : 8 tahun 2024 tentang, pencalonan gubernur dan wagub, bupati dan wabup, serta walikota dan wawali.
ada beberapa poin penting yang tertera di dalam pasal dalam pkpu masih membuat bingung sebagian masyarakat. terutama, mengenai pemaknaan ketentuan masa jabatan kepala daerah (kada).
oleh karena itu, untuk memastikan ketentuan tersebut, dewan perwakilan daerah (dpd) komite nasional pemuda indonesia (knpi) bs melayangkan surat ke kpu kabupaten bs.
surat permohonan penjelasan pkpu nomor 8 tersebut disampaikan langsung oleh ketua dpd knpi bs wahyudi febrianto putra, s.tp, m.ling pada, senin 8 juli 2024.
baca juga:sering kesiangan, yuk terapkan tips ini agar bangun pagi!
kedatangan rombongan knpi ke kantor kpu disambut langsung oleh ketua kpu bs erina okriani didampingi komisioner devisi teknis gusman heryadi dan komisioner devisi sumber daya manusia dan sosialisasi pendidikan pemilih (sdm dan sosdikli) mafahir.
pada kesempatan itu, ketau dpd knpi bs wahyudi febrianto putra, s.tp, m.ling mengatakan, pihaknya  meminta kpu memberikan kepastian hukum mengenai pkpu nomor 8.
hal tersebut dilakukan tidak lain bertujuan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya multitafsir yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial dikemudian hari.
baca juga:selain menyehatkan mata, ini manfaat buah tomat penting untuk diketahui
sebab, dalam beberapa poin yang ada di pkpu terbaru itu pemaknaan ketentuan masa jabatan yang telah dijalani oleh kada sebagai syarat pencalonan masih belum jelas.
"untuk itu, kami meminta kpu bengkulu selatan memberikan penjelasan yang utuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan tersebut. jangan sampai opini-opini liar bermunculan ditengah masyarakat," tegas wahyudi.
belum lagi, sambung ketua, tafsir-tafsir sembarangan yang terus bermunculan bisa saja menimbulkan kisruh dan perpecahan ditengah masyarakat.
menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dari lembaga yang betul-betul memiliki kapasitas yaitu, kpu bs selaku penyelenggara pemilu dan bawahan langsung kpu ri.
baca juga:penting untuk diketahui, begini cara membersihkan dahak di tenggorokan dan paru-paru
"kpu bengkulu selatan harus hadir memberikan fatwa yang benar dan berkepastian hukum," demikian ketua dpd knpi bs.
terpisah, ketua kpu kabupaten bs erina okriani mengaku, menyanggupi dan berjanji akan menjawab surat tersebut dalam waktu dekat ini.
bahkan, erina juga berjanji akan menjawab secara terperinci seluruh point-point pertanyaan yang disampaikan dalam surat yang disampaikan tersebut.
"surat dari dpd knpi ini akan dijadikan bahan koordinasi dan konsultasi kami (kpu, red)," pungkas erina.
baca juga:insecure karena kulit ketiak gelap? ini 5 cara alami untuk mengatasinya
perlu diketahui, setidaknya ada 7 poin penting dalam surat permohonan yang disampaikan oleh dpd knpi terhadap kpu bs diantaranya sebagai berikut:
1. meminta kpu kabupaten bengkulu selatan memberikan penjelasan makna pada pasal 19 huruf c di pkpu nomor : 8 tahun 2024.
- apakah jabatan plt bupati tersebut dihitung sebagai masa jabatan bupati?
- atau masa jabatan itu hanya dihitung ketika menjabat sebagai bupati definitif saja?
2. meminta kpu menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam pasal 19 huruf e pkpu nomor 8 tahun 2024.
baca juga:sering tidak pd karena punya kulit sensitif, ini tips untuk mengatasinya
- maknanya sejak pelantikan tersebut apakah pelantikan secara seremonial, atau pelantikan di sini dimaknai sejak seseorang kepala daerah diberi wewenang atas jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan resmi oleh pejabat berwenang berdasarkan prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik?
- apakah makna semenjak pelantikan tersebut dapat dimaksud ketika jabatan plt yang tidak dilantik tidak dihitung sebagai masa jabatan?
- apakah memang ada klasifikasi jabatan plt yang dilantik dan plt yang tidak dilantik?
baca juga:cara cepat untuk menyembuhkan asam urat wajib anda ketahui
3. meminta kpu kabupaten bengkulu selatan memegang teguh prinsip teliti dan kehati- hatian dalam proses verifikasi dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nantinya.
4. meminta kpu kabupaten bengkulu selatan untuk mengkaji manajemen resiko yang akan timbul jika kpu kabupaten bengkulu selatan salah dalam mengambil keputusan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati.
5. mengingatkan kpu bahwa bengkulu selatan memiliki sejarah kelam dalam penyelenggaraan pilkada pada tahun 2008.
baca juga:koalisi besar 7 parpol diprediksi jadi rival gusnan, pilkada bengkulu selatan peluang head to head
yang pada saat itu mahkamah konstitusi (mk) membatalkan hasil dan memerintahkan diadakannya pilkada ulang.
karena kpu kabupaten bengkulu selatan pada waktu itu tidak teliti dalam proses verifikasi dan penetapan calon.
jangan sampai hal serupa terulang kembali, karena tidak ada seorangpun yang bisa menjamin situasi keamanan ditengah masyarakat.
6. meminta kpu bengkulu selatan untuk menjawab dan memberikan balasan paling lambat 3 hari sejak surat ini diterima oleh kpu bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 10 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan