Keuangan Daerah Terancam Bangkrut Bayar Gaji Pegawai, Ketua DPRD Minta Pemda Hati-Hati

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 07 Jul 2024 - 18:21

ROHIDI/RKa TERANCAM: Keuangan daerah terancam bangkrut hanya untuk bayar gaji pegawai.--

"Sebagai contoh saja, awalnya pemerintah pusat berjanji akan membayar gaji PPPK di daerah. Tapi pada tahun 2024 gaji mereka tetap dibebankan ke daerah," jelas Ketua.

Akibatnya, sambung Barli, daerah tetap terpaksa mengalokasikan anggaran dari APBD 2024 untuk pembayaran gaji PPPK.

Tercatat, dari total keseluruhan PPPK yang ada di Kabupaten BS sekitar 360 orang. Daerah harus keluarkan uang sebesar Rp 26 Miliar untuk bayar gaji mereka.

Bahkan, saking rawannya keuangan daerah ini, Barli menyebutkan jika setiap pembahasan anggaran pasti sempat alot hanya karena soal pembayaran gaji PPPK.

Salah satunya, jika anggaran untuk pembayaran gaji PPPK tidak diakomodir di APBD, maka secara otomatis para PPPK yang telah lulus tidak akan terima gaji.

Hal tersebut pulalah yang jadi pertimbangan berat DPRD dan Pemda BS terpaksa harus tetap mengalokasikan anggaran untuk bayar gaji PPPK dari APBD murni 2024.

"Peringatan ini saya sampaikan tidak lain untuk kepentingan daerah ini sendiri. Sebab, jika saat ini saja anggaran bayar gaji PPPK sudah besar. Apalagi jika ditambah, otomatis anggaran tersedot akan semakin besar pula," beber Barli.

Terkecuali jika memang nantinya ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk membayar gaji PPPK yang ada di setiap daerah termasuk di BS.

Sebab, kalau tidak maka Ketua DPRD BS memastikan anggaran daerah akan benar-benar habis hanya untuk bayar gaji pegawai.

Menurut Barli, sistem perekrutan PPPK dan CPNS bedah. Jika CPNS gajinya sudah pasti terakomodir dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Sehingga, jika jumlah PNS bertambah di suatu daerah seperti halnya Kabupaten BS, maka DAU juga akan otomatis bertambah. Sedangkan, PPPK belum ada upaya dari pemerintah pusat soal gajinya.

Sementara, jika ke depannya benar-benar tidak ada lagi anggaran untuk pembayaran gaji PPPK. Maka, akan dikemanakan mereka yang selama ini telah lulus.

keuangan daerah terancam bangkrut bayar gaji pegawai, ketua dprd minta pemda hati-hati                            bengkulu selatan (bs) - kabar mengejutkan, keuangan daerah kabupaten bs, karena ada dugaan terancam bangkrut karena bayar gaji pegawai. jelas ini menjadi pertanyaan besar, kok bisa?
ketua dprd kabupaten bs barli halim, se mengaku, saat ini keuangan daerah setiap tahun nyaris habis hanya untuk membayar gaji para pns dan pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
terbukti, dari total keseluruhan apbd kabupaten bs setiap tahun hanya sekitar rp 1 triliun. hampir setengah dari total keseluruhan anggaran tersebut habis untuk bayar gaji.
sementara, tahun ini dikabarkan pemkab bs akan kembali melakukan perekrutan pegawai melalui seleksi cpns maupun seleksi pppk dengan kuota mencapai ratusan orang.
oleh karena itu, ketua meminta agar pemda bs harus benar-benar hati-hati dlaam membuat kebijakan perekrutan pegawai baru.
baca juga:selain bisa diolah menjadi sambal, simak manfaat buah bacang untuk kesehatan tubuh
mengingat, jika sampai lalai dan tidak dikaji secara matang, maka buka tidak mungkin ke depannya keuangan daerah bisa benar-benar bangkrut karena tersedot untuk membayar gaji.
"kan sudah sejak awal saya meminta pemda agar kebijakan perekrutan pppk ini dikaji secara matang dan benar-benar teliti," kata ketua.
barli menyebutkan, beberapa waktu lalu pihaknya melaksanakan rapat dengan bkpsdm dan juga tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten bs.
dalam rapat tersebut dirinya sudah menyampaikan secara detail mengenai ancaman yang bisa saja terjadi jika tidak hati-hati dalam perekrutan pppk.
baca juga:jarang diketahui, ini ternyata manfaat bulu babi bagi kesehatan badan 
"ancaman utama jika tidak hati-hati yaitu, habis anggaran daerah hanya untuk bayar gaji pegawai dan pppk. ujung-ujungnya tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan," tegas barli.
menurut ketua, kemungkinan terburuk yang ia sampaikan tersebut bukan tanpa alasan dan sebab. mengingat, selama ini belum ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
terutama, mengenai anggaran untuk pembayaran gaji pppk yang ditransfer ke daerah. itu artinya, pembayaran gaji pppk masih tetap akan dibebankan ke apbd. 
"sebagai contoh saja, awalnya pemerintah pusat berjanji akan membayar gaji pppk di daerah. tapi pada tahun 2024 gaji mereka tetap dibebankan ke daerah," jelas ketua.
baca juga:banyak belum tahu, ini khasiat jahe merah baik untuk kesehatan tubuh
akibatnya, sambung barli, daerah tetap terpaksa mengalokasikan anggaran dari apbd 2024 untuk pembayaran gaji pppk.
tercatat, dari total keseluruhan pppk yang ada di kabupaten bs sekitar 360 orang. daerah harus keluarkan uang sebesar rp 26 miliar untuk bayar gaji mereka.
bahkan, saking rawannya keuangan daerah ini, barli menyebutkan jika setiap pembahasan anggaran pasti sempat alot hanya karena soal pembayaran gaji pppk.
salah satunya, jika anggaran untuk pembayaran gaji pppk tidak diakomodir di apbd, maka secara otomatis para pppk yang telah lulus tidak akan terima gaji.
baca juga:punya masalah penampilan, begini cara mengatasi rambut botak dengan mengggunakan bahan alami
hal tersebut pulalah yang jadi pertimbangan berat dprd dan pemda bs terpaksa harus tetap mengalokasikan anggaran untuk bayar gaji pppk dari apbd murni 2024.
"peringatan ini saya sampaikan tidak lain untuk kepentingan daerah ini sendiri. sebab, jika saat ini saja anggaran bayar gaji pppk sudah besar. apalagi jika ditambah, otomatis anggaran tersedot akan semakin besar pula," beber barli.
terkecuali jika memang nantinya ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pppk yang ada di setiap daerah termasuk di bs.
sebab, kalau tidak maka ketua dprd bs memastikan anggaran daerah akan benar-benar habis hanya untuk bayar gaji pegawai.
baca juga:didatangi investor china, bupati bs tunjukkan potensi terbaik daerahnya
menurut barli, sistem perekrutan pppk dan cpns bedah. jika cpns gajinya sudah pasti terakomodir dalam dana alokasi umum (dau).
sehingga, jika jumlah pns bertambah di suatu daerah seperti halnya kabupaten bs, maka dau juga akan otomatis bertambah. sedangkan, pppk belum ada upaya dari pemerintah pusat soal gajinya.
sementara, jika ke depannya benar-benar tidak ada lagi anggaran untuk pembayaran gaji pppk. maka, akan dikemanakan mereka yang selama ini telah lulus.
"makanya, saya minta ini harus benar-benar dikaji dengan teliti. kasihan mereka (pppk, red) kalau sudah lulus namun tidak ada anggaran untuk bayar gajinya," tutup ketua dprd bs.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan