Masa Jabatan Juga Nambah 2 Tahun, Bupati Minta 800 BPD di Bengkulu Selatan Wajib Beri Kritikan

masa jabatan juga nambah 2 tahun, bupati minta 800 bpd di bengkulu selatan wajib beri kritikan bengkulu selatan (bs) - pascadisahkannya undang-undang (uu) nomor : 3 tahun 2024 tentang desa dan menindaklanjuti se kemendagri ri terkait perpanjangan masa jabatan. ternyata, bukan hanya kades saja yang mendapatkan tambahan masa jabatan selama 2 tahun atau total masa jabatan selama 8 tahun. namun, perpanjangan masa jabatan juga berlaku bagi sebanyak 800 anggota badan permusyawaratan desa (bpd) yang ada di kabupaten bs. dengan bertambahnya masa jabatan bpd tersebut, bupati bs gusnan mulyadi, se, mm mengingatkan, agar bpd wajib memberikan syaran dan kritikan bagi pemerintah desa (pemdes). baca juga:sertijab perwira polres kaur tuntas dilaksanakan, simak pesan kapolres sebab, menurut bupati, seharusnya seluruh anggota bpd dapat menjadi sparring partner atau latih tanding yang baik bagi pemdes. bukan hanya itu, bpd dan pemdes juga harus bersama-sama melatih dan mengasah pemikirannya untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desanya masing-masing. bupati juga menyebutkan, jika merupakan hal wajar jika bpd menyampaikan masukan dan kritikan pada pemdes untuk kebaikan di desanya. mengingat, tugas pokok dan fungsi sebagai anggota bpd, sama dengan dprd namun di tingkat desa. baca juga:hati-hati! 6 penyakit ini bisa sebabkan stroke sehingga, bpd harus berbicara dan sampaikan tanggapan. "wajar kalau bpd memberikan kritikan dan saran untuk kebaikan di desanya masing-masing. saya saja sebagai bupati juga dapat kritikan dari dprd," kata bupati. gusnan melanjutkan, sebagai sparring partner seperti di olahraga tinj, sah-sah saja kalau memberikan sebuah pukulan kepada kawan bertandingnya. "sama dengan bpd dan pemdes, berikan pukulan sebagai argumen. nanti kan bisa dipecahkan secara bersama," jelas gusnan. baca juga:manfaat kacang hijau bagi kesehatan, salah satunya bikin pembaca terkejut menurut bupati, sebagai seorang anggota bpd, jika tidak memberikan masukan dan kritikan kepada pemdes, hal itu justru patut dipertanyakan tugas dan fungsinya. mengingat, tugas pokok dan fungsi bpd merupakan mengawal kinerja yang ada di masing-masing pemdes. terutama dalam membangun desanya. "bpd wajib sampaikan apa kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. jangan hanya diam dan ikut apa yang dikerjakan pemdes," tegas bupati.   

Tag

• # perpanjangan
• # undang - undang
• # masa jabatan
• # desa
• # bpd
• # jabatan
• # kades
• # kemendagri

Share

• 
• 
• 
• 
•