Keras Kepala, TPG Guru di Bengkulu Selatan Bisa Dicabut, 5 Ketentuan Ini Harus Diikuti

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 19:33

ROHIDI/RKa DIKUMPULKAN : Ratusan guru yang ada di lingkungan Disdikbud Kabupaten BS saat dikumpulkan, belum lama ini.--

Ketentu yang keempat, guru yang mendapat tugas belajar juga akan terhenti sertifikasinya.

Ketentuan yang kelima atau yang terakhir adalah guru yang tidak lagi menduduki jabatan fungsional Guru ASN.

"Jika tidak mematuhi 5 ketentuan itu, guru akan dihentikan statusnya sebagai penerima sertifikasi," tegas Novianto.

Untuk itu, Kadis mengingatkan, perlu sekali para guru untuk memahami alasan-alasan tersebu. Hal itu guna menghindari harapan palsu dan mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang ada.

Jika nanti terjadi pelanggaran poin pencairan sertifikasi yang ditentukan, tentu akan menimbulkan kerugian bagi guru itu sendiri.

"Jadi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah itu sifatnya mengikat dan harus dipatuhi. Pelanggar akan langsung dikenakan sanksi sebagai bentuk imbas atas perbuatannya," pungkas Kadis.

keras kepala, tpg guru di bengkulu selatan bisa dicabut, 5 ketentuan ini harus diikuti                            bengkulu selatan (bs) - secara tegas dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten bs kembali memperingatkan seluruh guru.
peringatan yang dimaksud diantaranya, guru jangan keras kepala dan tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan. baik aturan daerah maupun aturan dari pemerintah pusat.
peringatan keras tersebut terutama ditujukan bagi para guru yang telah lulus pendidikan profesi guru (ppg).
bahkan, jika guru tidak mematuhi ketentuan yang ada, sanksi keras berupa tunjangan sertifikasi yang mereka raih setiap bulan bisa saja dicabut atau dihentikan pemerintah secara permanen menanti.
baca juga:mantan bendahara dd divonis bersalah, kok kades aman, begini kata kejari bs
baca juga:dukung perubahan, pengawas mengadakan supervisi managemen kepala min 2 kaur
ketentuan tersebut telah diatur langsung dalam permendikbud  ri nomor : 45 tahun 2023 terkait tunjangan profesi guru (tpg) sertifikasi 2024.
dalam penjelasan yang tercantum dalam aturan tersebut dijelaskan, ada beberapa alasan yang menyebabkan penghentian pembayaran tpg bagi sebagian guru.
permendikbud yang dikeluarkan nadiem makarim itu juga menjelaskan, pembayaran tpg dihentikan secara tetap dan mengikat.
"ya, memang ada ketentuan khusus yang mengatur alur pencairan sertifikasi," kata kadis dikbud kabupaten bs novianto, s.sos, m.si.
baca juga:soal pemerintah pusat berencana bangun bandara di bengkulu selatan, bupati akui hal berikut
adapun, ketentuan yang dimaksud terbagi menjadi 5 kategori. diantaranya, pertama guru yang melakukan cuti sakit melebihi 6 bulan.
kemudian, ketentuan yang kedua yakni, guru yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
kemudian, ketentuan lain yang dapat menghentikan pencairan tpg yakni, guru yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
ketentu yang keempat, guru yang mendapat tugas belajar juga akan terhenti sertifikasinya.
ketentuan yang kelima atau yang terakhir adalah guru yang tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru asn.
baca juga:setiap tahun pemkab bs bantu rtlh, segini kuota tahun ini, cek di sini kriterianya
"jika tidak mematuhi 5 ketentuan itu, guru akan dihentikan statusnya sebagai penerima sertifikasi," tegas novianto.
untuk itu, kadis mengingatkan, perlu sekali para guru untuk memahami alasan-alasan tersebu. hal itu  guna menghindari harapan palsu dan mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang ada.
jika nanti terjadi pelanggaran poin pencairan sertifikasi yang ditentukan, tentu akan menimbulkan kerugian bagi guru itu sendiri.
"jadi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah itu sifatnya mengikat dan harus dipatuhi. pelanggar akan langsung dikenakan sanksi sebagai bentuk imbas atas perbuatannya," pungkas kadis.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Minggu 28 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan