FINAL! Kada Tidak Ada Kesempatan Lagi Mutasi Pejabat, Bawaslu : Surat Imbauan Sudah Dikirim ke Bupati

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan |

Senin , 01 Apr 2024 - 20:06

IMBAUAN : Bawaslu Kabupaten BS mengimbau agar Pemkab BS tidak lagi melakukan mutasi pejabat kecuali ada persetujuan dari Mendagri RI. ROHIDI/RKa--

final! kada tidak ada kesempatan lagi mutasi pejabat, bawaslu : surat imbauan sudah dikirim ke bupati                            bengkulu selatan (bs) - seluruh kepala daerah di indonesia, termasuk di kabupaten bs mulai saat ini tidak lagi diberikan kesempatan untuk melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan kerjanya.
hal tersebut setelah komisi pemilihan umum (kpu) telah meliris dan menyatakan bahwasannya pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini akan dilaksanakan pada, rabu 27 november 2024.
bahkan, sudah dipastikan jika pelaksanaan pilkada tersebut dipastikan tidak akan berubah lagi. mengingat, itu sudah ditetapkan secara resmi oleh kpu ri.
oleh karena itu, untuk menindaklanjuti aturan yang ada, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bs menerbitkan imbauan agar kepala daerah tak lagi melakukan mutasi.
baca juga:jembatan di bengkulu selatan tinggal rangka, besi nyaris habis diembat bandit, 3 tahun dikucilkan pemerintah
baca juga:heboh! asn bengkulu selatan ditemukan tak bernyawa di bawah pondok kebun, ternyata ini penyebabnya
ketua bawaslu kabupaten bs, sahran, se saat dikonfirmasi mengungkapkan, setelah kpu menetapkan hari pelaksanaan pilkada. pihaknya langsung membuat surat edaran tentang imbauan larangan mutasi dan sebagainya.
"kan hari ini (senin 1 april 2024, red) launching pilkada oleh kpu. jadi hari ini juga segera kita berikan surat imbaun kepada kepala daerah tentang larangan mutasi pejabat," ungkap sahran.
ketua melanjutkan, secara resmi larangan tidak boleh melakukan mutasi kecuali ada persetuan dari menteri, dasar hukumnya adalah tahapan pilkada dan peraturan pemerintah.
"bisa ya bisa. dengan syarat ada persetujuan langsung dari menteri. kalau larangan tidak boleh lagi sejak 22 maret lalu," jelas ketua.
baca juga:aturan baru! kur bank bengkulu minimal rp 100 juta
baca juga:penyebaran islam di pulau dewata, dimulai sejak kerajaan majapahit, simak kisahnya
lebih lanjut sahran, larangan tersebut berlaku karena penetapan pasangan calon (paslon) sudah dilakukan pada 22 september 2024.
sedangkan, mutasi bisa dilakukan 6 bulan sebelum ditetapkan paslon oleh kpu. artinya, 6 bulan sebelum tanggal 22 september.
bukan hanya itu, larangan pelaksanaan mutasi tersebut juga sudah ditegaskan dengan jelas di dalam aturan berupa undang-undang (uu).
seperti, di pasal 71 uu nomor : 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor : 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti uu nomor : 1 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi.
baca juga:ada orang indonesia loh! ini orang-orang yang bisa masuk kakbah
baca juga:ini dia! 4 masjid paling terkenal di sharjah, megah dan cantik
pada ayat (2) aturan tersebut menyebutkan : gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon.
aturan tersebut berlaku sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
kemudian pada ayat (3) berbunyi : gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.
baca juga:mau jadi content creator, tapi bingung mulai dari mana? ini solusinya, dijamin menyala
ayat (4) disebutkan : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat gubernur atau penjabat bupati/walikota.
lalu ayat (5) dijelaskan: dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
maka, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota.
terakhir, pada ayat (6) berbunyi : sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:terbaru! jemaah haji dilarang bawa air zamzam, ketahuan didenda rp 25 juta, kemenag : masih negosiasi 
sementara, berdasarkan berdasarkan peraturan kpu (pkpu) nomor : 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
dalam pkpu itu, jadwal penetapan paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu tanggal 22 september 2024.
seingga 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon terhitung tanggal 22 maret 2024, dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari  mendagri ri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan