THR Tak Boleh Cicil, Pemkot Bengkulu Mulai Buka Posko Pengaduan

Reporter: Etika Larasati |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 25 Mar 2024 - 10:18

Disnaker Pemkot Bengkulu Firman Romzi. -Sumber foto: bengkuluekspress.disway.id-

thr tak boleh cicil, pemkot bengkulu mulai buka posko pengaduan                            radar kaur bacakoran.co – tunjangan hari raya (thr) bagi karyawan perusahaan atau sejenisnya ditegaskan tidak boleh dicicil.
thr haru dibayar sekaligus, sebab uang thr itu untuk meringankan karyawan/pekerja menjelang dan saat lebaran idul fitri nanti.
ini ditegaskan kepala dinas (kadis) ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu firman romzi.
bahkan sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota (pemkot) bengkulu mulai membuka posko pengaduan terkait thr bagi pekerja. 
baca juga:waw! 3 kecamatan ini miliki kandungan emas yang melimpah, di sini tempatnya
baca juga:olahraga yang cocok dilakukan saat puasa, nomor 2 paling menyenangkan
dikutip dari radarutara.disway.id, pembukaan posko pengaduan tersebut, didasari oleh surat edaran (se) menteri ketenagakerjaan ri nomor m/2/hk.04/iii/2024 perihal pelaksanaan pemberian thr tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan. 
mekanisme pengaduan di posko terdapat petugas disnaker yang siap menerima pengaduan dari buruh.
dan menerima pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan tidak memberikan thr sesuai dengan aturan yang berlaku peraturan pemerintah (pp) dan se menteri ketenagakerjaan. 
indikasi perusahaan terkait tidak memberikan thr atau lewat memberikan thr kepada karyawannya dari h-7. 
baca juga:8 makanan khas lampung, tapi yang ini jadi favorit
baca juga:banten jadi pusat penyeberan islam, ini 2 jalur masuknya
kadis ketenagakerjaan kota bengkulu firman romzi mengatakan, pihaknya juga mengirimkan surat langsung ke semua perusahaan yang ada di kota bengkulu seperti pergudangan, hotel, restoran, kantor termasuk kantor media dan lainnya.
“kami buka posko pengaduan dan akan membuat surat imbauan kepada seluruh perusahaan agar memberikan thr kepada buruh atau karyawannya. kemudian kita tunggu surat pernyataan dari perusahaan sebagai tindak lanjut dari surat yang kita kirim itu yang isinya mengenai kesediaan perusahaan memberikan thr,” kata firman.
firman mengatakan, mengenai besaran thr juga sudah disebutkan dalam se menteri ketenagakerjaan yakni bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, thr diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji.
“surat sedang dibuat dan dalam waktu dekat akan kita antarkan langsung ke perusahaan, kita temui pimpinan perusahannya untuk meminta surat pernyataan kesediaan membayarkan thr. pokoknya seluruh perusahan yang mempekerjakan karyawan kita surati. saya akan turun langsung,” ujar firman.
baca juga:pahami komunitas belajar, sekolah penggerak mengadakan lokakarya 
baca juga:semarakkan ramadan, simak kegiatan yang dilaksanakan mtsn 2 kaur  
untuk diketahui, pemberian thr keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan.
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pemberian thr keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. 
dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran thr keagamaan tahun 2024 diperlukan langkah sebagai berikut:
1. mengupayakan agar perusahaan di wilayah saudara gubernur membayar thr kegamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
baca juga:fakta baru! oknum guru bejat rayu siswi sejak kelas 1 sman, korban sempat gigit pelaku
baca juga:pemkab bengkulu selatan tinggal tunggu teknis dan persiapan pelaksanaan seleksi casn 2024
2. menghimbau perusahaan agar membayar thr keagamaan sesuai lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran thr keagamaan 
3. untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran thr keagamaan, agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk pos komando satuan tugas (posko satgas) ketenagakerjaan pelayanan konsultasi penegakan hukum tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 6 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan