Jusuf Kalla: Jokowi Tidak Penuhi Syarat Apabila Jadi Ketum Golkar

RADAR KAUR BACAKORAN.CO – Politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menegaskan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) partai berlambang pohon beringin itu.

Dikutip dari laman disway.id, Rabu 20 Maret 2024. Dia mengingatkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, nakhoda Partai Golkar harus pernah menjadi pengurus atau memimpin partai selama satu periode atau lima tahun kepengurusan.

"Kan sudah dibantah oleh beberapa pihak peluang Jokowi jadi Ketum Golkar dan tidak memenuhi syarat," kata JK.

Sebagai politikus senior Golkar, JK pernah memimpin partai tersebut sebagai Ketum pada kurun waktu 2004-2009.

BACA JUGA:Di Kaur Banyak Sapi, Urinnya Bisa Untuk Pupuk? Begini Pengolahannya

BACA JUGA:CACAM! TPA Sampah Bengkulu Selatan Tolak Sampah Pohon, Kok Bisa? Ternyata Ini Alasannya

Sementara itu, Jokowi yang selama ini dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut akan merebut partai besar sebagai kendaraan politik setelah lengser dari kursi presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Dia menanggapi, empat nama yang disebut-sebut kuat maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum Golkar periode selanjutnya. Mereka adalah petahana Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, asalkan calon tersebut memenuhi kriteria dan syarat sesuai ketetapan partai, maka sah-sah saja.

Di sisi lain, JK enggan menanggapi terkait nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang kemungkinan besar terafiliasi dengan Presiden Jokowi dan dikhawatirkan akan mudah disetir di kemudian hari apabila sukses menjadi Ketua Umum Golkar.

BACA JUGA:Kasus Penyakit Malaria BS Zero Atau Sengaja Tidak Dicatat? Faktanya Disampakan Kadis Dinkes

BACA JUGA:9 Paket Perbaiki Jalan Rusak di Bengkulu Selatan Segera Dimulai, Segini Dana Digelontorkan

"Saya tidak tahu, tanya Pak Jokowi saja saya tidak tahu itu, saya tidak mau mengandai-andai," kata dia.

Lebih lanjut, JK juga menegaskan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar akan tetap dilaksanakan pada Desember 2024. Ia membantah soal ada isu Munas dipercepat.