Harga Sawit Anjlok, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Desak Pemerintah Ambil Tindakan

BENGKULU - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bengkulu kembali turun. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir harganya TBS turun drastis. Menyikapi kondisi ini, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mukomuko Fitri menyampaikan keprihatinannya. Bahkan dia meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera mengambil langkah konkret.

Fitri menilai bahwa anjloknya harga sawit ini sangat berdampak pada kesejahteraan petani. Khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu sentra produksi sawit di Sumatera.

"Kami menerima banyak keluhan dari petani yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat harga sawit yang terus turun. Pemerintah harus segera turun tangan dan tidak bisa membiarkan ini terjadi terus-menerus," ujar Fitri kepada wartawan, Jumat 11 April 2025.

Fitri juga mengkritik keras sikap sejumlah perusahaan pengolahan sawit yang dinilai semena-mena dalam menentukan harga beli TBS dari petani.

"Perusahaan tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Penurunan harga harus punya dasar yang jelas dan transparan. Jangan sampai petani selalu menjadi korban ketidak jelasan harga," tambahnya.

BACA JUGA:Program Pembagian 1 Juta Bibit Sawit Gratis Tahap Persiapan

BACA JUGA:Wagub Mian Sidak ke PKS, Melahirkan Kesepakatan Penting Terhadap Turunnya Harga Sawit

Lebih lanjut Fitri mengungkapkan, kondisi ini sudah disampaikan kepada Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu M. Rizon.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya melalui Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian  telah melakukan inspeksi mendadak ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Alno Agro Utama Sumindo Oil Mill di Kabupaten Bengkulu Utara Rabu 09 April 2025. 

Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu M. Rizon menjelaskan, terdapat kesepakatan penting hasil rapat yang digelar setelah Sidak Wakil Gubernur Bengkulu. Salah satu poin utama adalah pemanggilan seluruh pimpinan PKS untuk melakukan penetapan harga TBS bersama Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Dari hasil inspeksi kemarin, disampaikan ada tujuh poin penting. Salah satunya, yaitu rencana pemanggilan seluruh pimpinan PKS untuk penetapan harga TBS bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu,” kata Rizon.