MenPAN-RB: Pengisian Jabatan ASN dari TNI-Polri Hanya Dapat Dilakukan untuk Jabatan Tertentu

Reporter: Etika Larasati Kontesa |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 20:25

Abdullah Azwar Anas. -Sumber foto: radarkepahiang.disway.id-

6. Pencarian dan pertolongan nasional

7. Penanggulangan narkotika nasional

8. Penanggulangan bencana nasional

9. Penanggulangan terorisme

10. Pemberantasan korupsi

11. Keamanan laut

Sementara, TNI dapat mengisi setidaknya 14 kementerian atau lembaga di instansi pusat, yakni:

1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik dan keamanan negara

2. Pertahanan negara

3. Sekretariat militer Presiden

4. Intelijen negara

5. Sandi negara

6. Ketahanan nasional

7. Pertahanan nasional

8. Pencarian dan pertolongan nasional

menpan-rb: pengisian jabatan asn dari tni-polri hanya dapat dilakukan untuk jabatan tertentu                             radar kaur bacakoran.co - menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) abdullah azwar anas sudah menetapkan jabatan asn. ini dipastikan usai rapat di gedung senayan jakarta pada rabu 13 maret 2024. 
ia membeberkan, soal rancangan peraturan pemerintah (rpp) manajemen asn/pns. di mana peraturan itu membahas jabatan asn yang bisa diisi prajurit tni dan personel polri. 
dikutip dari liputan6.com, anas menjelaskan, ketentuan soal penempatan asn di tni-polri menjadi salah satu kebaruan dalam rpp tersebut.
"terkait dengan tni-polri, masih selaras dengan pp nomor 11 tahun 2017. di mana tni ada batasan untuk menempati posisi di asn, begitu juga dengan polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan instansi pusat tertentu. cuma yang sekarang adalah asn boleh menempati posisi di tni polri, itu yang tak diatur sebelumnya," ujar anas.  
baca juga:ternak di pagulir masih berkeliaran, begini langkah harus dilakukan petani
bahkan, anas menepis adanya anggapan menghidupkan dwifungsi angkatan bersenjata republik indonesia (abri) melalui aturan itu. dia mengungkit uu tni yang juga telah mengatur soal pembatasan penempatan prajurit di jabatan asn. 
"iya nggak ada (dwifungsi abri), nanti karena itu akan kita uraikan, ini kan belum selesai. tetapi yang pasti ini justru menata selaras dengan pp nomor 11 tahun 2017 dan uu tni dan polri karena mereka juga punya uu masing-masing. jadi tni sudah jelas di mana yang bisa ditempati di mana yang tidak bisa ditempati," tuturnya. 
"jadi tni sudah jelas ada di 10 tempat. di polri itu di instansi tertentu untuk jabatan tertentu, ada macam-macam. kira-kira gitu di uu tni kan udah jelas diatur," imbuhnya.
anas menyatakan, pengisian jabatan asn dari tni/polri hanya dapat dilakukan untuk jabatan tertentu.
"sekali lagi pengisian jabatan asn dari tni dan polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu," terang anas.
ia memaparkan enam poin syarat pengisian jabatan asn dari prajurit tni dan anggota polri. pertama, hanya untuk jabatan asn tertentu pada instansi pusat tertentu.
baca juga:selama ramadan, sekolah istirahat ekstrakurikuler, ini penjelasan kepsek
kedua, prajurit tni dan anggota polri yang menduduki jabatan asn pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi asn. 
ketiga, pengisian jabatan asn khusus bagi prajurit tni dan anggota polri yang merupakan talenta terbaik.
keempat, harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan. serta rekam jejak, jabatan yang relevan, kesehatan, integritas dan persyaratan jabatan lain.
kelima, pangkat paling kurang setara dengan tingkatan jabatan asn yang akan diduduki sesuai persetujuan menteri, serta berusia paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun tni-polri. 
terakhir, dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta apabila terdapat kebutuhan. dalam uu asn, disebutkan bahwa anggota tni/polri hanya bisa menduduki jabatan non manajerial. 
baca juga:7 mantan pejabat rusd mukomoko ditetapkan kejari tersangka, ini rincian kerugian negara
dalam bab v rancangan undang undang (ruu) asn disebutkan, bahwa terdapat dua jenis jabatan asn, yaitu jabatan manajerial dan non manajerial. khusus bagi anggota tni dan polri dapat mengisi jabatan non manajerial.
jabatan manajerial, terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, madya, pratama, administrator dan pengawas. sementara jabatan non manajerial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
baca juga:caleg dpr dapil jambi yang lolos ke senayan, simak inilah nama-namanya
dalam pasal 19 ayat 3 uu asn disebutkan bahwa. pengisian jabatan asn tertentu yang berasal dari prajurit tni dan kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang tni dan undang-undang tentang kapolri.
kemudian pada pasal 19 ayat 4 uu asn, personel polri bisa mengisi posisi di 11 kementerian dan lembaga di instansi pusat yang mencakup:
baca juga:tkn prabowo-gibran jawab tudingan tpn ganjar-mahfud soal kecurangan pilpres 2024 
1. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik dan keamanan negara
2. sekretariat militer presiden
3. intelijen negara
4. sandi negara
5. ketahanan nasional
6. pencarian dan pertolongan nasional
7. penanggulangan narkotika nasional
8. penanggulangan bencana nasional
9. penanggulangan terorisme
10. pemberantasan korupsi
11. keamanan laut
sementara, tni dapat mengisi setidaknya 14 kementerian atau lembaga di instansi pusat, yakni:
1. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik dan keamanan negara
2. pertahanan negara
3. sekretariat militer presiden
4. intelijen negara
5. sandi negara
6. ketahanan nasional
7. pertahanan nasional
8. pencarian dan pertolongan nasional
9. penanggulangan narkotika nasional
10. penanggulangan bencana nasional
11. penanggulangan terorisme
12. peradilan militer
13. penuntutan tindak pidana militer
14. keamanan laut
pengisian jabatan asn dari prajurit tni dan anggota polri tetap dilakukan secara terbatas dan selektif. 
pengisian jabatan asn dari prajurit tni dan anggota polri dilaksanakan berdasarkan permohonan penugasan dari instansi pusat. 
ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan asn dari prajurit tni dan polri diatur dalam peraturan pemerintah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Minggu 17 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan