Prioritaskan Anak Korban Perceraian, Simak Program Pemerintah

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 13 Mar 2024 - 20:14

Gubernur Bengkulu melakukan penandatangan pakta integritas dan penguatan layanan pemenuhan hak anak korban perceraian di Hotel Mercure Bengkulu, Rabu 13 Maret 2024. Foto: IST/RKa--

"Dengan telah dilakukan persentase dari gaji orang tuanya. Harapannya dapat menjamin si anak mendapatkan nafkah lahir dari orang tuanya," ungkap Rohidin.

Agar apa yang dituju tercapai, kata Rohidi, dibutuhkan sinergi semua pihak terkait. Karenanya, dalam kegiatan ini dihadirkan beberapa OPD di ruang lingkup Pemprov Bengkulu.

Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dispenduk), Dinas Kesehatan (Dinkes), Mejelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

"Yang kami undang dalam kegiatan semuanya memiliki hubungan dalam hal ini. Harapannya, semua akan terlibat. Agar anak yang menjadi korban perceraian bisa tetap mendapatkan haknya," kata Rohidin.

Imbuhnya, terkait kehadiran Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI, Pribudi Arta Nur Sitepu dalam kegiatan.

Adalah untuk memastikan sejauh mana kesiapan pemerintah tingkat provinsi dan daerah. Dalam memastikan anak korban perceraian dapat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya.

"Jadi kita kedatangan dari Kementerian PPPA ini untuk memantau sejauh mana kesiapan kabupaten dan kota dalam pemenuhan hak-hak anak yang orangtuanya memutuskan bercerai," pungkasnya.

prioritaskan anak korban perceraian, simak program pemerintah                            bengkulu - bertempat di aula pertemuan hotel mercure kota bengkulu, gubernur bengkulu prof.dr.drh.h. rohidin mersyah, mma menandatangani pakta integritas dan penguatan layanan pemenuhan hak anak di provinsi bengkulu, rabu 13 maret 2024. 
selain didampingi sejumlah kepala organisasi pimpinan daerah (opd) di ruang lingkup pemprov bengkulu. turut hadir dalam kegiatan deputi bidang pemenuhan hak anak  kementerian pemberdayaan, perempuan, perlindungan, dan anak (pppa) pribudi arta nur sitepu.
gubernur bengkulu mengatakan, penandatangan pakta integritas yang pihaknya lakukan. memiliki tujuan agar hak dari anak yang menjadi korban perceraian bisa terpenuhi.
ini guna menjamin kesejahteraan mereka setelah kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. 
baca juga:mayor teddy dapat promosi, ini jabatan menterengnya
baca juga:pembatalan 7 pppk kaur, siapa yang dirugikan?
"jangan sampai setelah kedua orangtuanya memutuskan berpisah. mereka justru tidak mendapatkan haknya. karenanya, apa yang kami lakukan ini dalam rangka menjamin hal tersebut," ujar rohidin.
dia menyampaikan, terdapat beberapa hak anak korban perceraian. seperti mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
ditegaskannya, semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
"tidak ada yang namanya mantan anak. karenanya, kami tegaskan agar orang tua tak lepas tanggung jawab meski tak lagi bersama. mereka (anak korban perceraian, red) berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka," tegas gubernur.
baca juga:bulan ramadan, sdn 14 kaur motivasi murid berpuasa
baca juga:hasil pleno, begini nasib prabowo-gibran di sumsel
lanjutnya, terkhusus untuk anak korban cerai dari kalangan aparatur sipil negera (asn). pemprov bengkulu telah mengeluarkan sebuah kebijakan terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.
bentuknya, anak dari asn yang telah bercerai akan menerima persenan dari gaji orang tuanya. dengan begitu diharap menjamin kebutuhan hidup, sandang pangan, juga pendidikan dari anak asn yang bercerai.
"dengan telah dilakukan persentase dari gaji orang tuanya. harapannya dapat menjamin si anak mendapatkan nafkah lahir dari orang tuanya," ungkap rohidin.
agar apa yang dituju tercapai, kata rohidi, dibutuhkan sinergi semua pihak terkait. karenanya, dalam kegiatan ini dihadirkan beberapa opd di ruang lingkup pemprov bengkulu.
baca juga:beraksi di 8 tkp, segini harga motor curian dijual
baca juga:smpn 15 kaur penyelesaian e-kinerja, berikut penjelasan kepala sekolahnya 
seperti badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), dinas pendidikan kebudayaan (dispenduk), dinas kesehatan (dinkes), mejelis ulama indonesia (mui) dan dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd).
"yang kami undang dalam kegiatan semuanya memiliki hubungan dalam hal ini. harapannya, semua akan terlibat. agar anak yang menjadi korban perceraian bisa tetap mendapatkan haknya," kata rohidin.
imbuhnya, terkait kehadiran deputi bidang pemenuhan hak anak kementerian pppa ri, pribudi arta nur sitepu dalam kegiatan.
adalah untuk memastikan sejauh mana kesiapan pemerintah tingkat provinsi dan daerah. dalam memastikan anak korban perceraian dapat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya.
"jadi kita kedatangan dari kementerian pppa ini untuk memantau sejauh mana kesiapan kabupaten dan kota dalam pemenuhan hak-hak anak yang orangtuanya memutuskan bercerai," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan