Dipanggil Kejari Soal TGR, 8 Anggota DPRD dan Pejabat Sekretariat DPRD BS Tak Hadir, Ini Perkembangan Barunya

Reporter: Rohidi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 27 Feb 2024 - 19:22

Tampak beberapa mobil dinas milik Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD BS mendatangi Kantor Kejari BS terkait penyelesaian TGR, Selasa 27 Februari 2024. Foto ROHIDI/RKa--

Mengingat, jika sampai batas waktu 60 hari semenjak LHP dikeluarkan oleh BPK pada awal Januari 2024 lalu, penyelesaian TGR belum juga tuntas 100 persen.

Maka, proses penyelesaian TGR akan dilimpahkan ke rana hukum.

"Tentu, kami harap agar pihak DPRD BS segera menyelesaikan TGR sebelum jatuh tempo 60 hari semenjak LHP BPK keluar," demikian Kasi Intel.

Sekedar mengingatkan, berdasarkan LHP dari BPK RI yang keluar pada awal Januari 2024 lalu.

Ternyata ada temuan kelebihan bayar sekaligus TGR yang harus diselesaikan Sekretariat DPRD Kabupaten BS.

Tidak tanggung-tanggung, kelebihan bayar yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat DPRD BS maupun Anggota DPRD BS mencapai Rp 3,5 M.

Kelebihan bayar yang timbul tersebut rata-rata merupakan biaya perjalanan di dinas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD BS dan 25 Anggota DPRD BS 1 mantan Anggota DPRD tahun anggaran 2023 lalu.

Besarnya jumlah temuan di kelebihan bayar di lingkungan DPRD BS bersumber dari biaya perjalanan dinas. Diantaranya, mulai dari biaya penginapan, biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga biaya transportasi lainnya.

dipanggil kejari soal tgr, 8 anggota dprd dan pejabat sekretariat dprd bs tak hadir, ini perkembangan barunya                            bengkulu selatan (bs) - tindaklanjut penyelesaian tuntutan ganti rugi (tgr) atas temuan kelebihan bayar dari anggota dprd bs dan sekretariat dprd bs tampaknya semakin menjadi sorotan, selasa 27 februari 2024.
pasalnya, meskipun sebelumnya pihak kejaksaan negeri (kejari) bs telah melakukan pemanggilan terhadap pihak dprd kabupaten bs.
namun, penyelesaian tgr tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal.
berdasarkan pantauan radar kaur (rka) di lapangan, sebelumnya kejari bs telah melakukan pemanggilan terhadap 35 orang yang berada di lingkungan dprd bs.
baca juga:hasil pleno! pemenang dprd bengkulu selatan diisi 15 wajah baru, 10 incumbent, berikut namanya
rinciannya, 25 orang anggota dprd bs masih aktif, 1 orang mantan anggota dprd yang sudah non aktif karena paw dan 9 orang pejabat sekretariat dprd bs.
hanya saja, dari total keseluruhan 35 orang tersebut.
ternyata baru 27 orang yang menghadiri panggilan kejari.
sedangkan, 8 orang lainnya tidak hadir karena alasan berhalangan.
baca juga:divonis bersalah! oknum guru sman viral garap siswinya sendiri bakal menua di penjara, segini hukumannya
kajari bs nurul hidayah, sh, mh disampaikan kasi intel hendra catur putra, sh, mh pada rka, selasa 27 februari 2024 membenarkan, dari 35 orang yang dipanggil, 8 orang tidak hadir karena berhalangan.
hendra menyebutkan, pemanggilan ke35 orang dari pihak dprd bs tersebut tidak lain terkait penyelesaian tgr atas temuan kelebihan bayar sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) ya g dikeluarkan bpk ri pada awal januari lalu.
"benar, hari ini (selasa, red) dari 35 orang yang kami panggil, hanya 27 orang yang hadir. sedangkan, 8 orang berhalangan," kata hendra.
sementara itu, sambung hendra, dari total keseluruhan temuan kelebihan bayar yang ada di lingkungan dprd bs mencapai rp 3,5 milar (m).
baca juga:tak semua pns akan menerima tunjangan umum, berikut besarannya
dengan rinciannya, rp 3,4 m untuk anggota dprd dan rp 180 juta untuk sekretariat.
namun, proses penyelesaian pengembalian tgr belum menyentuh angka 50 persen.
baik dari anggota maupun pejabat sekretariat dprd.
buktinya, sampai saat ini, pengembalian tgr baru sebesar rp 178 juta.
hanya saja, dari total 25 orang anggota dewan dan 1 mantan anggota dewan yang di paw.
baca juga:perolehan suara tidak memuaskan, istri dede sunandar masuk igd
sampai saat ini, baru 2 orang yang telah membayar lunas tgr-nya.
sisanya, ada yang baru mencicil ada yang belum sama sekali.
"sampai hari ini (selasa, red) total pengembalian tgr dprd baru rp 178 juta," terang hendra.
itu artinya, tgr yang belum diselesaikan oleh pihak drpd bs masih mencapai rp 3,3 m lebih lagi.
sementara, waktu jatuh tempo penyelesaian yang tersisa tinggal 14 hari lagi hingga batas akhir 12 maret 2024 mendatang.
baca juga:saksi sare
baca juga:ternyata tanjung bunian pernah bernama senak, ada kisah bikin kesal 
oleh sebab itu, kasi intel berharap, agar 25 anggota dprd bs dan 1 mantan anggota serta 9 pejabat di lingkungan sekretariat dprd bs segera menyelesaikan tgr tersebut.
mengingat, jika sampai batas waktu 60 hari semenjak lhp dikeluarkan oleh bpk pada awal januari 2024 lalu, penyelesaian tgr belum juga tuntas 100 persen.
maka, proses penyelesaian tgr akan dilimpahkan ke rana hukum.
"tentu, kami harap agar pihak dprd bs segera menyelesaikan tgr sebelum jatuh tempo 60 hari semenjak lhp bpk keluar," demikian kasi intel.
baca juga:gubernur bengkulu resmikan gic hmi, begini penjelasan kadis pora bengkulu
sekedar mengingatkan, berdasarkan lhp dari bpk ri yang keluar pada awal januari 2024 lalu.
ternyata ada temuan kelebihan bayar sekaligus tgr yang harus diselesaikan sekretariat dprd kabupaten bs.
tidak tanggung-tanggung, kelebihan bayar yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekretariat dprd bs maupun anggota dprd bs mencapai rp 3,5 m.
kelebihan bayar yang timbul tersebut rata-rata merupakan biaya perjalanan di dinas yang dilakukan oleh sekretariat dprd bs dan 25 anggota dprd bs 1 mantan anggota dprd tahun anggaran 2023 lalu.
baca juga:petron expo ke-12 mengagumkan, ini yang bikin kadis dikbud kaur bangga 
besarnya jumlah temuan di kelebihan bayar di lingkungan dprd bs bersumber dari biaya perjalanan dinas. diantaranya, mulai dari biaya penginapan, biaya bahan bakar minyak (bbm) hingga biaya transportasi lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan