DPRD Dukung Penataan Pantai Pasar Bawah, Wujudkan Wisata Ikonik Bengkulu Selatan

BENGKULU SELATAN (BS) - Ketua Komisi II DPRD BS Nisan Deni Purnama, S.IP menyatakan, dukung penataan Pantai Pasar Bawah.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata daerah yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Deni menilai, Pantai Pasar Bawah memiliki posisi strategis sebagai ikon wisata utama Kabupaten BS. Kawasan ini bukan hanya menjadi destinasi favorit warga lokal, tetapi juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar daerah.

BACA JUGA:Petani Masih Kesulitan Dapat Pupuk Bersubsidi, Komisi II DPRD Bengkulu Selatan Minta Pemerintah Bergerak Cepat

BACA JUGA:Butuh Anggaran Rp 50 Miliar Agar Jalan Provinsi di Bengkulu Selatan Mulus, DPRD Siap Perjuangkan

Karena itu, penataan yang menyeluruh dianggap sangat dibutuhkan agar kawasan pesisir ini tampil lebih indah, tertib, dan nyaman bagi pengunjung.

“Pantai Pasar Bawah adalah cerminan wajah Bengkulu Selatan. Bila kawasan ini dikelola dengan baik, bersih, dan rapi, maka manfaatnya tidak hanya pada keindahan visual, tetapi juga akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Deni.

Ia menambahkan, penataan kawasan wisata seharusnya dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan fasilitas publik yang memadai.

BACA JUGA:Rencana Bupati Bengkulu Selatan Ingin Tata Kawasan Perkotaan Dapat Dukungan DPRD

BACA JUGA:RSUD HD Manna Terlilit Utang Rp 25 Miliar, Pansus DPRD Bengkulu Selatan Telusuri Aliran Dana

Hal tersebut, lanjutnya, akan memberikan pengalaman positif bagi wisatawan dan mendorong mereka untuk kembali berkunjung.

Selain itu, Deni juga menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung seperti area parkir yang luas, toilet umum yang layak, penerangan jalan yang memadai, hingga ruang khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berjualan secara tertib tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung.

“Penataan tidak boleh berhenti pada aspek fisik saja. Pemerintah harus memastikan masyarakat sekitar, terutama pelaku UMKM, turut dilibatkan dan mendapatkan manfaat nyata dari pengembangan pariwisata ini,” tegasnya.

DPRD, kata Deni, berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).