Pemkab Bengkulu Selatan Punya 1.086 Kendaraan Dinas, Tapi di Mana ya?

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 08 Feb 2024 - 17:45

ROHIDI/RKa TERPARKIR : Puluhan Mobnas milik pejabat BS tampak sedang terparkir di Halaman Kantor Bupati BS, Rabu 7 Februari 2024.--

pemkab bengkulu selatan punya  1.086 kendaraan dinas, tapi di mana ya?                            bengkulu selatan (bs) - sejak beberapa waktu terakhir, banyak informasi yang menyebutkan jika keberadaan kendaraan dinas (randis) milik pemkab bs tidak jelas.
padahal, berdasarkan data di badan keuangan daerah (bkd) melalui bidang aset, tercatat hingga tahun 2024 ini, total keseluruhan randis milik pemkab bs tembus 1.086 unit.
namun, randis yang dipercayakan kepada pejabat di bs justru tak jelas keberadaannya. padahal penataan aset merupakan salah satu penilaian badan pemeriksa keuangan (bpk) ri.
beberapa laporan menyebutkan randis pemkab bs tersebut baik tempatnya hingga pejabat yang memegang kendaraan tersebut tidak jelas keberadaannya.
kepala bpkad bs nuzmanto m adil, st disampaikan kabid aset bahidin, se, m.si mengungkapkan, aset bergerak berupa randis milik pemkab bs totalnya memang mencapai 1.086 secara keseluruhan.
"rinciannya, randis jenis mobil ada sebanyak 241 unit, kemudian randis jeni motor ada 841 unit dan alat berat sebanyak 4 unit," kata bahidin.
baca juga:siapkan wisuda juz 30, satu hari sdit ik lakukan ini 
kabid melanjutkan, untuk randis jenis motor terbanyak ada di dinas pertanian yakni sebanyak 115 unit.
kemudian disusul dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dppkbp3a) bs sebanyak 85 unit motor.
sedangkan, untuk randis jenis mobil terbanyak ada di sekretariat daerah kabupaten (setkab) bs yakni sebanyak 60 unit.
"dari total 1.086 unit keseluruhan, semuanya memang belum didata secara jelas. sebab, dsri jumlah itu mungkin sudah ada beberapa randis yang sudah rusak ataupun dilelang," demikian bahidin.
menyikapi randis banyak tak jelas, anggota dprd kabupaten bs drs. yunadi meminta, agar  pemkab bs benar-benar serius melakukan penataan aset kendaraan. sehingga, tak ada lagi ungkapan randis tak jelas keberadaannya. 
yunadi menyebutkan, amburadulnya penempatan kendaraan dinas milik pemerintah dinilai dapat menganggu kinerja pemerintahan. khususnya dalam penataan aset daerah.
baca juga:terkait murid kelas vi, sdn 61 kaur akan undang wali murid
"harusnya ini disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah. jangan sampai data aset menjadi temuan bpk lantaran ada kendaraan dinas tak jelas keberadaannya," tegas yunadi.
kendaraan dinas sambung, yunadi harus digunakan orang yang tepat. jangan sampai ada oknum atau bukan pejabat pemerintahan mendapatkan randis.
"penempatan aset ada aturannya, pada proses awal pengadaan kan sudah jelas kendaraan dinas tersebut diperuntukan untuk siapa atau posisi jabatan apa. jangan sampai amburadul," terangnya.
masih kata yunadi, apabila berpedoman dengan aturan, harusnya aset kendaraan milik pemkab bs terta dengan baik. tidak ada kejadian randis tidak tahu tempatnya.
baca juga:bengkulu selatan luncurkan satu data indonesia, kadis kominfo : tunggu keseriusan 30 opd
"tarik saja kalau ada kendaraan dinas digunakan bukan pada tempatnya itu," sarannya.
yunadi menyebutkan, jika kendaraan sesuai peruntukan, maka pengontrolan aset akan lebih mudah. dengan begitu, pemkab tidak akan kesulitan untuk memantau keberadaan aset.
"jangan sampai kendaraan dinas tidak tahu letakya. karena kendaraan dinas dibeli menggunakan uang rakyat, artinya itu adalah milik bersama," pungkasnya.
senada disampaikan ketua komisi ii dprd kabupaten bs holman se, ia memastikan pemkab bs bermasalah pada bpk ri perwakilan bengkulu apabila aset masih banyak yang belum tercatat dengan baik. 
baca juga:bengkulu selatan marak pencurian buah sawit, bupati akan buat aplikasi anti maling, seperti apa ya? 
mulai dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak seperti gedung dan bangunan. oleh karena itu, opd terkait agar serius menata aset yang tidak jelas.
apalagi aset randis disetiap opd. apabila tidak, aparat penegak hukum harus bertindak. minimal mengingatkan para pejabat.
"saya kira harus ada ketegasan dari bupati, atau minimal sekda lah. coba tegas dikit," tutur holman.
holman mengaku, dprd bs siap mendukung pemkab mendapatkan wtp dari bpk ri tahun 2024. namun, penataan aset harus dibenahi dengan baik. sehingga, tidak ada keraguan untuk kabupaten bs.
"mudah-mudahan lah raih wtp tahun ini. tapi kalau masih ada yang belum tertata, pesimis juga kita," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan