PERINTAH KPK! 142 Kades di Bengkulu Selatan Wajib Sampaikan Laporkan Harta Kekayaan

Reporter: Rohidi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 30 Jan 2024 - 19:20

ROHIDI/RKa SUMPAH : Kades di Kabupaten BS saat diambil sumpah jabatan oleh Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM, belum lama ini.--

perintah kpk! 142 kades di bengkulu selatan  wajib sampaikan laporkan harta kekayaan                            bengkulu selatan (bs) - seperti diketahui, beberapa waktu lalu komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri mewajibkan seluruh kades maupun pejabat lainnya untuk menyampaikan laporan harta kekayaan masing-masing setiap tahunnya.
termasuk di kabupaten bs, 142 kades juga diminta untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaan.
laporan tersebut bahkan terus ditunggu oleh inspektorat daerah (ipda) bs.
inspektur ipda kabupaten bs hamdan syarbaini, s.sos menyebutkan, para kades telah diberitahu agar segera menyampaikan harta ke kekayaan ke kpk ri.
baca juga:polisi olah tkp! pelaku tabrak bocah diminta menyerahkan diri
baca juga:rencana pemekaran kecamatan di bengkulu selatan dapat dukungan dewan, ini nama dan lokasinya
selanjutnya, bukti laporan tersebut disampaikan ke kecamatan, dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) dan terakhir ke inspektorat.
laporan harta kekayaan yang sudah dimatikan itu yakni untuk tahun anggaran 2023.
"ya benar, saat ini wajib (melaporkan harta kekayaan, red). seluruhnya kepala desa agar melaporkan harta kekayaannya tahun yang sudah dilalui," tegas hamdan.
lebih detail hamdan, laporan harta kekayaan pejabat desa ini, untuk mengetahui harta kekayaan pejabat tersebut dari mana saja sumber pendapatannya.
baca juga:ribuan rumah warga bengkulu selatan diusulkan dapat bantuan dari kementerian pupr ri
baca juga:toyota rush cuman dp rp 10 juta! tenor 3 – 5 tahun, berikut simulasinya
apalagi, jika sampai ada pejabat desa yang mempunyai harta kekayaan hingga miliaran rupiah.
tentu harus diketahui dari mana sumber kekayaan tersebut.
selama ini, pejabat desa atau kades belum diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan.
akan tetapi, terhitung tahun 2024 ini kpk ri ingin mengetahui secara jelas asal mula kekayaan kades.
menurut hamdan, laporan ini bukan berarti pemerintah membatasi penghasilan atau harta setiap pejabat.
baca juga:mau sawit melimpah buah, ini rahasianya saat menanam 
baca juga:kurang bergairah di ranjang? makan tape singkong, lebih efektif dari obat-obatan
namun, hanya untuk melakukan pengawasan secara jelas.
apalagi para pejabat kades juga digaji oleh negara.
sementara, untuk mekanisme pelaporan harta kekayaan kades dapat dilakukan melalui link di desa atau bisa melalui langsung mendatangi kantor inspektorat bs.
"kalau ada kepala desa tidak bisa nanti bisa ke bantu caranya," demikian hamdan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan