Bengkulu Selatan Rugi Puluhan Jutaan Rupiah, Ini Biang Keroknya

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 25 Jan 2024 - 17:54

Salah satu titik lokasi penarikan retribusi parkir yakni di seputaran Taman Merdeka Manna, Kamis 25 Januari 2024.ROHIDI/RKa--

Terpisah, Kadis Pariwisata BS Rendra Febrianto, SS, M.Si juga mengakui, jika sampai saat ini seluruh parkir di tempat wisata, khususnya Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna masih digratiskan.

Sebab, penarikan retribusi parkir objek wisata juga harus ada payung hukum berupa Perda dsn Perbub. Sehingga, selagi payung hukumnya belum ada, maka penarikan retribusi parkir belum bisa dilakukan.

"Belum, sampai saat ini semua parkir di objek wisata masih dibebaskan alias gratis. Semuanya tergantung Perda dan Perbup," demikian Rendra.

Perlu diketahui, setiap tahun PAD yang bersumber dari retribusi parkir tersebut ditargetkan mencapai ratusan juta rupiah.

Seperti, di Dinas Perhubungan (Dishub) BS pertahunnya target PAD dari retribusi parkir mencapai Rp 413 juta.

Belum lagi ditambah target retribusi parkir wisata yang selama ini dikelola oleh Dinas Pariwisata (Dispar) BS. Setahunnya target PAD khusus parkir objek wisata mencapai Rp 24 juta.

Dengan tertundanya masa penarikan retribusi parkir tersebut, tentu akan berdampak dengan jumlah capaian PAD tahun ini.

bengkulu selatan rugi puluhan jutaan rupiah, ini biang keroknya                            bengkulu selatan (bs) - tercatat hingga kamis 25 januari 2024, pemkab bs melalui opd  teknis masih belum melakukan penarikan retribusi parkir. baik, parkir pasar tradisional, parkir pinggir jalan maupun parkir wisata.
akibatnya, karena belum adanya penarikan retribusi parkir tersebut, pemkab bs mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. hal tersebut lantaran belum ada pendapatan asli daerah (pad) dari retribusi itu.
kadis perhubungan bs alian, sh saat dikonfirmasi radar kaur (rka), kamis 24 januari 2024 mengakui, sampai saat ini pihaknya belum melakukan penarikan retribusi parkir. hal itu lantaran belum adanya dasar hukum yang menaungi penarikan retribusi yang dilakukan.
alian menyebutnya, selama dasar hukum berupa peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) tentang penarikan retribusi parkir belum keluar, pihaknya belum bisa melakukan penarikan jasa parkir.
baca juga: bupati bengkulu selatan meradang, puluhan kendaraan dinas diblokir
baca juga: lantaran ini, seluruh desa belum bisa pencairan dd dan add 
"sejak tanggal 6 januari lalu, hingga hari ini (kamis, red) kami belum melakukan penarikan retribusi parkir. ini karena dasar hukum penarikan belum keluar," kata alian.
menurut alian, dengan belum ditariknya retribusi parkir secara otomatis pad parkir belum akan masuk ke kasda. akan tetapi, hal tersebut tidak akan berlangsung lama karena akan merugikan pemasukan daerah.
"kalau informasi yang kami dapat, sekarang dasar hukumnya sudah berproses. namun, penetapannya perlu kajian terlebih dahulu, bisa jadi ada ubahan pada bagian target pad maupun titik parkir," bebernya.
alian berharap, karena belum dimulainya penarikan parkir bisa memberikan edukasi terhadap juru parkir liar yang selama ini diam-diam beroperasi diluar kendali dishub bs.
sebab, selama masa vakum penarikan parkir, dishub menyebar tim ke seluruh wilayah di kabupaten bs untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para juru parkir yang ada.
baca juga: resmi! bengkulu selatan resmi usulkan formasi cpns dan pppk ke kemenpan-rb, segini kuotanya
baca juga: breaking news! rumah warga di kaur ludes dilalap api
"kalau secara kasat mata tidak ada lagi juru parkir yang menarik tarif saat ini, tapi itu baru sekilas pantauan kami. kalau masih terjadi, artinya ada pungli di situ dan bisa dipidanakan," tegasnya.
terpisah, kadis pariwisata bs rendra febrianto, ss, m.si juga mengakui, jika sampai saat ini seluruh parkir di tempat wisata, khususnya pantai pasar bawah kecamatan pasar manna masih digratiskan.
sebab, penarikan retribusi parkir objek wisata juga harus ada payung hukum berupa perda dsn perbub. sehingga, selagi payung hukumnya belum ada, maka penarikan retribusi parkir belum bisa dilakukan.
"belum, sampai saat ini semua parkir di objek wisata masih dibebaskan alias gratis. semuanya tergantung perda dan perbup," demikian rendra.
baca juga: warna pintu rumah layak untuk penampilan bagus, simak sebab dan alasannya
baca juga: 7 manfaat pacaran untuk kesehatan, ada kejutan yang akan kamu ketahui
perlu diketahui, setiap tahun pad yang bersumber dari retribusi parkir tersebut ditargetkan mencapai ratusan juta rupiah.
seperti, di dinas perhubungan (dishub) bs pertahunnya target pad dari retribusi parkir mencapai rp 413 juta.
belum lagi ditambah target retribusi parkir wisata yang selama ini dikelola oleh dinas pariwisata (dispar) bs. setahunnya target pad khusus parkir objek wisata mencapai rp 24 juta.
dengan tertundanya masa penarikan retribusi parkir tersebut, tentu akan berdampak dengan jumlah capaian pad tahun ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan