Sekda Sebut Presiden Jokowi Akan Angkat Jutaan CPNS, Tapi Ada Syaratnya

RADAR KAUR – Beredar video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Hasbi diduga mengkampanyekan Pasangan Calon (Paslon) Calon Presiden (Capres) Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa Takalar, Sulawesi Selatan.

Video yang tersebar berdurasi satu menit itu memperlihatkan Sekda Takalar, Muhammad Hasbi yang dikutip disway.id, tengah membahas masalah tenaga pendidikan. Video tersebut sudah tersebar di sejumlah platform media sosial (Medsos).

BACA JUGA:Caleg Ini Rela Jual Ginjalnya, Demi Galang Suara?

Kemudian di tengah pembahasan Hasbi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan Capres-Cawapres nomor urut 2 jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya Gibran menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan," katanya di video tersebut. 

Hasbi menyebut janji dan program Jokowi tersebut perlu diapresiasi. Karena di daerahnya Takalar, membutuhkan pengangkatan guru honorer ke tingkat selanjutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjanjian Kerja (PPPK) atau CPNS. 

"Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang," katanya. 

Pasalnya, pendapatan atau gaji yang diterima tak seberapa untuk gaji guru honorer. Terlebih di Takalar ia mengaku kekurangan tenaga pengajar. 

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) Takalar juga kesulitan untuk memberi penggajian PPPK. Sehingga katanya, bagi honorer dan PPPK diminta untuk bersabar menunggu program pengangkatan CPNS. 

"Setengah mati ini kami mencari di mana belanja untuk penggajian PPPK. 

"Jadi kita bersyukur, ini Takalar pro kepada PPPK yang ada, tapi mohon maaf yang belum terangkat tunggu pengangkatan CPNS," terangnya. 

Hasbi menuturkan bahwa pengangkatan PPPK ini dirinya tidak mau menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pusat bertambah untuk pengajian PPPK," pungkasnya.

Terkait video tersebut, Komisioner badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad menuturkan bahwa pihaknya sudah meminta ke Bawaslu Takalar untuk menelusuri atas dugaan pelanggaran netralitas ASN.

"Iya, tadi saya koordinasi dengan Bawaslu Takalar, katanya mereka saat ini sudah melakukan penelusuran," kata Saiful.