Sama-sama Membantu Pelaku UMKM, Apa Ya Perbedaan KUR dan KUM? Cari Tahu di Sini Yuk!

Reporter: Riska Ayu Kurniati |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 10 Jan 2025 - 07:30

Perbedaan KUR dan KUM. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

2. Lembaga penjamin

Meskipun KUR adalah program pemerintah, dana tidak berasal dari pemerintah melainkan dari bank BUMN yang telah ditunjuk. PT Jamkrindo dan PT Askrindo, dua lembaga pemerintah, bertanggung jawab atas penyaluran KUR kepada pelaku UMKM.

Karena KUM bukan program pemerintah, pemerintah tidak ikut campur dalam mekanisme dan penyaluran dananya, dan pemerintah juga tidak menjamin KUM yang disalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM.

3. Limit plafon kredit

KUR dan KUM memiliki limit yang berbeda karena disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing. KUR memiliki 3 skema, yaitu:

1. KUR mikro dengan limit plafon kredit maksimal Rp20 juta dengan bunga 22 persen per tahun.

2. KUR ritel dengan limit plafon kredit antara Rp 20 juta hingga Rp500 juta dengan bunga 13 persen per tahun.

3. KUR linkage dengan limit plafon kredit maksimal Rp2 milyar dengan bunga 14 persen per tahun.

Sebaliknya, KUM biasanya hanya memiliki satu skema kredit, dengan batas minimal Rp5 juta dan batas maksimum Rp50 juta hingga Rp100 juta per tahun.

Bunga yang dikenakan cenderung lebih tinggi, berkisar antara 1 hingga 2 persen per bulan atau 12 hingga 24 persen per tahun.

4. Syarat agunan atau jaminan

Untuk UMKM yang ingin mengajukan KUR, pemerintah tidak memberikan syarat penyertaan agunan (jaminan).

Namun pada kenyataannya, bank pelaksana menentukan syarat penyertaan agunan bagi UMKM yang mengajukan permohonan KUR.

sama-sama membantu pelaku umkm, apa ya  perbedaan kur dan kum? cari tahu di sini yuk!                            koranradarkaur.id - kredit usaha rakyat (kur) dan kredit usaha mikro (kum) merupakan dua program pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di indonesia.
kedua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu pelaku usaha mendapatkan akses keuangan yang lebih baik.
namun, ada perbedaan kur dan kum loh, apa saja ya perbedaannya? yuk simak di sini!
program kur dan kum memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha dan perekonomian secara keseluruhan.
kur dan kum memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan akses keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka.
dengan berkembangnya umkm yang didukung oleh kur dan kum, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran.
baca juga:bingung bagaimana cara daftar kur bri 2025! simak tata caranya di sini!
dengan adanya bantuan pembiayaan, pelaku usaha dapat meningkatkan pendapatan mereka, yang berdampak positif pada kualitas hidup mereka dan keluarga.
nantinya, umkm yang berkembang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi besar.
dikutip dari www.idntimes.com, berikut adalah perbedaan antara kur dan kum yang penting untuk diketahui:
1. bank pelaksana
perbedaan pertama yang membedakan kum dan kur adalah bank pelaksananya.
karena merupakan program pemerintah, kur dijalankan oleh lembaga perbankan milik negara atau bank bumn dengan target pelaksanaan kur sebesar rp20 triliun per tahun. 
sementara itu, kum dijalankan oleh semua bank yang menyediakan produk dan layanan tersebut, baik bumn maupun swasta. selain itu, target realisasi sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.
baca juga:pengajuan pinjaman tidak keluar, ini faktor penyebab kur bri ditolak, cari tahu di sini aja!
2. lembaga penjamin
meskipun kur adalah program pemerintah, dana tidak berasal dari pemerintah melainkan dari bank bumn yang telah ditunjuk. pt jamkrindo dan pt askrindo, dua lembaga pemerintah, bertanggung jawab atas penyaluran kur kepada pelaku umkm. 
karena kum bukan program pemerintah, pemerintah tidak ikut campur dalam mekanisme dan penyaluran dananya, dan pemerintah juga tidak menjamin kum yang disalurkan kepada masyarakat pelaku umkm.
3. limit plafon kredit
kur dan kum memiliki limit yang berbeda karena disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing. kur memiliki 3 skema, yaitu: 
1. kur mikro dengan limit plafon kredit maksimal rp20 juta dengan bunga 22 persen per tahun. 
2. kur ritel dengan limit plafon kredit antara rp 20 juta hingga rp500 juta dengan bunga 13 persen per tahun. 
3. kur linkage dengan limit plafon kredit maksimal rp2 milyar dengan bunga 14 persen per tahun.
baca juga:jangan kaget! ada jenis-jenis kur lho, apakah kamu termasuk kriteria penerimanya? cek di sini
sebaliknya, kum biasanya hanya memiliki satu skema kredit, dengan batas minimal rp5 juta dan batas maksimum rp50 juta hingga rp100 juta per tahun.
bunga yang dikenakan cenderung lebih tinggi, berkisar antara 1 hingga 2 persen per bulan atau 12 hingga 24 persen per tahun.
4. syarat agunan atau jaminan
untuk umkm yang ingin mengajukan kur, pemerintah tidak memberikan syarat penyertaan agunan (jaminan).
namun pada kenyataannya, bank pelaksana menentukan syarat penyertaan agunan bagi umkm yang mengajukan permohonan kur.
pengajuan kur dengan limit rp5 juta tidak diharuskan dengan penyertaan agunan berupa aset fisik. usaha yang dijalani umkm tersebut dianggap sebagai agunan oleh bank. 
sementara itu, kur yang memiliki limit lebih dari rp20 juta harus disertai dengan jaminan aset fisik, seperti bukti kepemilikan kendaraan bermotor (bpkb) atau sertifikat tanah atau rumah. di sisi lain, kum dengan limit berapa pun harus disertai dengan jaminan.
baca juga:ternyata kelebihan kur bikin masyarakat senang loh, apa saja ya? cek di sini yuk!
5. syarat pengajuan kredit
baik kur maupun kum mensyaratkan adanya usaha yang layak, tetapi belum bankable dalam hal penyerahan agunan. 
usaha yang layak dan bankable adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang mampu memberi nilai tambah bagi pelakunya, menghasilkan keuntungan sehingga mampu membayar kewajiban pokok kredit, tetapi belum dinilai layak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank secara umum.
pelaku umkm yang menggunakan kur harus memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal enam bulan, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan. 
di sisi lain, kum memiliki syarat usia usaha minimal 2 tahun bagi pelaku umkm. selain itu, pelaku umkm yang mengajukan limit kredit di atas rp 50 juta, maka juga harus menyertakan nomor pokok wajib pajak (npwp).

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan