Konflik PT ABS Vs Masyarakat Memanas, Dewan Pastikan Akan Turun, Ini yang Akan Ditelusuri

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 20 Dec 2024 - 20:26

Konflik PT ABS Vs masyarakat memanas, dewan akan turun tangan. -Sumber Foto: ROHIDI/RKa-

BENGKULU SELATAN (BS) - Konflik lahan antara PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) versus (Vs) masyarakat di wilayah Pino Raya nampaknya kian memanas.

Bahkan, beberapa hari lalu masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) kembali menyampaikan aspirasi terkait polemik ini ke DPRD BS.

Bahkan, pada pertemuan itu FMPR mengakui bahwa PT ABS bertindak arogan dalam menyikapi persoalan konflik lahan tersebut.

Oleh karena itu, mereka meminta dukungan dari DPRD BS agar konflik ini segera diselesaikan melalui jalur hukum yang sesuai.

Ketua FMPR Rusli mengaku, tindakan PT ABS yang diduga merusak pondok warga di lahan yang diklaim perusahaan, merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

"Ini benar-benar tindakan arogan dan ini memancing konflik dengan kami masyarakat," kesan Rusli.

Rusli menambahkan, perusahaan tersebut sengaja membongkar pondok warga dengan mendatangkan orang dari luar daerah.

Tindakan tersebut membuat pemilik pondok merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban dari PT ABS. Maka itu, FMPR tetap memilih jalur hukum.

Menanggapi hal itu, DPRD BS mematikan akan menindaklanjuti masalah ini secepatnya. Dewan akan menelusuri akar persoalan polemik tersebut.

Ketua Komisi II DPRD BS Nissan Deni Purnama, S.IP menegaskan, pihaknya akan turun tangan langsung untuk mencari akar permasalahan ini.

"Ya tentu, kita akan cari solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik tersebut. Kami akan mengundang pihak terkait, kemudian akan memfasilitasi masyarakat untuk bertemu langsung dengan pihak PT ABS," kata Deni.

Polemik yang dipicu masalah lahan antara PT. ABS dengan masyarakat sudah lama terjadi. Sejak awal PT. ABS merintis izin lokasi, banyak masyarakat yang protes.

konflik pt abs vs masyarakat memanas, dewan pastikan akan turun, ini yang akan ditelusuri                            bengkulu selatan (bs) - konflik lahan antara pt agro bengkulu selatan (abs) versus (vs) masyarakat di wilayah pino raya nampaknya kian memanas.
bahkan, beberapa hari lalu masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya (fmpr) kembali menyampaikan aspirasi terkait polemik ini ke dprd bs.
bahkan, pada pertemuan itu fmpr mengakui bahwa pt abs bertindak arogan dalam menyikapi persoalan konflik lahan tersebut.
oleh karena itu, mereka meminta dukungan dari dprd bs agar konflik ini segera diselesaikan melalui jalur hukum yang sesuai. 
ketua fmpr rusli mengaku, tindakan pt abs yang diduga merusak pondok warga di lahan yang diklaim perusahaan, merupakan bentuk kesewenang-wenangan.
baca juga:pendemo tuntut pabrik sawit kembalikan sertifikat lahan milik petani, ini jawaban manager pt sbs
baca juga:pendemo tuntut pabrik sawit kembalikan sertifikat lahan milik petani, ini jawaban manager pt sbs
"ini benar-benar tindakan arogan dan ini memancing konflik dengan kami masyarakat," kesan rusli.
rusli menambahkan, perusahaan tersebut sengaja membongkar pondok warga dengan mendatangkan orang dari luar daerah.
tindakan tersebut membuat pemilik pondok merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban dari pt abs. maka itu, fmpr tetap memilih jalur hukum.
menanggapi hal itu, dprd bs mematikan akan menindaklanjuti masalah ini secepatnya. dewan akan menelusuri akar persoalan polemik tersebut.
ketua komisi ii dprd bs nissan deni purnama, s.ip menegaskan, pihaknya akan turun tangan langsung untuk mencari akar permasalahan ini.
"ya tentu, kita akan cari solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik tersebut. kami akan mengundang pihak terkait, kemudian akan memfasilitasi masyarakat untuk bertemu langsung dengan pihak pt abs," kata deni.
polemik yang dipicu masalah lahan antara pt. abs dengan masyarakat sudah lama terjadi. sejak awal pt. abs merintis izin lokasi, banyak masyarakat yang protes.
protes dari masyarakat tersebut keluar lantaran diduga banyak lahan yanh dijual oleh orang yang bukan pemilik asli tanah tersebut.
namun, beberapa ada yang dituntaskan hanya ada beberapa masyarakat yang tetap meminta ganti rugi pembebasan lahan ini.
seiring berjalannya waktu, lahan yang sebelumnya sudah dibebaskan atau dibeli dan digarap pt. abs justru dibiarkan terbengkalai.
sawit yang ditanam tidak diurus, lahan yang belum ditanam juga terbengkalai. sehingga, banyak ditumbuhi tanaman liar atau kembali menjadi hutan.
masyarakat pun meminta agar lahan tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat. sehingga dapat dikelola atau dimanfaatkan kembali.
menurut deni, sebelumnya masyarakat sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke lembaga dprd, dan pernah ditindaklanjuti dengan dibentuk pansus.
tapi sepertinya persoalannya belum selesai, sehingga masih menimbulkan masalah dan sampai saat ini konflik terus berlanjut.
"kali ini kami akan telusuri lagi dari awal persoalan ini, sehingga ada kejelasan dan solusinya. soalnya jangan sampai hal ini menjadi konflik," pungkasnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Sabtu 21 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan