Ternyata Pajak Punya 3 Karakteristik Loh, Apa Saja Ya? Yuk Intip di Sini!

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 23 Oct 2024 - 10:16

3 karakteristik pajak.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

Masyarakat berperan penting dalam pembuatan kontrak sosial karena masyarakat juga yang merasakan dampak baik/buruk dari kepercayaan tersebut.

Adapun pihak yang diberi kepercayaan atau the trustee dalam hal ini adalah pemerintah atau pemegang kekuasaan dimana pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas kewenangannya tersebut.

2. Pemungutan Pajak Dilakukan Berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak secara eksplisit terdapat pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Dalam pasal ini memberikan pesan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak haruslah berdasarkan undang-undang.

Oleh sebab itu, dibentuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan adanya paket undang-undang perpajakan tersebut bukanlah tanpa konsekuensi.

Timbulnya hutang pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh warga negara sebagai wajib pajak.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kewajiban membayar pajak timbul akibat adanya undang-undang.

3. Pajak Tidak Memberikan Kontra prestasi Secara Langsung

Pemerintah menggunakan pajak yang dipungut untuk membiayai hal-hal seperti bunga hutang, subsidi, transfer ke daerah, dana desa, serta hal-hal lainnya.

Pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu contohnya adalah pembebasan hasil pertanian dan atau dari Pajak Pertambahan Nilai.

Pemerintah memiliki keinginan agar petani tidak terbebani pajak sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.

ternyata pajak punya 3 karakteristik loh, apa saja ya? yuk intip di sini!                            koranradarkaur.id – tahukah kamu kalau pajak mempunyai karakteristik loh.
kira-kira apa saja ya karakteristik pajak? penasaran, cari tahu jawabannya di sini yuk!
pajak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi dan politik. 
sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu negara.
baca juga:ingin bayar pajak mobil tapi sedang berada di luar domisili kendaraan? simak cara dan persyaratannya di sini
baca juga:pemilik honda beat wajib tahu! segini besaran pajaknya, berdasarkan tahun pembuatan
sistem perpajakan yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan cara membebankan pajak yang lebih tinggi kepada orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih baik, dan menggunakan dana tersebut untuk mendanai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
dengan demikian, pajak menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 
dikutip dari bapenda.jabarprov.go.id, pajak juga mempunyai karakteristik yang penting untuk diketahui.
untuk itu, yuk simak karakteristik dari pajak berikut ini:
1. pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa
karakteristik pertama dari pajak ini akan menarik jika di lihat dari teori kontrak sosialnya john locke.
menurut john locke, terdapat tiga pihak dalam kontrak sosial yaitu pencipta kepercayaan (the trustor), yang diberi kepercayaan (the trustee) dan yang menerima manfaat dari pemberian kepercayaan tersebut (the beneficiary).
pencipta kepercayaan atau the trustor dan yang menerima manfaat dari pemberian kepercayaan atau the beneficiary adalah masyarakat.
baca juga:ternyata selain pajak masih ada 5 sumber penerimaan negara lainnya loh, yuk intip di sini!
baca juga:pajak motor sudah lama mati, segera aktifkan kembali! ikuti langkah-langkahnya di sini
masyarakat berperan penting dalam pembuatan kontrak sosial karena masyarakat juga yang merasakan dampak baik/buruk dari kepercayaan tersebut.
adapun pihak yang diberi kepercayaan atau the trustee dalam hal ini adalah pemerintah atau pemegang kekuasaan dimana pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas kewenangannya tersebut.
2. pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang
pemungutan pajak secara eksplisit terdapat pada pasal 23a uud 1945 yang berbunyi, ”pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
dalam pasal ini memberikan pesan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak haruslah berdasarkan undang-undang.
oleh sebab itu, dibentuk undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. 
dengan adanya paket undang-undang perpajakan tersebut bukanlah tanpa konsekuensi.
timbulnya hutang pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh warga negara sebagai wajib pajak.
sehingga, dapat dikatakan  bahwa kewajiban membayar pajak timbul akibat adanya undang-undang.
baca juga:3 sistem pemungutan pajak di indonesia, yuk kenal lebih dekat
baca juga:ingin tahu 10 kasus pajak di indonesia, yuk simak di sini
3. pajak tidak memberikan kontra prestasi secara langsung
pemerintah menggunakan pajak yang dipungut untuk membiayai hal-hal seperti bunga hutang, subsidi, transfer ke daerah, dana desa, serta hal-hal lainnya.
pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
salah satu contohnya adalah pembebasan hasil pertanian dan atau dari pajak pertambahan nilai.
pemerintah memiliki keinginan agar petani tidak terbebani pajak sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.
atau dalam rangka meningkatkan ekspor ke luar negeri, pemerintah memberikan insentif dengan memberlakukan tarif 0%. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Senin 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan