Benarkah Peserta Pilkada Boleh Bagi Uang Saat Kampanye? Begini Penjelasan Bawaslu Bengkulu Selatan

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 22 Oct 2024 - 10:21

Bolehkah peserta Pilkada 2024 bagi-bagi uang saat kampanye.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

Aturan tentang larangan bagi-bagi uang saat kampanye masuk dalam pasal 73 Undang-Undang (UU) Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam pasal itu ditegaskan, calon yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan uang atau materi kepada penyelenggara pemilihan dan atau pemilih.

Maka yang berangkat bisa dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Selain paslon, tim pendukung paslon juga dilarang melakukan politik uang yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengimingi masyarakat memilih paslon.

"Jika ada tim paslon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka dapat dijerat sanksi pidana," tegas Arif. ***

benarkah peserta pilkada boleh bagi uang saat kampanye? begini penjelasan bawaslu bengkulu selatan                            bengkulu selatan (bs) - banyak kabar jika selama masa kampenye pilkada 2024, sering dijumpai para peserta pilkada yang bagi-bagi uang saat kampenye.
bahkan ini jadi perbincangan di tengah masyarakat. sebagian pihak berasumsi hal itu benar karena sesuai aturan pemilu, namun ada pula yang mengecam hal itu.
lalu, jika sesuai aturan pasangan calon (paslon) gubernur-wagub dan paslon bupati-wabup bolehkah bagi-bagi uang di bawah saat kampanye?
ketua bawaslu bs sahran, se melalui kordiv hpph m. arif hidayat mengaku, peserta pilkada tidak boleh membagi-bagikan atau memberikan uang saat melakukan kampanye.
baca juga:2 cagub bengkulu 2024 dilapor lakukan pelanggaran pemilu, bawaslu: akan diverifikasi
baca juga:bawaslu daerah diminta pengawas pilkada 2024 dengan maksimal
sebab, hal itu merupakan tindakan pelanggaran politik uang.
sehingga, jika ada peserta pilkada yang bagi-bagi uang saat kampanye, itu menyalahi aturan.
"baik paslon maupun tim pemenangan tidak boleh bagi uang, berapa pun jumlahnya. kalau ada yang bagi-bagi uang kepada masyarakat saat kampanye, jelas itu termasuk pelanggaran politik uang," tegas arif.
berdasarkan aturan, jelas arif peserta pemilu boleh memberikan cinderamata kepada masyarakat berupa barang yang nilainya maksimal rp 60 ribu.
artinya, paslon boleh memberikan barang saat berkampanye asalkan harganya tidak lebih dari rp 60 ribu. sementara, kalau uang memang tidak boleh.
"kalau barang berupa kaos atau baju, jilbab, topi, atau sejenisnya memang boleh. tapi harganya maksimal rp 60 ribu," jelas kordiv.
terkait pelanggaran politik uang, arif mengingatkan kalau sanksinya tidak main-main.
paslon bisa didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran.
baca juga:22 hari masa kampanye, ini penilaian pengawasan bawaslu 
baca juga:bawaslu bengkulu terima 2 laporan dugaan pelanggaran netralitas asn, ini bentuknya
aturan tentang larangan bagi-bagi uang saat kampanye masuk dalam pasal 73 undang-undang (uu) nomor : 10 tahun 2016 tentang pilkada.
dalam pasal itu ditegaskan, calon yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan uang atau materi kepada penyelenggara pemilihan dan atau pemilih.
maka yang berangkat bisa dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota.
selain paslon, tim pendukung paslon juga dilarang melakukan politik uang yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengimingi masyarakat memilih paslon.
"jika ada tim paslon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka dapat dijerat sanksi pidana," tegas arif. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Selasa 29 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan