Warga Jakarta Wajib Tahu! Segini Tarif Terbaru Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

Reporter: Riska Ayu Kurniati |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 07:13

Tarif terbaru pajak kendaraan bermotor Jakarta.- Sumber foto: koranradarkaur.id-

D. 5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat

E. 6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya

2. Tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Tarif pajak kendaraan bermotor atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dan tidak dikenakan pajak progresif

4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama

- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas hak milik kendaraan bermotor yang diberikan sebagai akibat dari perjanjian dua pihak, perbuatan sepihak atau situasi tertentu.

Ini dapat terjadi karena penjualan, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam perusahaan atau badan usaha.

Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 12,5 persen untuk penyerahan pertama. Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor.

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

warga jakarta wajib tahu! segini tarif terbaru pajak kendaraan bermotor dan bbnkb                            koranradarkaur.id – info penting bagi warga jakarta, segini tarif pajak kendaraan bermotor dan bbnkb terbaru!
pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara, yang berfungsi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. 
di indonesia, pajak ini diatur dalam undang-undang dan dikelola oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad). 
sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan, pajak kendaraan bermotor memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait.
setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya diharuskan untuk mendaftar dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
baca juga:marak penipuan pajak! ini tips dan trik menghindari
pajak ini biasanya dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan wilayah tempat tinggal pemilik kendaraan. semakin besar kapasitas mesin kendaraan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. 
hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, di mana pemilik kendaraan yang menggunakan sumber daya lebih besar akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan.
salah satu tujuan utama dari pajak kendaraan bermotor adalah untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi.
pendapatan yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan dan fasilitas transportasi lainnya. 
baca juga:masih bingung mengatur keuangan untuk membayar pajak, yuk terapkan cara ini!
dengan adanya infrastruktur yang baik, diharapkan mobilitas masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
selain itu, pajak kendaraan juga berkontribusi terhadap pengembangan sistem transportasi publik yang lebih efisien, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi di kota-kota besar.
dki jakarta baru saja melakukan pembaruan besar-besaran dalam sistem perpajakan daerahnya.
peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 yang diterbitkan pada januari lalu membawa sejumlah perubahan signifikan yang penting untuk dipahami. 
perubahan ini adalah tindak lanjut dari undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 2023. 
tujuannya adalah untuk memperbaiki manajemen keuangan daerah dan menyelaraskan sistem perpajakan daerah dengan peraturan nasional. 
baca juga:ingin bayar pajak kendaraan bermotor sat-set tanpa ribet, di gopay saja!
dikutip dari metro.sindonews.com, kepala pusat data dan informasi pendapatan bapenda jakarta, morris danny, menjelaskan bahwa peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tidak hanya mengubah istilah objek pajak tetapi juga menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor dan tarif bea balik nama kendaraan bermotor. berikut adalah penjelasan tentang pembaharuannya:
- tarif pajak kendaraan bermotor
pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam dokumen atau bukti kepemilikan yang sah.
sedangkan, penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah.
baca juga:jangan lewatkan! ini 10 jenis pajak daerah yang penting untuk diketahui
pada pasal 7 peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 mengatur tentang tarif pajak kendaraan bermotor, diantaranya: 
1. tarif pajak kendaraan bermotor atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar: 
a. 2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama
b. 3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua
c. 4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga
d. 5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor keempat
e. 6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya
2. tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah provinsi dki jakarta.
baca juga:pajak pusat dan deerah perbedaannya apa sih? yuk cari tahu di sini!
3. tarif pajak kendaraan bermotor atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dan tidak dikenakan pajak progresif
4. kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama
- tarif bea balik nama kendaraan bermotor
bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) adalah pajak yang dikenakan atas hak milik kendaraan bermotor yang diberikan sebagai akibat dari perjanjian dua pihak, perbuatan sepihak atau situasi tertentu.
ini dapat terjadi karena penjualan, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam perusahaan atau badan usaha. 
pasal 13 peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 menetapkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 12,5 persen untuk penyerahan pertama. dasar pengenaan bbnkb merupakan nilai jual kendaraan bermotor.
besaran pokok bbnkb yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan bbnkb dengan tarif bbnkb.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Kamis12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan