Seluruh Komisioner Bawaslu Mesti Paham Regulasi Laporan Terbaru, Pelapor Bisa Diwakilkan!

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Daspan Haryadi |

Minggu , 13 Oct 2024 - 13:29

Komisioner Bawaslu RI Puadi meminta seluruh Bawaslu daerah memahami regulasi laporan pelanggan PIlkada. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

Oleh karena itu seluruh Bawaslu daerah untuk mengingatkan pengetahuan dan menguasai regulasi.

Dengan menguasai regulasi sekecil apapun persoalan dan aduan masyarakat akan bisa ditangani dengan baik, serta masyarakat akan merasa puas dengan kinerja Pengawas Pilkada dalam hal ini Bawaslu, Panwas kecamatan, desa dan kelurahan.

Selain itu, ia meminta Bawaslu daerah membangun dan menjalin kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra gakkumdu di daerahnya masing-masing.

Nanti tim ini akan bekerja apabila pelanggan PIlkada memilki unsur pidana.

Dengan informasi yang diberikan tentunya seluruh masyarakat bisa paham tentang perubahan aturan tentang penanganan pelanggaran Pilkada 2024 si seluruh daerah se-Indonesia dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Dengan telah adanya aturan baru maka aturan ini akan diberlakukan bagi siapapun yang membuat laporan tentang pelanggaran Pilkada 2024.

Begitu juga seluruh Bawaslu seluruh Indonesia untuk senantiasa mengikuti aturan yang ada serta bisa memudahkan bagi masyarakat yang menyampaikan laporan tentang pelanggaran Pilkada 2024.

seluruh komisioner bawaslu mesti paham regulasi laporan terbaru, pelapor bisa diwakilkan!                            koranradarkaur.id- dengan adanya  perubahan perbawaslu  tentang penanganan pelanggaran.
maka seluruh badan pengawas pemilu (bawaslu) daerah harus memahami regulasi agar dapat memberikan kemudahan bagi siapa pun yang akan menyampaikan laporannya ke lembaga penyelenggara pemilu.
komisioner bawaslu ri puadi mengatakan, ada sejumlah perubahan dalam aturan penanganan pelanggaran pemilihan.
perbawaslu nomor 9 tahun 2024 membawa beberapa perubahan penting untuk memastikan proses lebih mudah, efektif, dan transparan. selain itu kemudahan penyampaian laporan, yang mana pelapor bisa diwakilkan. 
sedangkan di perbawaslu sebelumnya, pelapor harus datang langsung ke kantor pengawas. saat ini, laporan bisa diwakilkan oleh pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai dengan pasal 4 perbawaslu nomor 9 tahun 2024. 
baca juga:dpr ri minta bawaslu untuk mengawasi penggunaan sirekap di pilkada 2024
agar  memahami regulasi dan menjadikannya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.  ia mengatakan beberapa peraturan bawaslu yang harus dipahami dalam penanganan pelanggaran perbawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang laporan dan temuan penanganan pelanggaran dalam pemilihan gubernur  dan  wakil gubernur (pilgub), pemilihan  bupati dan wakil bupati (pilbup) serta  pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot). 
dengan begitu tidak hanya kemudahan bagi pencari keadilan, prosesnya dan hasilnya harus secara transparan.
dengan begitu masyarakat mengetahui bawaslu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku demi menjaga kedaulatan rakyat.
baca juga: panwaslu boleh sombong dalam mengakan aturan pilkada 2024, ini pesan komisioner bawaslu ri
dikutif dari antaranews.com,  saat penerimaan laporan hingga hasilnya disampaikan secara transparan, maka masyarakat bisa melihat bawaslu memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan rakyat dan kepentingan untuk mengawal pilkada 2024 yang jujur dan adil. 
ia juga menilai dengan langkah yang ada maka  juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada 2024.
dengan begitu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang memiliki tantangannya sendiri, terutama terkait dengan politik lokal. 
baca juga:sirekap akan digunakan kpu di pilkada, ini pendapat akademisi 
oleh karena itu seluruh bawaslu daerah untuk mengingatkan pengetahuan dan menguasai regulasi.
dengan menguasai regulasi sekecil apapun persoalan dan aduan masyarakat akan bisa ditangani dengan baik, serta masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pengawas pilkada dalam hal ini bawaslu, panwas kecamatan, desa dan kelurahan.
selain itu, ia meminta bawaslu daerah membangun dan menjalin kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra gakkumdu di daerahnya masing-masing.
baca juga:kampanye pilkada 2024 telah dilakukan paslon, ini larangan dalam berkampanye 
nanti tim ini akan bekerja apabila pelanggan pilkada memilki unsur pidana.
dengan informasi yang diberikan tentunya seluruh masyarakat bisa paham tentang perubahan aturan tentang penanganan pelanggaran pilkada 2024 si seluruh daerah se-indonesia dalam pelaksanaan pilkada 2024. 
dengan telah adanya aturan baru maka aturan ini akan diberlakukan bagi siapapun yang membuat laporan tentang pelanggaran pilkada 2024.
  begitu juga seluruh bawaslu seluruh indonesia untuk senantiasa mengikuti aturan yang ada serta  bisa memudahkan bagi masyarakat yang menyampaikan laporan tentang pelanggaran pilkada 2024.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Jumat 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan